Anies Tolak Permintaan Menteri Luhut WFH 75 Persen

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang meminta pengetatan ibu kota dengan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebesar 75 persen.

Kini, Anies hanya memberlakukan aturan kerja dari kantor atau work from office (WFO) sebesar 50 persen dan WFH 50 persen.

Kebijakan itu tertuang Intruksi Gubernur (Ingub) No 64 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 di Masa Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021.

Baca Juga:

Ikuti Arahan Luhut, Wagub DKI Minta Kantor Pemerintah Pusat Juga WFH 75 Persen

"Mengenai sistem kerja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI dengan menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50 persen yang bekerja di kantor kerja dalam satu waktu," ujar Anies yang tertulis dalam ingub.

Aturan itu juga diperuntukkan Gubernur Anies bagi pegawai perusahaan swasta di ibu kota dalam pencegahan penularan COVID-19. Hal itu sudah diinstruksikan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Andri Yansyah.

"Menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 50 persen yang bekerja di tempat kerja," tuturnya.

Baca Juga:

Jam Operasi Mal Dibatasi, Luhut: Bukan PSBB

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meminta Gubernur Anies Baswedan untuk menerapkan sistem bekerja dari rumah sebesar 75 persen mulai 18 Desember sampai 8 Januari 2021.

Luhut juga meminta Anies melakukan pembatasan jam operasional tempat hiburan. Hal ini guna menekan penyebaran virus corona di Jakarta.

"Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan," kata Luhut melalui siaran pers di situs resmi Kemenko Marves. (Asp)

Baca Juga:

Luhut Minta Perketat Pencegahan COVID-19, Ini Tanggapan Satpol PP DKI