Anies Minta Pemkot Bekasi Bisa Bedakan Hibah Kemitraan dengan Kompensasi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 22 Oktober 2018
Anies Minta Pemkot Bekasi Bisa Bedakan Hibah Kemitraan dengan Kompensasi

Kendaraan Dinas Kebersihan DKI Jakarta, di Jakarta Timur, Selasa (3/11). (MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah berpolemik dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi soal dana hibah kemitraan sebesar RP2,09 triliun terkait persoalan sampah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap Pemkot Bekasi seharusnya tak mencampur adukan urusan hibah kemitraan dengan kompensasi persampahan. Sebab urusan hibah kemitraan sampah tidak ada didalam perjanjian.

"Saya harap Bekasi jangan dicampurkan ini. Ada urusan kompensasi itu memang ada perjanjiannya. Ada soal kemitraan, itu adalah sesuatu yang tidak ada perjanjiannya. Sekarang ini kesannya seperti menjadi satu. Padahal enggak ada urusannya. Makanya saya katakan, ini bukan urusan persampahan sebetulnya," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Minggu (21/10) malam.

Sambung Anies, dalam perjanjian kerjasama tersebut masing-masing pihak memiliki kewajiban. Termasuk Pemprov DKI, salah satunya dengan kebagian membayar persampahan dan nilainya tergantung dengan tonase sampah, yakni Rp130 Miliar hingga Rp150 Miliar pertahun.

"Di tahun 2018 kita sudah menunaikan. Nilainya Rp.138 Miliar dengan tambahan juga hutang tahun 2017 senilai Rp.64 Miliar. Untuk 2019 diproyeksikan tonase nya kemudian diturunkan dalam bentuk rupiah nya dan dialokasikan Rp141 Miliar," jelasnya.

Sampah plastik
Sampah botol plastik.Foto: KKP

Menurut dia dana kompensasi bau memang merupakan kewajiban Pemprov DKI dimana telah tertulis dalam perjanjian kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi yang ditandatangani sejak tahun 2016 silam. Lanjut Anies sejauh ini Pemprov DKI pun sudah menunaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya.

"Itulah kewajiban yang dimiliki oleh DKI kepada pemerintah kota Bekasi," ungkap Anies.

Mantan Rektor Universitas Paramadina ini mengaku bahwa Pemkot Bekasi memang pernah mengirimkan permintaan dana kemitraan untuk bantuan mengerjakan beberapa proyek. Namun, permintaan tersebut tak disertai dengan perincian.

Adapun permintaan kemitraan tersebut menyangkut proyek flyover Rawa Panjang senilai Rp. 188 miliar, proyek flyover Cipendawa yang nilainya Rp. 372 Miliar, pembangunan crossing Buaran Rp.16 Miliar, peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Kota Bekasi nilainya Rp.5 Miliar. (Asp)

#Sampah #Truk Sampah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Penanganan Sampah Diperkuat, DLH DKI Dorong Pengurangan Risiko Banjir
DLH DKI Jakarta memperkuat penanganan sampah badan air dari hulu ke hilir, mengoptimalkan saringan sampah dan menyiagakan Pasukan Orange untuk cegah banjir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 23 Januari 2026
Penanganan Sampah Diperkuat, DLH DKI Dorong Pengurangan Risiko Banjir
Indonesia
Indonesia Tawarkan Proyek Pengelolaan Limbah 30 Kota di World Economic Forum
Danantara telah berdiskusi dengan Kamar Dagang Swiss (Swiss Chamber of Commerce) mengenai potensi kerja sama dalam proyek tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Tawarkan Proyek Pengelolaan Limbah 30 Kota di World Economic Forum
Dunia
TPA Raksasa Longsor di Filipina, 1 Tewas dan 38 Hilang
Banyak korban diyakini merupakan pekerja di TPA tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
 TPA Raksasa Longsor di Filipina, 1 Tewas dan 38 Hilang
Indonesia
PSI Soroti Kurangnya Pengolaan Sampah di Jakarta
Insiden 3 kali longsor pada Mei sampai Desember 2025 menunjukkan kondisinya sudah pelik.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
PSI Soroti Kurangnya Pengolaan Sampah di Jakarta
Indonesia
TPS Rusunawa PIK 2 Ditutup untuk RTH, Penghuni Buang Sampah Harus ke Rawa Terate
Penutupan TPS Rusunawa PIK 2 dilakukan untuk mengatasi bau sampah yang sangat menyengat
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
TPS Rusunawa PIK 2 Ditutup untuk RTH, Penghuni Buang Sampah Harus ke Rawa Terate
Indonesia
Status Darurat Sampah di Kota Tangerang Selatan Diperpanjang
Perpanjangan itu didasari hasil evaluasi status darurat sampah tahap pertama yang berakhir pada Senin (5/1)
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
Status Darurat Sampah di Kota Tangerang Selatan Diperpanjang
Indonesia
Pembangunan PSEL Masuk Proyek Hilirisasi Strategis Pemerintah, Investasi Capai Rp 600 Triliun
Pemerintah akan memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di 34 kabupaten/kota pada awal 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Januari 2026
Pembangunan PSEL Masuk Proyek Hilirisasi Strategis Pemerintah, Investasi Capai Rp 600 Triliun
Indonesia
DLH DKI Turunkan Truk Destroyer dan Ribuan Petugas Demi Jakarta Bersih Sebelum Matahari Terbit
Asep Kuswanto menjelaskan bahwa awalnya pihaknya hanya menyiagakan 3.445 personel
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
DLH DKI Turunkan Truk Destroyer dan Ribuan Petugas Demi Jakarta Bersih Sebelum Matahari Terbit
Indonesia
Pemkot Tangerang Selatan Tetapkan Darurat Sampah, Menumpuk di Jalan
Berbagai langkah solusi dan bantuan pendampingan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah dilakukan untuk menangani masalah sampah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 Desember 2025
Pemkot Tangerang Selatan Tetapkan Darurat Sampah, Menumpuk di Jalan
Indonesia
Sopir Dinas LH Meninggal Kelelahan Antre, Pemprov DKI Rombak Jadwal Pembuangan Sampah di Bantar Gebang
Pembuangan sampah dari semua wilayah Jakarta dibagi dalam tiga sif.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Desember 2025
Sopir Dinas LH Meninggal Kelelahan Antre, Pemprov DKI Rombak Jadwal Pembuangan Sampah di Bantar Gebang
Bagikan