Atikoh Yakinkan Ganjar Mahfud Punya Political Will Permudah UMKM

MerahPutih.com - Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti terus melakuan konsolidasi politik di berbagai daerah menjelang pencoblosan 14 Februari 2024.

Ia menyampaikan fokus perhatian Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terhadap sektor UMKM di Indonesia.

Baca Juga:

Atikoh Cerita Soal Kedekatan Ganjar dan Basarah seperti Saudara

Dia mengamini pendampingan terhadap pelaku UMKM oleh pemerintah daerah selama ini sudah berjalan, namun usaha itu belum membuahkan hasil yang siginifikan.

Oleh karena itu, menurut Atikoh, perlu ada yang ditingkatkan pemerintah pusat, khususnya ketika Ganjar-Mahfud terpilih jadi Presiden dan Wapres di Pemilu 2024.

"Ya selama ini tentu sudah banyak sekali sama pemerintah daerah juga, tetapi perlu juga diimprove terkait hal-hal seperti itu sehingga benar-benar ada sinergitas mulai dari kabupaten kota provinsi maupun pusat," kata Atikoh usai menyapa warga di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (27/1) malam, dalam rangkaian safari politiknya.

Salah satu aspek yang ditekankan Ganjar-Mahfud, kata Atikoh, adalah membantu menerbitkan legalitas bagi usaha pelaku UMKM. Hal ini bisa dilakukan jika ada political will yang sejalan dengan hal itu, sebagaimana jargon Ganjar-Mahfud Sat-set, tas-tes.

"Terkait legalitas ini kan ada beberapa Surat Izin Berusaha (SIB), itu bisa dilakukan pendampingan. Pendampingan mulai dari proses itu mereka (membuat perizinan), kita akan memetakan juga ini apakah bisnisnya baru mulai, atau sudah mulai tapi mau naik kelas karena pola pendampingannya pasti berbeda, atau mereka itu mau ekspor," kata Atikoh.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha UMKM, sehingga pola pendampingan yang dilakukan masing-masing akan berbeda.

"Kalau yang baru mulai berusaha tentu SIB-nya didampingi, tetapi kalau untuk yang skala ekspor itu legalitasnya. Kalau untuk makanan misalnya sertifikat halal, kalau untuk kerajinan itu pendampingan terkait juga nanti agar mereka itu benar-benar dari sisi dokumen itu bisa dilakukan juga pendampingan oleh pemerintah," ujarnya.

Bukan cuma dari skala bisnis saja, lanjut Atikoh, pola pendampingan berdasarkan wilayah dan ragam produk yang akan dipasarkan hingga bisa go internasional juga punya perbedaan, termasuk produk hasil usaha ekonomi kreatif.

"Tentu UMKM yang berkaitan dengan sektor ekonomi kreatif itu harus kita support kemudian pendampingan juga terkait masalah mereka mau ekspor, karena ternyata potensinya luar biasa," tutup Atikoh. (Pon)

Baca Juga:

Atikoh Ikut Blusukan Bantu Pemenangan Ganjar, Tak Ada UU yang Dilanggar