Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pekerja migran Indonesia (PMI) memiliki kesempatan besar untuk mengisi sejumlah sektor formal termasuk sektor kesehatan di Arab Saudi.
Atase Tenaga Kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia Suseno menjelaskan, Kerajaan Arab Saudi membutuhkan banyak pekerja migran untuk mengisi sejumlah pekerjaan di berbagai sektor, termasuk untuk perawat.
"Kesehatan ini sustainability-nya sangat baik dan sudah ditandatangani MoU G to G namun ada suatu dinamika yang terjadi, jadi MoU juga ada hambatan di dalam negeri dan perlu segera diselesaikan. Supaya penempatan G to G ini akan lebih baik dan lebih banyak mengantar nurse kita ke Arab Saudi," jelasnya.
Sampai saat ini masih berlaku moratorium penempatan tenaga kerja Indonesia untuk sektor domestik ke negara-negara di kawasan Timur Tengah. Dengan pencabutannya masih menunggu evaluasi uji coba penempatan satu kanal ke Arab Saudi.
Baca juga:
Pentingnya Double Cleansing dalam Perawatan Kulit, Angkat Kotoran Sampai Tuntas
Namun, para pekerja asal Indonesia masih dapat bekerja di kawasan tersebut dengan pemberi kerja yang memiliki badan hukum.
Terkait penempatan skema kerja sama antar pemerintah (Government to Government/G to G) yang dilakukan antara Indonesia dan Arab Saudi untuk tenaga kesehatan, dia mengatakan prosesnya sudah berjalan dengan permintaan awal 600 PMI perawat untuk bekerja di Arab Saudi
Selain itu, saat ini masih dalam tahap penyelesaian beberapa klausul yaitu terkait pembiayaan pemeriksaan kesehatan bagi para PMI yang ditanggung Arab Saudi.
Pemerintah Indonesia, yang diwakili Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), menginginkan pemeriksaan itu dilakukan sebelum keberangkatan di tanah air.
Baca juga:
Bantah Ditangkap Polisi Arab Saudi, Arteria Dahlan sebut Hanya Diperiksa
"Ini yang belum terjadi kesepakatan yang berdampak kepada masih stuck MoU. Hal ini berdampak, karena supply dan demand distop, berpindahnya Pemerintah Arab Saudi meminta kepada private yang ada di Indonesia, ke P3MI dan berdampak kepada pekerja mandiri yang tidak diketahui pihak KBRI," kata Suseno.
