Banjir Jakarta Karena Pemprov DKI Tak Sigap Hadapi Air Hujan

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kritik Pemprov DKI dalam hal penanganan banjir (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai banjir yang merendam sejumlah wilayah Jakarta dikarenakan jajaran Pemprov DKI tak sigap dalam menghadapi musim penghujan.
"Banjir yang terjadi sekarang karena tidak dikendalikan dengan baik. SOP-nya tidak jelas. Di pemerintahan sebelumnya sudah jelas," ujar Prasetyo saat sidak di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (23/2).
Baca Juga:
Pemprov DKI: Penyebab RSCM Terendam Banjir Karena Luapan Air Sungai
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan Pemprov DKI tak bisa berkilah banjir di Jakarta disebabkan dari hulu, lantaran bendungan Katulampa di Bogor, Jawa Barat dalam keadaan normal.

"Sebelum air masuk dicek dulu dari katulampa atau air dari mana itu barang harus sudah nyala," katanya.
Prasetyo mengatakan, jika jajaran eksekutif siaga dalam mengatasi air hujan seharusnya Jakarta tak akan terjadi banjir di berbagai wilayah. Pasalnya, kata dia, Pemprov telah memiliki ratusan pompa air yang bisa digunakan untuk membuang air ke laut.
"Di kita ini ada 140 rumah pompa se-DKI. Jumlah pompa stasioner 400 lebih. Pompa tuh pegang objek vital dalam mengatur dan mengendalikan air baik dari bogor, depok, hujan lokal maupun rob," jelasnya.
Baca Juga:
Jakarta Kebanjiran Lagi, Anies Dianggap Berhasil Pecahkan 'Rekor'
Prasetyo pun meminta untuk Pemprov DKI untuk sigap memerintahkan anak buahnya untuk terus berjaga agar kejadian genangan banjir di Ibu Kota tak terulang.
"Antisipasinya harusnya sudah siap, jangan setelah penyakitnya datang baru gradak gruduk, enggak selesai bos," pungkasnya.(ASp)
Baca Juga:
Cegah Jatuh Korban, PLN Matikan Listrik di Sejumlah Jakarta yang Terdampak Banjir
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Hadapi Musim Hujan, Pemprov DKI Jakarta Siapkan Sejumlah Mitigasi untuk Tangani Potensi Banjir

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
