Bahaudin Marcopolo
MerahPutih Nasional - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengecam keras rencana Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadikan BPJS kesehatan sebagai sponsor sepakbola.
"APKLI tegas menolak dan mengecam rencana wapres Jusuf Kalla jadikan BPJS kesehatan sebagai sponsor sepakbola," kata Ketua Umum DPP APKLI Ali Mahsun M Biomed kepada Merahputih.com, Jumat (31/7).
Ali yang juga Ketua Umum Pergerakan Merah-Putih Indonesia (PMP) menambahkan, rakyat membayar iuran BPJS kesehatan saja sudah melanggar UUD 1945. Sebab jaminan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tanggungjawab Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengelola negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
"Yang bener saja kelola bangsa dan Negara, jika tidak mampu lebih baik tidak jadi pemimpin bangsa daripada terus menerus membebani rakyat," sambung Ali.
Bekas aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menambahkan, hidup sehat adalah hak konstitusional seluruh bangsa Indonesia. Sebanyak 86,6 juta rakyat iuran BPJS Kesehatan ditanggung pemerintah dengan dalih berada dalam garis kemiskinan.
Kenyataan itu bisa dibilang diskriminatif seharusnya 250 juta penduduk Indonesia menjadi tanggungjawab pemerintah, tak boleh membayar iuran BPJS Kesehatan. Sejak awal, BPJS Kesehatan langgar konstitusi atau cacat dari lahir. Bahkan telah menimbulkan kecemburuan sosial akibat perlakuan yang diskriminatif.
"Batalkan rencana Wapres JK gunakan Dana BPJS Kesehatan jadi sponsor sepakbola. Jika dipaksakan oleh Wapres JK maka segera menimbulkan kegaduhan nasional, pungkas Ali yang fokuskan diri gerilya ekonomi PKL kekiling Indonesia hadapi gempuran MEA dan liberalisasi ekonomi.
Seperti diberitakan sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk lebih banyak mensponsori kegiatan olahraga seperti menjadi sponsor sepakbola. Ia berharap kegiatan semacam itu bisa menekankan jumlah warga sakit sehingga pada akhirnya menghemat pengeluaran negara.
"Supaya Anda diklaim (asuransi kesehatan) tidak banyak. Yang terjadi semua pukul dada, sakitlah pokoknya saya bayar. Ini harus dibalik, sehatlah kita siapkan fasilitas untuk sehat sehingga saling menunjang ini," katanya Rabu (29/7). (bhd)
BACA JUGA:
BPJS Bantah Tidak Terapkan Prinsip Syariah
Sekjen MUI: BPJS Buka Peluang Berjudi
BPJS Haram Diputuskan 800 Ulama se-Indonesia
Netizen Tentang Fatwa Haram BPJS MUI
