Banjir Jakarta Dianggap Sebagai Tamparan Keras Buat Penyelenggara Negara

MerahPutih.Com - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi mengatasi banjir di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek).

Menurut Bamsoet, musibah banjir kali ini menjadi tamparan bagi para penyelenggara negara.

Baca Juga:

Meski Banjir, Hakim PN Jakarta Pusat ini Tetap Ngantor Gunakan Kolor

"Gotong royong yang ditunjukkan oleh warga sepatutnya ditiru oleh para pejabat publik," kata Bamsoet kepada wartawan, Kamis (2/1).

Bamsoet menerangkan bahwa Indonesia sudah 74 tahun merdeka namun banjir masih saja menimpa. Padahal, daerah Jabodetabek adalah kawasan vital Indonesia.

Bamsoet berharap jangan ada lagi perdebatan dalam penanganan banjir, seperti normalisasi atau naturalisasi sungai.

Bamsoet menjelaskan pemerintah pusat berencana membangun prasarana pengendalian banjir di empat sungai, yakni Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter.

Proyek tersebut terkendala pembebasan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Tanpa kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, Ketua MPR Bamsoet menuturkan, mustahil musibah banjir bisa diminimalisasi.

Politikus Partai Golkar pun itu meyakini baik pemerintah pusat maupun daerah sudah memiliki rencana kerja menangani banjir. Tinggal bagaimana koordinasi agar tidak saling berseberangan dan berbenturan.

Berdasarkan komunikasinya dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), TNI, Polri, jajaran pemerintah, serta daerah seluruh kekuatan sudah terjun langsung melakukan penyelamatan.

"Kita punya banyak sekali orang-orang cerdas, misalnya di BMKG. Jika hujan lebat debit air akan naik, jangan sampai warga terkena banjir," jelas dia.

Bamsoet meyakini pemerintah pusat maupun daerah (Jabodetabek) pasti sudah punya rencana kerja dalam penangangan banjir. Tinggal bagaimana koordinasi antara pusat dan daerah agar rencana tersebut tak saling berseberangan, apalagi berbenturan.

Pemerintah pusat punya rencana pembangunan prasarana pengendalian bajir pada keempat sungai, yakni Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter.

Baca Juga:

Mensos Beri Santunan untuk Keluarga Korban Banjir Cipinang Melayu

Namun belum bisa maksimal lantaran terkendala pembebasan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Tanpa kerjas ama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, mustahil musibah banjir bisa kita minimalisir.

"Tanpa kerja sama pemerintah pusat dan daerah, rakyatlah yang lagi-lagi akan kembali menjadi korban," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

DKI Banjir 2020, Andi Arief Ingatkan Jokowi dan Anies Jangan Saling Tuding