Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

APBN Kerja Keras Pulihkan Ekonomi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 Juni 2021
APBN Kerja Keras Pulihkan Ekonomi

Pembangunan Tol. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diklaim berfungsi optimal menangani dampak COVID-19 sehingga tidak terjadi kontraksi ekonomi yang terlalu dalam. Manfaat belanja negara dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan seluruh program dimonitor dan dipertanggungjawabkan.

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Kunta Wibawa menjelaskan, APBN telah bekerja keras sepanjang 2020, tanpa intervensi APBN dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kontraksi ekonomi 2020 akan lebih dalam.

Baca Juga:

Pemerintah Klaim Sinyal Pemulihan Ekonomi Terus Menguat

Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi perlahan membaik sepanjang 2020, dari yang awalnya terkontraksi minus 5,32 persen pada kuartal II 2020 perlahan membaik pada kuartal III 2020 dengan pertumbuhan minus 3,49 persen dan kembali bergerak naik menjadi minus 2,19 persen pada kuartal IV 2020.

"Melalui pelebaran defisit APBN 2020 hingga 6,1 persen PDB, realisasi belanja negara Rp2.593 triliun, termasuk realisasi PEN Rp575,8 triliun, negara hadir mencegah kontraksi ekonomi lebih dalam akibat pandemi di 2020,” katanya.

Kemudian pada 2020, kerja keras APBN masih terus belanjut dengan difokuskan pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Alokasi Belanja APBN 2021 naik 6 persen dibandingkan 2020, menjadi Rp2.750 triliun dan alokasi PEN naik 20,6 persen menjadi Rp 699,43 triliun dari sebelumnya Rp575,8 triliun.

Presiden Jokowi pantau vaksinasi. (Foto: Sekretariat Presiden)
Presiden Jokowi pantau vaksinasi. (Foto: Sekretariat Presiden)

Dampaknya, momentum pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi sedang terjadi di Indonesia, tren pemulihan dari sisi konsumsi seperti Indeks Keyakinan Masyarakat di level 101,5, Indeks Penjualan Ritel Maret 188, hingga belanja negara pada April yang tumbuh 15,9 persen. Perbaikan juga terjadi dari sisi produksi dengan PMI Manufaktur April 54,6, eskpor April yang tumbuh 51,9 persen, hingga impor bahan baku dan barang modal yang tumbuh 33,2 persen dan 11,6 persen.

Kunta menyampaikan, tantangan yang harus dihadapi APBN 2021 untuk mendukung program vaksinasi dan pemulihan ekonomi serta mendukung langkah konsolidasi fiskal.

"Dari sisi perekonomian global dan domestik meskipun ada tren pemulihan namun ketidakpastiannya masih ada terutama COVID-19 yang masih ada mungkin hingga 2022,” ujarnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Kawal Pemulihan Ekonomi

#Pemulihan Ekonomi #APBN #Ekonomi Indonesia #Kemenkeu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Tidak Gerus APBN, CSR Swasta Danai MBG SKhN 1 Kab Tangerang Diusung Jadi Acuan Nasional
Program Makan Bergizi Gratis di SKhN 1 Tangerang dibiayai CSR swasta tanpa APBN. PPATK menilai model ini bisa jadi acuan nasional untuk pendidikan inklusif.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Juli 2026
 Tidak Gerus APBN, CSR Swasta Danai MBG SKhN 1 Kab Tangerang Diusung Jadi Acuan Nasional
Indonesia
Diserahkan ke Kemenkeu, Purbaya Janji Urusan Kereta Cepat Beres
Purbaya belum bisa memberikan informasi lebih rinci lantaran proses penyerahan KCIC belum rampung
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Juli 2026
Diserahkan ke Kemenkeu, Purbaya Janji Urusan Kereta Cepat Beres
Indonesia
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah memenuhi amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen setelah realisasi APBN 2025 baru mencapai 19,1 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Juli 2026
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Indonesia
Purbaya Ingatkan Dapur MBG Libatkan UMKM dan BUMDes di Rantai Pasok Bahan Pangan
Purbaya telah membentuk tim khusus guna mengawasi penggunaan anggaran program MBG di seluruh daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Purbaya Ingatkan Dapur MBG Libatkan UMKM dan BUMDes di Rantai Pasok Bahan Pangan
Indonesia
Rasio Utang Pemerintah Terus Meningkat, Tercatat Telah Capai 40,54 Persen PDB
Menkeu dalam merespons kekhawatiran sejumlah fraksi DPR RI soal rasio utang yang kian meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Rasio Utang Pemerintah Terus Meningkat, Tercatat Telah Capai 40,54 Persen PDB
Indonesia
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Perluasan basis perpajakan akan ditempuh melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, serta sektor informal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Tahun Depan, Purbaya Janji Tidak Naikkan Pajak
Indonesia
Purbaya Janjikan Berbagai Kemudahan Investasi di Pusat Finansial Internasional Indonesia
Pemerintah mengusulkan pembentukan PFII sebagai kawasan dengan kekhususan yang dapat mengakomodasi kebutuhan industri jasa keuangan global sekaligus menjadi katalis pendalaman sektor keuangan nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
Purbaya Janjikan Berbagai Kemudahan Investasi di Pusat Finansial Internasional Indonesia
Indonesia
Pedagang Kecil Online Dipastikan Tidak Kena Pajak 0,5 Persen
Kebijakan ini akan menciptakan level playing field antara pedagang online dan offline. Sekaligus juga memudahkan pedagang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Pedagang Kecil Online Dipastikan Tidak Kena Pajak 0,5 Persen
Indonesia
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Pemerintah kembali menempatkan dana Rp 281 triliun di bank BUMN hingga Desember 2026 untuk menjaga likuiditas perbankan. Tambahan dana siaga Rp 100 triliun juga disiapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Indonesia
Wamenkeu Juda Agung: Fiskal Indonesia Tetap Sehat, Defisit APBN Masih di Bawah 3 Persen
Wamenkeu Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap sehat. Defisit APBN baru mencapai 0,7 persen, penerimaan pajak tumbuh 19,1 persen, dan pemerintah menjaga likuiditas perbankan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Wamenkeu Juda Agung: Fiskal Indonesia Tetap Sehat, Defisit APBN Masih di Bawah 3 Persen
Bagikan