Eddy Flo
MerahPutih.Com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya berencana melibatkan warga DKI dalam mengelola pembangunan di wilayahnya. Atas hal itu ia akan segera menerbitkan sebuah Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur besaran dana yang diberikan.
“Ya, itu yang nanti harus ada aturannya, harus dibuatkan. Nah, di situlah kemudian kenapa diperlukan Pergub yang mengatur detailnya," kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (13/2).
Ia mengungkapkan, bahwa dana yang digelontorkan ke warga dalam pembangunan di kampung akan dialokasikan lebih besar sesuai dengan kebutuhan warga dan melalui dialog bersama warga.
Anies pun masih belum mau mengungkapkan berapa besaran dana yang diberikan. Kata dia, tak sepenuhnya diberi kewenangan dalam hal penggunaan anggaran, melainkan tetap dilakukan pengawasan oleh pemerintah.
"Target kita malah ingin lebih banyak dana itu bisa dikelola oleh masyarakat supaya APBD kita bisa ikut menggerakkan perekonomian masyarakat," terangnya.
Masyarakat tetap harus standar pelayanan minimum (SPM) pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mereka tak bisa melakukan pembangunan yang asal-asalan.
Pemberian dana APBD kepada masyarakat untuk pembangunan di wilayahnya rencananya direalisasikan mulai tahun ini. Pemberian dana tersebut sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
"Dulu hanya bisa dikerjakan oleh pihak swasta lewat proses tender. Kalau ini dikerjakan oleh organisasi kemasyarakatan yang harganya, kemudian SPM-nya, semua sudah ditetapkan oleh pemerintah," jelasnya.(Asp)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: KPK Sudah Sita Rp13,4 Miliar Terkait Suap Proyek Air Minum Kementerian PUPR
