SBY Tegaskan Partai Demokrat Siap Hadapi Kontestasi Pemilu

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 28 Januari 2018
SBY Tegaskan Partai Demokrat Siap Hadapi Kontestasi Pemilu

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) menyerahkan KTP beserta kartu anggota Partai Demokrat kepada Ketua KPU Arief Budiman (kedua kiri). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadiri verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilu Umum (KPU) di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (28/1).

Dalam sambutannya, SBY menegaskan Partai Demokrat sudah siap untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 dan Pemilihan Umum 2019 mendatang.

"Kami benar-benar siap dan kami sampaikan salam dari kader Demokrat seluruh Indonesia kepada KPU dan Bawaslu. Kami harap KPU dan Bawaslu bisa mengemban tugas dengan lebih baik," kata SBY.

Lebih lanjut SBY berharap, pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dapat berjalan dengan baik. Karena itu, ia berpesan kepada KPU dan Bawaslu untuk bekerja dengan baik dalam menyelenggarakan dan mengawasi dua gelaran pesta demokrasi tersebut.

"Sebagaimana yang kita tahu, pemilu kita selalu mendapat apresiasi sebagai pemilu yang fair dan democratic. Saya baru saja tadi berbincang dengan KPU dan Bawaslu. Saya yakin tahun depan keduanya juga bisa melakukan hal yang sama," tandas SBY.

Selain itu, Presiden RI ke-6 ini mengimbau kepada jajaran pengurus Partai Demokrat di seluruh Indonesia agar menjalankan tugas verifikasi partai politik dengan baik.

"Dukunglah KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tugas. Kalau ada persoalan teknis, karena kita berjuat baik sejak mendirikan parpol pada 2001 dan kami siap berkontribusi bagi bangsa dan negara, maka sampaikan langsung kesulitan teknis itu," pungkas SBY.

Sebagai informasi, KPU mensyaratkan tiga poin dalam verifikasi faktual. Pertama adalah soal struktur kepengurisan inti, yakni ketua umum, sekretaris jenderal, dan bendahara. Kedua, keterwakilan perempuan dalam partai sebesar 30 persen, dan ketiga adalah kantor pusat partai.

Adapun verifikasi faktual dilakukan di seluruh perwakilan partai di tiap provinsi. Seluruh partai wajib 100 persen memenuhi tiga unsur di atas. Nantinya, hasil lolos tidaknya sebuah partai dalam Pemilu 2019 akan diumumkan pada pertengahan Februari 2018. (Pon)

#Susilo Bambang Yudhoyono #Partai Demokrat #Komisi Pemilihan Umum #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
SBY mengingatkan kepemimpinan harus bersifat inklusif agar manfaat pembangunan tersebar merata kepada seluruh masyarakat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Bagikan