Bandingkan dengan India, Ini Kritik Megawati Soal Pemilu

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 29 Januari 2018
Bandingkan dengan India, Ini Kritik Megawati Soal Pemilu

Kunjungan tim verifikator KPU dan Bawaslu ke kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1). (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan perlunya pembenahan dalam gelaran pemilu di tanah air. Hal ini guna meningkatkan kematangan parpol dalam berpolitik dan pembelajaran dalam berdemokrasi.

Hal itu juga yang mendorong Megawati mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan verifikasi faktual bagi seluruh parpol.

"Saya sangat setuju dengan keputusan MK, karena ini pembelajaran bagi perpolitikan, pematangan parpol," Kata Megawati saat dikunjungi tim verifikator KPU dan Bawaslu, di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (29/1).

Meski demikian, Presiden ke-5 RI ini mengatakan ada yang perlu digarisbawahi sebagai masukan buat penyelenggara pemilu.

Pertama, soal kotak suara. Dia pun mencontohkan kotak suara pemilu di India yang dinilai berbeda dengan di tanah air.

"Kita perlu membenahi kotak suara, di India tidak seperti yang kita miliki, rakyat India 1,3 miliar dewasa ini," kata Mega.

Namun secara tegas, putri Bung Karno itu tidak menjelaskan detail seperti apa perbedaan kotak suara di India dengan di Indonesia.

Kedua, Megawati menyoroti soal netralitas aparat negara. Menurutnya, beberapa kali pemilu kendala rutin yang dihadapi adalah netralitas.

"Kendala yang kami alami, kenetralan, KPU/Bawaslu, harus menyikapi hal itu," imbaunya.

Sehingga, dengan pembenahan yang dilakukan terus menerus akan berdampak baik bagi sistem demokrasi bangsa ini.

"Dengan demikian saya berharap pemilu dapat memberikan manfaat bagi rakyat. Semoga kerja sama ini terus berlangsung," pungkas Mega. (Fdi)

Baca juga berita lainnya terkait pemilu dalam artikel: SBY Tegaskan Partai Demokrat Siap Hadapi Kontestasi Pemilu

#Megawati Soekarnoputri #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Megawati Tegaskan Indonesia Punya Posisi Di Tingkat Global, Kedaulatan Kelautan Jadi Kunci
Kekayaan biodiversitas laut Indonesia, dapat menjadi basis lahirnya industri farmasi, bioteknologi kelautan, energi baru terbarukan, ekonomi karbon biru, produksi pangan, dan berbagai inovasi masa depan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 23 Mei 2026
Megawati Tegaskan Indonesia Punya Posisi Di Tingkat Global, Kedaulatan Kelautan Jadi Kunci
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Bagikan