Luhung Sapto
MerahPutih Bisnis - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada sebanyak 166 perusahaan yang bermasalah dalam pelaksanaan program 10 ribu Mega Watt (MW). Dalam waktu dekat BPK akan memanggil perwakilan pemerintah untuk meminta penjelasan mengenai masalah ini.
Anggota IV BPK Rizal Djalil yang pertama kali mengungkapkan hal ini ke publik. Tapi, Rizal masih enggan menjelaskan siapa saja perusahaan bermasalah yang dimaksud.
"Ada 166 perusahaan yang bermasalah. Besok (Selasa) kami buka tidak mungkin hari ini, saya berjanji dengan Pak Rizal Ramli akan dibuka agar masalah ini tidak terulang lagi," kata Rizal Djalil di kantor BPK, Jakarta, Senin (30/5).
Program listrik 10 ribu MW merupakan warisan pemerintahan presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Program yang sudah berjalan 10 tahun sejak pertama kali dicanangkan ternyata baru 79,19 persen selesai atau 7.900 MW hingga Mei 2016. Entah kenapa proyek ini terhenti di tengah jalan.
Selanjutnya proyek tersebut dilanjutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan menargetkan pembangkit listrik 35.000 MW yang belakangan juga tersendat.
"Jadi kami semua ingin mendorong ini, untuk itulah BPK mengambil inisiatif. Besok akan hadir para direktur utama perbankan nasional. Pemain besarnya kita undang, biar ngomong semua apa masalahnya," katanya.
Menurut rencana, BPK akan mengundang seluruh pemangku kepentingan terkait hal ini besok pagi, Selasa 31 Mei 2016 di kantor BPK untuk membahas persiapan untuk pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dijadwalkan juga akan hadir.
BACA JUGA:
- Menteri ESDM Bertemu Ketua KADIN Bahas Listrik 35.000 MW
- Pemerintah Beri Kemudahan untuk Investor Pembangkit 35.000 MW
- Terkait Program Lisrik 35.000 MW, Pemerintah Diminta Jujur
- Dapat Pinjaman, PLN Akan Investasikan di Proyek Pembangkit 35.000 MW
- Pemerintah Diminta Hindari Kerugian dalam Proyek Listrik 35.000 MW
