Andika Pratama
MerahPutih.com - Pengamat Politik Ujang Komarudin menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terjebak dalam pragmatisme dan realitas politik yang membutuhkan dana besar untuk bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 mendatang.
Hal itu, disampaikan Ujang menanggapi sikap DPP PDI Perjuangan yang akan memberikan sanksi pemecatan terhadap anggota DPRD sekaligus Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi NTT Dolvianus Kolo dari keanggotaannya di PDI Perjuangan.
Adapun sanksi pemecatan tersebut dilakukan menyusul sikap Dovianus Kolo yang mengkritik penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT, Marianus Sae-Emilia Nomleni.
Menurut Ujang, partai politik saat ini cenderung memilih figur yang memiliki kekuatan finansial untuk didukung menjadi calon kepala daerah. Hal itu, merupakan konsekuensi dari demokrasi liberal, dimana setiap kontestasi politik membutuhkan dana yang cukup besar.
"PDIP terjebak dalam pragmatisme dan realitas politik. Orang yang popularitasnya tinggi dan memiliki banyak uang lah yang akan didukung. Kalau orang punya modal, punya popularitas itu minimal setengah perjuangan sudah di dapat," kata Ujang saat dihubungi MerahPutih.com, Sabtu (30/12).
Fenomena tersebut, kata Ujang, dapat terlihat dari banyaknya pengusaha yang dipilih partai politik untuk maju sebagai calon kepala daerah. Pasalnya, pengusaha memiliki modal finansial yang mumpuni sehingga berpotensi untuk memenangkan pemilihan.
"Termasuk salah satunya menurut saya yang terjadi di NTT. Karena dia mungkin punya kapital yang besar. Dia mampu "membeli" rekomendasi, membeli mahar sehingga mengalahkan kader-kader internal (PDIP)," ungkap Direktur Indonedia Political Review (IPR) ini.
"Untuk menggerakan mesin partai, untuk membiayai kampanye untuk memenangkan pemilihan, untuk membayar saksi saksi itu tidak sedikit uang yang dikeluarkan. Itu tidak mungkin dibayar oleh calon yang tidak mampu," tambahnya.
Sebelumnya, Dolvianus menentang, keputusan DPP PDI Perjuangan yang menetapkan Marianus Sae dan Emi Nomleni sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTT dikritik oleh Dolvianus, karena menurutnya Marianus Sae bukan kader PDI Perjuangan.
Dolvianus punya sejumlah alasan tidak menyetujui Marianus Sae ditetapkan sebagai bakal calon gubernur karena Marianus bukan kader PDI Perjuangan.
Selain itu, kata Dolvianus, Marianus bukan tipe pemimpin yang bisa melindungi rakyatnya, menyusul kasus blokade Bandara Turelelo Soa di Kabupaten Ngada atas 'perintah' Bupati Ngada Marianus Sae. (Pon)
