APBN Kerja Keras Pulihkan Ekonomi

MerahPutih.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diklaim berfungsi optimal menangani dampak COVID-19 sehingga tidak terjadi kontraksi ekonomi yang terlalu dalam. Manfaat belanja negara dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan seluruh program dimonitor dan dipertanggungjawabkan.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Kunta Wibawa menjelaskan, APBN telah bekerja keras sepanjang 2020, tanpa intervensi APBN dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kontraksi ekonomi 2020 akan lebih dalam.

Baca Juga:

Pemerintah Klaim Sinyal Pemulihan Ekonomi Terus Menguat

Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi perlahan membaik sepanjang 2020, dari yang awalnya terkontraksi minus 5,32 persen pada kuartal II 2020 perlahan membaik pada kuartal III 2020 dengan pertumbuhan minus 3,49 persen dan kembali bergerak naik menjadi minus 2,19 persen pada kuartal IV 2020.

"Melalui pelebaran defisit APBN 2020 hingga 6,1 persen PDB, realisasi belanja negara Rp2.593 triliun, termasuk realisasi PEN Rp575,8 triliun, negara hadir mencegah kontraksi ekonomi lebih dalam akibat pandemi di 2020,” katanya.

Kemudian pada 2020, kerja keras APBN masih terus belanjut dengan difokuskan pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Alokasi Belanja APBN 2021 naik 6 persen dibandingkan 2020, menjadi Rp2.750 triliun dan alokasi PEN naik 20,6 persen menjadi Rp 699,43 triliun dari sebelumnya Rp575,8 triliun.

Dampaknya, momentum pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi sedang terjadi di Indonesia, tren pemulihan dari sisi konsumsi seperti Indeks Keyakinan Masyarakat di level 101,5, Indeks Penjualan Ritel Maret 188, hingga belanja negara pada April yang tumbuh 15,9 persen. Perbaikan juga terjadi dari sisi produksi dengan PMI Manufaktur April 54,6, eskpor April yang tumbuh 51,9 persen, hingga impor bahan baku dan barang modal yang tumbuh 33,2 persen dan 11,6 persen.

Kunta menyampaikan, tantangan yang harus dihadapi APBN 2021 untuk mendukung program vaksinasi dan pemulihan ekonomi serta mendukung langkah konsolidasi fiskal.

"Dari sisi perekonomian global dan domestik meskipun ada tren pemulihan namun ketidakpastiannya masih ada terutama COVID-19 yang masih ada mungkin hingga 2022,” ujarnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Kawal Pemulihan Ekonomi