Soffi Amira
MerahPutih.com - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menyebutkan, diperlukannya evaluasi atas penerapan sistem demokrasi setelah 26 tahun Reformasi. Ia menyampaikan hal itu setelah mendapatkan masukan dari mantan pemimpin bangsa dan ketua umum partai politik.
Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR 2024 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (16/8).
"Setelah 26 tahun era Reformasi, perlu adanya evaluasi dan perbaikan dalam implementasi sistem demokrasi dan kehidupan ketatanegaraan kita," kata Bamsoet.
Ia juga menyampaikan perlunya kontribusi kolektif dari semua elemen bangsa agar saling membantu merealisasikan Indonesia Maju. Selanjutnya, Bamsoet memandang visi Negara jangan terbatas periodisasi yang dimiliki Presiden.
Baca juga:
Lewat Pantun, Bamsoet Minta Prabowo Lanjutkan Pembangunan Era Jokowi
"Pembangunan nasional membutuhkan peta jalan (road map) dan visi jangka panjang, yang tidak dibatasi oleh periodisasi pemerintahan," ujar Bamsoet.
Bamsoet menegaskan, wewenang dan tugas MPR berguna dalam merajut ke-Indonesiaan. Sebab, ia mengamati hal itu semakin lama terasa semakin memudar.
"Majelis berkeyakinan seluruh elemen bangsa, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang menyaksikan di tempat lain, memilliki pandangan yang sama bahwa kita semua bertanggungjawab untuk kelangsungan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, dan Indonesia yang lebih bermartabat," ujar Bamsoet.
Hal-hal demikian disampaikan Bamsoet setelah jajaran pimpinan MPR RI melaksanakan Silaturahmi Kebangsaan. Dalam kegiatan tersebut, MPR RI menggelar dialog konstruktif kebangsaan kepada tokoh-tokoh nasional dan Bapak Bangsa.
Baca juga:
Singgung Medsos sebagai Kekuatan Utama Demokrasi, Puan: No Viral No Justice
Kegiatan itu diharapkan dapat membuat MPR RI mendapat pandangan, saran, serta pertimbangan untuk kemajuan bangsa Indonesia.
"Melalui kunjungan Silaturahmi Kebangsaan tersebut, Pimpinan MPR telah menerima aspirasi dan masukan yang sangat beragam dari para tokoh bangsa yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden RI terdahulu, Ketua MPR RI terdahulu, serta para Ketua Umum Partai Politik," ucap Bamsoet. (Pon)
