Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden Vladimir Putin pada Februari telah menandatangani UU yang menangguhkan partisipasi Rusia dalam satu-satunya perjanjian pengendalian senjata yang tersisa dengan AS. Moskow menunda perjanjian New START karena keterlibatan Washington yang lebih jauh dalam perang Ukraina.
Ditandatangani pada 2010 dan diperpanjang pada 2021 untuk lima tahun berikutnya, perjanjian itu bertujuan mengendalikan dan mengurangi kekuatan nuklir strategis yang digunakan AS dan Rusia.
Baca Juga:
Warga Iran Diduga Pasok Drone ke Rusia Disanksi Uni Eropa
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov pada Rabu (22/3) mengatakan, Moskow akan mempertimbangkan kemampuan Amerika Serikat, Inggris dan Prancis, untuk secara bersama melakukan serangan nuklir ke Moskow, guna memutuskan nasib perjanjian New START.
Berbicara dalam sebuah pertemuan di Klub Diskusi Valdai di Moskow, Ryabkov mengatakan ketiga negara NATO itu telah membentuk "front bersatu" menentang Rusia dengan tujuan "menimbulkan kekalahan strategis" kepada negara tersebut.
Ia memperkirakan mereka bisa saja melakukan serangan nuklir bersama ke Rusia.
"Pada situasi saat ini, kami akan mempertimbangkan bahwa negara-negara ini kemungkinan bergabung menggunakan kemampuan nuklir mereka untuk menyerang Rusia," kata Ryabkov.
Ryabkoy mengatakan, Rusia tidak akan mundur dari keputusannya untuk menangguhkan partisipasinya dalam New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) atau Perjanjian Perlucutan Senjata Nuklir, bahkan jika kekhawatiran Rusia dipertimbangkan karena bantuan AS ke Ukraina dalam serangannya ke fasilitas strategis Rusia sangat "jelas" dan lokasi militer ini ditunjukkan dalam perjanjian START.
Sementara itu, Presiden Volodymyr Zelenskyy mengadakan kunjungan mendadak ke Bakhmut, yakni kota industri Ukraina yang menjadi pusat peperangan dalam beberapa bulan terakhir.
"Saya merasa terhormat berada di sini saat ini untuk memberikan penghargaan kepada para pahlawan. Untuk berjabat tangan dan berterima kasih kepada mereka karena melindungi kedaulatan negara kami," ujar Zelenskyy.
Zelenskyy juga mengadakan pertemuan dengan komando militer di wilayah itu, dimana ia mendapatkan informasi mengenai keadaan sosial dan keamanan di Donetsk.
"Restorasi dari infrastruktur yang rusak, dan juga upaya untuk memastikan pasokan air dan listrik tidak terputus, telah dibahas. Para pihak juga mempertimbangkan masalah pendanaan untuk relokasi fasilitas kesehatan dari wilayah pendudukan sementara," demikian bunyi pernyataan Presiden.
Baca Juga:
Warga Iran Diduga Pasok Drone ke Rusia Disanksi Uni Eropa
