Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) mengoptimalisasi inventarisasi aset milik Pemprov DKI.
Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi, hal itu perlu dilakukan mengingat hasil proses inventarisasi sampai saat ini baru mencapai Rp6,2 triliun dari jumlah aset keseluruhan Rp475 triliun di tahun 2019.
Baca Juga:
"Kami berharap tahun 2020 nanti paling tidak naik 10 persen untuk dicatat dalam inventaris aset-aset yang masuk," ujar Rasyidi di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/11).
Dengan inventarisasi tersebut, Rasyidi berharap agar BPAD dapat menentukan aset yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kita berharap mereka juga melakukan pendaftaran aset produktif maupun tidak, sehingga kita bisa mendapatkan dana dari aset yang tidak produktif seperti lahan kosong milik pemprov, ketika dihidupkan lagi kan bisa menjadi pendapatan,” terangnya.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta lainnya Zuhdi Mamduhi menyarankan agar BPAD membuat sistem pengelolaan aset yang terintegrasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Baca Juga:
DPRD Minta Pemprov DKI Perkuat Pengawasan Pemungutan Jual-Beli Tanah
"Jangan sampai tumpang tindih dan jangan sampai kita membeli lagi lahan yang sudah menjadi aset kita sebenarnya,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPAD DKI Jakarta Pujiono menyatakan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan Komisi C DPRD DKI. Meski demikian, ia memastikan bahwa BPAD telah menerapkan satu sistem yang terintegrasi dengan data keuangan sistem informasi penerimaan keuangan daerah (SIPKD) atau sitem informasi elektronik reclass aset daerah (Siera).
“Sistem ini masih kami kembangkan terus, kemudian kami sampaikan kepada SKPD untuk memperhatikan semua pengurus barang," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
