Headline

Aria Bima Tegaskan Jangankan Ahok, Habib Rizieq, Munarman Mau Gabung PDIP, Silakan

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 27 November 2018
Aria Bima Tegaskan Jangankan Ahok, Habib Rizieq, Munarman Mau Gabung PDIP, Silakan

Aria Bima anggota DPR RI dari Fraksi PDIP (Foto: MerahPutih/Fachruddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politisi PDI Perjuangan Aria Bima menyambut baik bergabungnya Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke partai berlambang banteng itu.

Dia menyebut, sebagai partai yang berbasis nasionalis yang menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, maka siapapun yang sejalan boleh bergabung.

"PDIP adalah rumah kebangsaan, yang pondasi rumahnya adalah Pancasila, atapnya NKRI, dengan pilar Kebhinekaan dan UUD 45. Karena itu, selama ada anak bangsa yang mau mengambil pilihan partai, bisa masuk PDIP," kata Aria di Posko Cemara, Selasa (27/11).

Direktur Program Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf itu menuturkan, selama seorang kader itu berkomitmen menguatkan empat pilar tadi, maka dia termasuk dalam keluarga besar PDI Perjuangan.

"Jadi jangankan Ahok, mau Habib Rizieq, mau Munarman, mau Kapitra, silakan. Karena PDIP adalah rumah kebangsaan. Yang lain juga bisa masuk. Asalkan itu tadi, atapnya NKRI, pondasinya Pancasila, dan Pilarnya adalah Kebhinekaan dan UUD 45," jelasnya.

Ahok bersama Djarot dalam sebuah kesempatan kampanye di Jakarta
Ahok bersama Djarot dalam sebuah kampanye di Jakarta beberapa waktu lalu (Foto: MP/Dery Ridwansah)

Sebelumnya dikabarkan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bersedia bergabung dengan PDIP, partai yang ikut mengusungnya saat berlaga di Pilkada DKI Jakarta lalu.

Hal itu diketahui setelah Djarot Saiful Hidayat, mantan wakilnya saat menjabat gubernur membeberkannya ke publik.

Djarot mengatakan, Ahok akan bergabung ke PDIP saat dirinya bertemu dengannya di Mako Brimob Kelapa Dua Depok Jawa Barat, beberapa waktu lalu.(Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Gubernur Herman Deru Keluhkan Minat Baca Masyarakat yang Terus Menurun

#PDI Perjuangan #Basuki Tjahaja Purnama #Partai Politik #Djarot Saiful Hidayat
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Bagikan