APBD DKI 2025 Tertinggi Sepanjang Sejarah, Pj Teguh Minta Anak Buah Cermat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Januari 2025
Teguh Setyabudi gantikan Heru Budi sebagai Pj Gubernur Jakarta. Foto: Dukcapil Kalimantan Barat
Merahputih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyebutkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp91,34 triliun adalah tertinggi sepanjang sejarah. Pasalnya, dua tahun sebelumnya APBD DKI hanya Rp85,1 triliun pada 2024 dan Rp83,7 triliun pada 2023.
"Karena itu, seluruh jajaran Perangkat Daerah, Wali Kota dan Bupati untuk mencermati belanja anggaran di wilayah masing-masing," kata Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Kamis (7/1).
Teguh menekankan agar APBD pada 2025 itu harus tepat sasaran, program strategis tidak tertinggal dan langsung berdampak kepada masyarakat.
“Kita juga mendukung program pemerintah pusat, sekaligus menyukseskan lima abad Jakarta,” katanya.
Baca juga:
Realisasi Penerimaan APBD DKI 2024 Hingga Akhir November Baru 88 Persen
Sementara, besaran APBD itu menjadi berkah bagi Jakarta sehingga perlu diwujudkan program yang nyata, konkret, bagus, berdampak, serta menyejahterakan masyarakat.
Teguh juga meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat bekerja lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Teguh mengimbau para ASN untuk terus menyukseskan kinerja Pemprov DKI Jakarta di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan.
Baca juga:
Pemprov DKI Siap Tindaklanjuti Rekomendasi Penyempurnaan APBD DKI Tahun Anggaran 2025
Terlebih, Jakarta akan menjadi kota global, sehingga perlu sinergi lintas sektor untuk mempersiapkan transformasi ini dengan sebaik-baiknya.
"Jangan lupa siapkan segala aspek yang menyangkut dengan masalah pertanggungjawaban. Kita jalani 2025 dengan optimisme dan bisa bekerja lebih baik lagi," katanya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Pramono Tidak Mau Lagi Ada Praktik Kejar Setoran Lelang Proyek Akhir Tahun
Pramono Minta ke Anak Buahnya tak Ngeluh soal Potongan Dana Transfer Rp 15 Trliun
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Pemprov DKI dan Kemenkeu Sinkronkan Kebijakan Fiskal