Anies Dinilai Tak Punya Konsep Jelas Soal Penataan Banjir

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 22 Februari 2021
Anies Dinilai Tak Punya Konsep Jelas Soal Penataan Banjir

Gubernur Anies baswedan bersama tim kesiapsiagaan banjir DKI Jakarta. (FOTO ANTARA/HO-Humas Pemkot Jakarta Utara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, menilai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak pernah serius mengatasi banjir Jakarta. Anies Dinilai lebih memilih menyalahkan pihak lain, termasuk dalam banjir Sabtu kemarin.

Ia menyarankan Anies jangan cuma melempar kesalahan pada curah hujan dan banjir kiriman. Pada banjir kemarin, status pintu air di Bogor dan Depok normal.

Baca Juga:

Mensos Risma Pantau Banjir di Indramayu

"Artinya banjir terjadi karena Gubernur Anies tidak punya rencana dan cara yang jelas untuk mengatasinya,” kata Giring, Minggu (21/2).

Giring mengutip data BMKG, bahwa status pintu air Katulampa, Depok, dan Krukut Hulu adalah siaga 4 alias masih normal sejak Sabtu tengah malam sampai Sabtu petang.

"Gubernur Anies terbukti tidak punya kapabilitas mengelola Jakarta," kata pria yang juga seorang penyanyi ini.

Giring memberi contoh soal langkah Gubernur DKI menghapus program normalisasi sungai, lalu menggantinya dengan naturalisasi.

Ia melihat, konsep naturalisasi sungai yang selalu digembar-gemborkan Anies terbukti cuma konsep di atas kertas, tidak dikerjakan di lapangan sementara normalisasi sungai dihapuskan. "Akibatnya banjir kian memburuk" kata Giring.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara)

Selain itu, menjelang musim hujan, Giring menyebut tidak terlihat ada upaya untuk mengeruk sungai, membersihkan saluran air, dan mengecek pompa.

Ketika tindakan-tindakan itu tidak dilakukan, mustahil Jakarta bebas dari banjir. "Padahal anggaran DKI Jakarta lebih dari cukup untuk membiayai itu semua,” tambah dia.

Alih-alih menjatahkan untuk pencegahan banjir, Giring menyesalkan alokasi anggaran untuk hal-hal yang jauh dari kebutuhan mendesak warga.

Baca Juga:

Laporan BPBD DKI, 150 RT di Jakarta Terendam Banjir

Ia mencontohkan anggaran DKI Jakarta dilakukan untuk hal-hal yang dinilai tak perlu. Seperti untuk pembayaran uang muka Formula E, mempercantik JPO, atau mengecat genting-genting rumah warga.

Dari sini, Anies terlihat tidak mampu menyusun prioritas. "Kebutuhan mendesak dinomorduakan, hal-hal bersifat kosmetik justru didahulukan,” pungkas Giring. (Knu)

#Anies Baswedan #Banjir #Banjir Jakarta #Penyebab Banjir Jakarta #Penanggulangan Banjir Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Percepat Penanganan Dampak Banjir Sumatera, Ini Perintah Prabowe ke TNI dan Polri
Prabowo kembali turun langsung ke daerah terdampak bencana di Sumatra pada hari kedua peninjauannya ke Sumatra Utara, Sabtu (13/12),
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Percepat Penanganan Dampak Banjir Sumatera, Ini Perintah Prabowe ke TNI dan Polri
Indonesia
Korban Bencana Banjir di Sumut Terus Bertambah, Tercatat 348 orang.
Berbagai upaya penanganan bencana telah dilakukan masing-masing wilayah dan sejumlah pemangku kebijakan terkait.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Korban Bencana Banjir di Sumut Terus Bertambah, Tercatat 348 orang.
Indonesia
Prabowo Janji Pantau Setiap Hari Penanganan Banjir Sumatera, Perbaikan Terus Dilakukan
Selain persoalan air bersih, masalah tanggul yang rusak juga menjadi perhatian untuk segera dilakukan perbaikan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Prabowo Janji Pantau Setiap Hari Penanganan Banjir Sumatera, Perbaikan Terus Dilakukan
Indonesia
Masa Tanggap Darurat Gase ke-2, BNPB Kumpulkan Pengungsi di Tempat Terpadu
Terkait dengan titik pengungsian terpadu, Abdul Muhari mengatakan pihaknya terus berupaya menarik para pengungsi yang kini mengungsi terpisah-pisah
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Desember 2025
Masa Tanggap Darurat Gase ke-2, BNPB Kumpulkan Pengungsi di Tempat Terpadu
Indonesia
Perusahaan Diduga Langgar Tata Kelola, DPR:Konsesi HTI Harus Dievaluasi Total
Pemberian konsesi HTI harus dievaluasi total. Kawasan yang masih bersengketa dengan masyarakat, baik tanah adat maupun tanah perorangan, harus diselesaikan agar tidak memicu konflik
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Desember 2025
Perusahaan Diduga Langgar Tata Kelola, DPR:Konsesi HTI Harus Dievaluasi Total
Indonesia
112 Pasar Rakyat Terdampak Bencana Banjir di Sumatra
Pasar rakyat tersebut terdiri dari 65 pasar rakyat di Aceh, 44 pasar rakyat di Sumatera Utara dan tiga pasar rakyat di Sumatera Barat.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Desember 2025
112 Pasar Rakyat Terdampak Bencana Banjir di Sumatra
Indonesia
Korban Tewas Banjir di Sumatera Tembus Angka 990 Orang, Pencarian Masih Dilakukan
Dari 21 jenazah korban yang baru ditemukan hari ini, 16 jasad ditemukan di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Utara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Desember 2025
Korban Tewas Banjir di Sumatera Tembus Angka 990 Orang, Pencarian Masih Dilakukan
Indonesia
71 Ruas Jalan dan 31 Jembatan Nasional Terdampak Bencana, Pemerintah Jadikan Prioritas Perbaikan
Pemerintah, lanjut AHY, menyiapkan perbaikan sementara sambil merancang pembangunan permanen yang lebih tahan bencana.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Desember 2025
71 Ruas Jalan dan 31 Jembatan Nasional Terdampak Bencana, Pemerintah Jadikan Prioritas Perbaikan
Indonesia
Data Korban Banjir di Sumut Capai 343 Orang Meninggal, Terus Bertambah
Berbagai upaya penanganan bencana telah dilakukan masing-masing wilayah dan sejumlah pemangku kebijakan terkait.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Desember 2025
Data Korban Banjir di Sumut Capai 343 Orang Meninggal, Terus Bertambah
Indonesia
Wamenkomdigi Nezar Pastikan Internet Satelit Starlink Dipastikan Gratis 1 Bulan di Daerah Bencana
Program layanan internet gratis tersebut merupakan kebijakan dari perusahaan yang bertujuan untuk membantu daerah-daerah terdampak bencana.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Desember 2025
Wamenkomdigi Nezar Pastikan Internet Satelit Starlink Dipastikan Gratis 1 Bulan di Daerah Bencana
Bagikan