Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Badai PHK Startup Masih Berpotensi Terjadi di 2023

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 31 Januari 2023
Badai PHK Startup Masih Berpotensi Terjadi di 2023

Ilustrasi kolaborasi pebisnis membangun dan eksekusi ide bisnis startup. ANTARA/HO-lifepal.co.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fenomena badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan rintisan (startup) masih berpotensi terjadi pada 2023 mengingat kondisi global belum sepenuhnya membaik.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI), Adrian Gunadi mengatakan faktor utamanya adalah risiko inflasi maupun resesi global yang mungkin dapat terjadi tahun ini.

Baca Juga

Badai PHK Dinilai Tidak Ganggu Perkembangan Startup

"Inflasi dan bayang-bayang resesi global yang diprediksi akan menghantam 2023 ini sangat memungkinkan menjadi alasan perusahaan startup mengambil ancang-ancang sehingga melakukan efisiensi," ujarnya di Jakarta, Selasa (31/1).

Bekas Vice Chairman Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) ini menjelaskan bahkan perusahaan raksasa seperti Amazon pun perlu melakukan efisiensi dengan cara PHK untuk menjaga profit dan keseimbangan perusahaan.

Oleh karena itu, Adrian Gunadi menyarankan agar para pekerja startup untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian agar mampu dipertahankan perusahaan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia (Atsindo), Handito Joewono mengatakan efisiensi ini sejatinya sudah direncanakan bertahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak dilakukan karena berbagai alasan, termasuk pandemi COVID-19.

"Itu fenomena gunung es saja, ini sudah lama mereka tahan-tahan karena sebenarnya untuk PHK ribuan pekerja dapat mencoret nama perusahaan, namun mau tidak mau akhirnya harus dilakukan," sambungnya.

Baca Juga

Badai PHK Startup Indonesia, Bananas Tutup Baru 10 Bulan Beroperasi

Ekspektasi perusahaan startup digital yang terlalu besar beberapa tahun belakangan telah membuat banyak platform melakukan ekspansi dan merekrut lebih banyak pekerja. Namun pada kenyataannya permintaan pasar yang tidak sesuai harapan membuat perusahaan merugi.

"Salah satu contohnya Metaverse, respon pasar pada saat itu sangat baik, banyak yang memuji, namun meski begitu pada kenyataannya sedikit sekali pasar yang mau membeli, padahal mereka sudah terlanjur melakukan ekspansi besar-besaran," ujar Handito.

Meski begitu, menurut Handito, bukan berarti industri teknologi digital semakin hari kian menurun, karena hal ini siklus yang wajar terjadi dalam bisnis.

Handito pun memberikan solusi kepada pekerja di bidang teknologi untuk banting setir merintis bisnis sendiri di bidang digital, dengan salah satu bidang yang berprospek baik adalah ekspor digital.

Sebelumnya perusahaan startup seperti Shopee, SiCepat, Sayurbox, Ruangguru, Sirclo, Ula, hingga Carousell melakukan PHK terhadap ratusan karyawan. Termasuk grup JD.ID yang segera menghentikan kegiatan operasional di Indonesia.

Beberapa perusahaan digital raksasa dunia turut melakukan PHK massal, diantaranya Google (12.000 pekerja), Amazon (10.000 pekerja), Meta (11.000 pekerja), hingga Microsoft (1.000 pekerja). (*)

Baca Juga

Alasan PHK Terjadi di Startup, Bukan Karena Besaran Gaji

#Startup #PHK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Dian memastikan,rasionalisasi tenaga kerja di KB Bank sendiri juga telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Indonesia
Dasco Fasilitasi Pertemuan TikTok dengan Kemenaker Soal PHK, TikTok: Pekerja Ambil Paket Kompensasi
Media sosial diramaikan kabar yang menyebut 90 persen karyawan Tokopedia mengalami PHK setelah perusahaan diakuisisi TikTok.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Dasco Fasilitasi Pertemuan TikTok dengan Kemenaker Soal PHK, TikTok: Pekerja Ambil Paket Kompensasi
Indonesia
Tokopedia dan TikTok Dikabarkan Lakukan PHK, Pemerintah Cari Fakta Lapangan
Pendekatan pemerintah saat ini mengedepankan penyelesaian langsung di lapangan. Model tersebut sebelumnya telah diterapkan dalam sejumlah kasus hubungan industrial
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Tokopedia dan TikTok Dikabarkan Lakukan PHK, Pemerintah Cari Fakta Lapangan
Indonesia
Kemnaker Telusuri Isu PHK di TikTok dan Tokopedia, Mediator HI Mulai Bergerak
Kemnaker mulai menelusuri isu PHK di TikTok dan Tokopedia. Hingga kini belum ada laporan resmi, sementara pemerintah masih menunggu klarifikasi dari perusahaan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Juli 2026
Kemnaker Telusuri Isu PHK di TikTok dan Tokopedia, Mediator HI Mulai Bergerak
Indonesia
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
PKS mendesak pemerintah mengevaluasi pajak pencairan JHT agar tidak membebani pekerja. Netty Prasetiyani menilai regulasi lama sudah tidak relevan dan perlu ditinjau ulang.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
Indonesia
Ancaman PHK Akibat Harga Gas Industri Naik, PGN Pastikan Turunkan Harga ke USD 13 per MMBTU
Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
Ancaman PHK Akibat Harga Gas Industri Naik, PGN Pastikan Turunkan Harga ke USD 13 per MMBTU
Indonesia
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Pemerintah berjanji segera mengambil keputusan agar pasokan gas bagi sektor industri kembali normal.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK bersama perwakilan pemerintah dan pimpinan DPR itu membahas monitoring terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK
Didik Setiawan - Jumat, 26 Juni 2026
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Indonesia
Mensesneg Prasetyo Hadi Umumkan Dirinya Ditunjuk Ketuai Satgas Mitigasi PHK, Ini Tugasnya!
Satgas Mitigasi PHK akan bekerja sama dengan Polri dan DPR untuk mencegah gelombang PHK serta melindungi hak pekerja.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 Juni 2026
Mensesneg Prasetyo Hadi Umumkan Dirinya Ditunjuk Ketuai Satgas Mitigasi PHK, Ini Tugasnya!
Indonesia
Pemerintah Gelontorkan Rp 6,2 Triliun untuk Magang Nasional dan Korban PHK
Rp 2,12 triliun untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK
Wisnu Cipto - Rabu, 24 Juni 2026
Pemerintah Gelontorkan Rp 6,2 Triliun untuk Magang Nasional dan Korban PHK
Bagikan