Babak Baru Polemik Wagub DKI, PKS Safari Politik ke PDIP

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 23 Januari 2019
Babak Baru Polemik Wagub DKI, PKS Safari Politik ke PDIP

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono. (Foto: merahputih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali memperkenalkan tiga kandidat calon wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta kepada Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta.

Sebelumnya PKS telah sowan ke Fraksi Demokrat dan PAN.

Ketiga calon yang diusulkan PKS yakni Ahmad Syaikhu, Agung Yulianto, dan Abdurrahman Suhaimi. Safari politik tersebut disambut hangat Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono di ruangannya.

Gembong mengatakan, tujuan dari partai yang dikomandoi oleh Sohibul Iman ini hanya sekadar bersilahturahmi dan mempereratkan antara PKS dan PDIP.

"Silaturahim, kata ustaz dianjurkan. Mengenal persaudaraan, kita bantuan," kata Gembong di Jakarta Pusat, Rabu (23/1).

Gembong menuturkan, pihaknya belum bisa memberikan penilaian terhadap calon yang diusulkan PKS itu.

Menurut dia, terlalu dini untuk menilai seseorang yang baru saja dikenal. Nantinya hasil pertemuan tadi akan dibahas dengan anggota fraksi lainnya.

"Belum ada penilaian, baru kenalan. Intinya kita silaturahim kita cukup hangat. Cukup mesra. Hari ini kita bangun cukup baik dengan PKS," katanya.

Ketua Komisi Kebijakan Publik Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Achmad Yani mengatakan, pihaknya optimistis tak ada penolakan di Fraksi DPRD DKI terkait safari politik PKS memperkenalkan calon DKI 2 ini.

Ia pun menuturkan, agenda memperkenalkan calon orang nomor dua di Jakarta ini akan terus dilakukan.

"(Optimistis) nggak ada penolakan. Kemarin belum bangun silaturahim. Sekarang kita perkanalkan ke teman-teman," katanya.

Yani mengungkapkan perkenalan tiga cawagub akan dilakukan hingga satu pekan ke depan. Sebab, lanjut dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus memiliki pendamping untuk bersama-sama melayani warga Jakarta.

Yani berharap, semua fraksi menyambut baik insiatif PKS tersebut. Yani juga mengatakan bahwa tiga cawagub terbaik PKS ini sudah mempersiapkan diri untuk tes uji kelayakan atau fit and proper test.

Dia mengatakan target pengajuan dua nama yang telah disepakati akan dilakukan pada 11 Februari 2019 mendatang ke Gubernur Anies Baswedan.

"Alhamdulillah ketiganya sudah mempersiapkan fit and proper test. Hanya dua orang yang dipilih, kita tunggu," tandasnya. (Asp)

#PDIP #PKS #Wagub DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Indonesia
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Marsinah mendapat gelar pahlawan nasional. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Muhammad Rusli menilai, negara mulai menghargai buruh.
Soffi Amira - Selasa, 11 November 2025
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Soeripto juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada periode 2004-2009.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Bagikan