Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak mendapat perlakuan kurang menyenangkan terkait dengan baliho kampanye. Pasalnya, sejumlah baliho dan billboard milik Khofifah-Emil dicopot dan dibongkar di sejumlah wilayah Jawa Timur.
Menurut keterangan Tim Hukum dan Advokasi Khofifah-Emil, Hadi Mulya Utomo pencabutan baliho jagoannya terjadi di banyak daerah seperti Situbondo, Banyuwangi hingga yang paling banyak di wilayah Tapal Kuda.
"Padahal APK itu didirikan di wilayah privat, seperti di halaman rumah maupun tegalan milik pribadi relawan kami," ucap Hadi Mulya Utomo di Surabaya, Senin (26/2).
Hadi membandingkan, APK milik pasangan calon gubernur dari pihak lawannya yang berdiri di ruang publik justru dibiarkan.
"Banyak itu APK milik pasangan calon lain berupa baliho dan 'billboard' yang terpampang di ruang publik tetap dibiarkan berdiri, seperti yang terlihat di Jalan Kayoon, Kenjeran dan wilayah-wilayah strategis lainnya di Kota Surabaya," katanya.
Atas dasar itu, Tim Hukum dan Advokasi pasangan calon gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur di Surabaya untuk mempertanyakan prosedur penertiban alat peraga kampanye (APK).
Tim dari pasangan calon gubernur nomor urut 1 di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur (Pilkada Jatim) itu menyatakan perlu mendapat klarifikasi dari Bawaslu Jatim karena merasa mendapat perlakuan berbeda terkait penertiban APK.
Hadi Mulyo Utomo sebagaimana dilansir Antara mengatakan pihaknya terpaksa mendatangi Kantor Bawaslu Jatim karena mendapat keluhan dari banyak relawan di daerah.
"Pemasangan APK di wilayah privat dari para relawan kami dipaksa dicabut oleh Panwaslu. Alasannya harus dicabut karena tanpa persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum," katanya.
Kedatangannya ke Bawaslu Jatim ini, lanjut dia, adalah untuk mewujudkan Pilkada Jatim yang kondusif.
"Kami tidak melaporkan perkara ini. Kami memilih tabayun dengan meminta klarifikasi untuk menemukan solusi bersama atas perlakuan Bawaslu Jatim dan Panwaslu di daerah-daerah, khususnya terkait penertiban APK yang berbeda dengan pihak calon lawan," ucapnya.
Lebih lanjut dia berharap klarifikasinya mendapat respons positif dari Bawaslu Jatim.
"Kalau tidak, ya, kami akan melakukan upaya lain," ujarnya.
Kedatangan Tim Hukum dan Advokasi Khofifah-Emil ditemui oleh Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi. Aang menyatakan akan menindaklanjuti laporan dari Tim Khofifah-Emil ini dengan berkomitmen melakukan penertiban terhadap seluruh APK dari masing-masing pasangan calon yang melanggar aturan.(*)
