Frengky Aruan
MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia mesti waspada menyusul tindakan Amerika Serikat (AS) menyerang dan menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.
Menurut TB Hasanudin, Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Oleh karena itu, penangkapan Presiden Venezuela berpotensi menimbulkan ketidakstabilan geopolitik serta memicu fluktuasi harga minyak di pasar global.
“Pemerintah Indonesia harus mewaspadai dampak ekonomi global, khususnya potensi lonjakan harga minyak, dan menyiapkan skenario mitigasi guna menjaga kesehatan fiskal APBN serta stabilitas ekonomi nasional,” ucap TB Hasanudin kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/11).
Selain dampak global, Hasanuddin menilai peristiwa tersebut menyimpan pelajaran strategis penting bagi Indonesia. Ia menyoroti mudahnya pasukan asing melakukan penangkapan terhadap seorang kepala negara di ibu kota negaranya sendiri, yang menurutnya tidak mungkin terjadi tanpa faktor internal yang mendukung.
Baca juga:
Krisis Venezuela Jadi Alarm Keras, DPR Desak Ketahanan Energi Nasional Diperkuat
“Ini menunjukkan adanya runtuhnya dukungan politik publik serta rendahnya kesiagaan pertahanan, atau bahkan indikasi pembiaran dari unsur militer di negara tersebut,” kata Hasanuddin yang juga politikus PDIP ini.
Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi untuk memperkuat kepercayaan publik, memperkokoh persatuan nasional, serta meningkatkan kesiapsiagaan pertahanan negara.
“Kedaulatan negara tidak hanya dijaga oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh legitimasi politik yang kuat di mata rakyatnya sendiri,” tutur purnawirawan Jenderal TNI berpangkat Mayjen ini.
Menurutnya, Indonesia perlu bersikap aktif di forum internasional, khususnya melalui perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mendorong penyelesaian konflik tersebut melalui mekanisme resmi dan jalur hukum internasional.
“Indonesia harus ikut menjaga marwah PBB sebagai lembaga internasional yang mampu menyelesaikan konflik global secara beradab, adil, dan berbasis hukum. Inilah perwujudan nyata dari politik luar negeri bebas aktif yang selama ini kita junjung,” tutup TB Hasanuddin. (Knu)
