Pilpres 2019

APK 'Raja Jokowi' Tersebar di Jawa Tengah, TKN KIK: Ini Cara Kotor Gembosi Elektabilitas

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 13 November 2018
APK 'Raja Jokowi' Tersebar di Jawa Tengah, TKN KIK: Ini Cara Kotor Gembosi Elektabilitas

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Abdul Kadir Karding. Foto: MP/Fadhli

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Abdul Kadir Karding, ikut menanggapi tersebarnya Alat Peraga Kampanye (APK) bergambar Presiden Jokowi beratribut Raja Jawa di sejumlah lokasi Provinsi Jawa Tengah.

Menurutnya, pemasangan APK tersebut merupakan cara-cara kotor yang bertujuan menggembosi elektabilitas Capres Petahana Joko Widodo.

"Saya kira ini adalah satu kegiatan yang terencana yang tujuannya adalah menggerogoti elektabilitas Pak Jokowi begitu pula dengan PDIP," kata Karding kepada awak media, Selasa (13/11).

Diakuinya, baik Tim Kampanye Nasional (TKN) maupun Tim Kampanye Daerah (TKD) sendiri tidak pernah memerintahkan pemasangan APK seperti itu.

Salah satu APK Jokowi Raja Jawa
Salah satu APK Jokowi Raja Jawa yang terdapat di Jawa Tengah (Twitter @Ghozali)

"Tentu ini cara-cara kotor yang dilakukan untuk mengalahkan lawan. Siapapun yang melakukan ini, ini adalah tindakan politik yang kotor, yang berbahaya," tandasnya.

Pemasangan APK itu, jelas Politisi PKB ini, seolah-olah mencitrakan Capres Petahana Jokowi seperti orang yang gila kekuasaan dan akan mempertahankannya dengan segala cara.

"Bahwa seakan-akan Pak Jokowi itu orang yang gila kekuasaan, orang yang mau disembah-sembah seperti raja, melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan kekuasaannya," ucap Karding.

Terkait hal itu, tambah Karding, pihaknya meminta agar kasus ini diusut siapa dalang yang bermain di balik kampanye hitam ini.

"Tidak hanya cukup diklarifikasi, itu harus ditangkap. Harus ditangkap supaya tidak ke mana-mana. Dan harus diusut siapa dalang sebenarnya, apakah dilakukan oleh tim kampanye tertentu atau oleh tokoh-tokoh tertentu yang coba melakukan setting terhadap ini," pungkas dia. (Fdi)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Kiai Ma'ruf Beberkan Fakta Lain Dibalik Kedekatan Jokowi dengan Para Ulama dan Santri

#Pilpres 2019 #Kampanye Hitam #Abdul Kadir Karding #PKB
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Indonesia
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Gagasan ekonomi yang dijalankan pemerintah bukanlah pemikiran baru ataupun milik pribadi, melainkan berlandaskan amanat konstitusi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Indonesia
Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Seluruh partai politik dan elemen bangsa pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
 Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Berita Foto
Presiden Prabowo Hadiri Puncak Peringatan Harlah ke-28 PKB di Jakarta
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam peringatan Hari Lahir ke-28 PKB di Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 23 Juli 2026
Presiden Prabowo Hadiri Puncak Peringatan Harlah ke-28 PKB di Jakarta
Bagikan