Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Kawasan aglomerasi Bandung Raya (Kota/Kab Bandung-Cimah-Bandung Barat) dan Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi) belakangan ini semakin ramai. Hal itu membawa kekhawatiran banyak pihak terutama epidemiolog yang memperingatkan kedatangan gelombang ketiga COVID-19.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, kemacetan lalu lintas di kawasan aglomerasi perlu disikapi pemda kabupaten/kota dengan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.
Menurut Ridwan Kamil, kemacetan adalah konsekuensi peningkatan mobilitas masyarakat akibat pelonggaran PPKM. Transisi keadaan dari pendemi ke endemi terus berjalan bertahap. Namun tetap, pergerakan orang perlu dipantau secara epidemiologis sehingga pandemi COVID-19 tetap terkendali.
Baca Juga:
Klaster PTM di Solo Bertambah, 46 Siswa Dinyatakan Positif COVID-19
"Khususnya Kota Bandung saya sampaikan tingkat vaksinasinya yang tertinggi di Jawa Barat. Sehingga kemungkinan dalam teorinya Kota Bandung menuju herd immunity," ujar Ridwan Kamil saat memimpin Rakor Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah di Jabar di Gedung Pakuan Bandung, Senin (18/10).
Sebagai contoh, vaksinasi dosis pertama Kota Bandung sudah di angka 90,22 persen atau melebih target 70 persen. Sementara vaksinasi dosis kedua 67,97 persen mendekati terget. Begitu pun dengan Kota Bogor dan Kota Cimahi vaksinasi dosis pertamanya sudah di atas 80 persen.
Meski begitu perlu diingat vaksin bukan obat dan orang yang sudah divaksin tetap berpotensi terpapar COVID-19 jika kedisiplinannya kendur. Untuk itu, Gubernur minta petugas Satpol PP/TNI/Polri mengawasi pergerakan orang di ruang-ruang publik dan komersial.
Pemda kabupaten/kota harus memastikan bahwa masyarakat mematuhi protokol kesehatan terutama menghindari kerumunan.
"Kalau ada keramaian di PKL, tempat makan, dipastikan tidak terjadi kerumunan yang belebihan. Kalau kerumunannya baik masih jaga jarak kita masih izinkan dengan kebijakan-kebijakan prokes," katanya.
Pemprov Jawa Barat juga terus memantau kebijakan ganjil genap yang diberlakukan pemerintah daerah apakah berjalan konsisten atau tidak.
"Kami juga terus memonitor ganjil genap di Kota Bandung untuk mengurangi mobilitas," kata Ridwan Kamil.
Adapun di wilayah perkantoran sesuai instruksi Kemendagri khususnya untuk PPKM level 3 dan 2, penguatannya adalah dengan surat keterangan sudah di-swab.
"Khususnya bagi tamu-tamu yang akan berkunjung ke kantor pemerintahan. Protokol kesehatan pengetatannya itu salah satunya memperlihatkan surat swab antigen, yang tidak terlalu merepotkan," kata Gubernur.
Baca Juga:
Perkembangan Baru Kasus COVID-19 di Kota Gudeg
Sementara untuk sertifikat vaksin diperuntukkan di ruang-ruang publik, tempat pariwisata, mal, pertokoan, lokasi event, dan lain sebagainya.
"Termasuk juga memaksimalkan pemasangan QR code dengan aplikasi pedulilindungi.com di berbagai tempat di seluruh wilayah-wilayah publik," tambahnya.
Kang Emil menyebut, di lapangan terus digalakkan kegiatan baik dari pemda,TNI/Polri perihal vaksinasi massal. Terkait kepatuhan masyarakat, ia menyebut masyarakat sudah punya nilai tinggi yakni 91 persen untuk pemakaian masker, dan 89,24 persen untuk jaga jarak. Untuk bed ocupancy rate (BOR) per 17 Oktober ada di angka 3,28 persen.
Penanganan kesehatan dilakukan beriringan dengan pemulihan ekonomi. Tercatat ekspor Jabar di bulan Agustus mencapai USD 2,95 miliar.
"Jadi bulan Agustus ekspor naik 16,24 persen dibanding bulan Juli," katanya.
Sementara nilai impor Jabar di angka USD 1 miliar, atau naik 4,33 persen dibandingkan Juli. Sehingga ekonomi Jawa Barat dari kacamata perdagangan surplus sebesar USD 1,95 miliar.
Selain itu, Jabar terus menggenjot investasi baik dalam negeri dan asing. Salah upayanya adalah Pemda Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat untuk ketiga kalinya menggelar West Java Investment Summit (WJIS) pada 21-22 Oktober 2021. (Imanha/Jawa Barat)
Baca Juga:
Menteri Luhut: DKI, Bali dan Jogja Catatkan Nol Kasus Kematian COVID-19
