Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak akan menfasilitasi Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta yang meminta alokasi dana ke setiap anggota dewan untuk merealisasikan aspirasi warga.
"Kami pastikan tidak ada redundancy, sudah ada uang jalan, uang makan, dan uang transportasi," ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (31/8).
Sebab mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini manuturkan pihaknya tidak ingin uang APBD digunakan untuk kepentingan pribadi, karena selama ini penganggaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat.
"Penerapannya dalam kebijakan-kebijakan kalau kita memandang APBD sebagai income akan jadi masalah," tutur Anies.
Selain itu, Anies menuturkan, setiap penganggaran yang diajukan jangan dibuat mengada-ada, sebab penganggaran dirancang untuk memudahkan masyarakat.
"Bukan dirancang untuk tambahan pendapatan bagi mereka yang bekerja keras atas nama negara, baik itu berada di eksekutif maupun legislatif," ungkap Anies.
Diketahui sebelumnya, Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov memberikan alokasi dana ke setiap anggota dewan. Menurut mereka dana tersebut dapat digunakan untuk mengakomodasi permintaan warga saat reses.
"Saat dewan reses banyak titipan itu, itu sering reses. Waktu reses anggota dewan banyak diminta bantuan warga. Minta dimasukkan dari proposal warga tadi," kata Wakil Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Syarifudin saat rapat Badan Anggaran di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (28/8).
Ia menjelaskan permintaan warga banyak yang tidak dapat diakomodasi karena pencairan dana yang sulit. Disamping itu yarifudin meminta setiap dewan diberi dana gelondongan agar memudahkan anggota dewan merealisasikan permintaan warga.
"Dialokasikan saja satu anggota, tapi harus berdasarkan permintaan warga," jelasnya. (Asp)
