Anies Dinilai Sengaja Ingin Dikritik Demi Dapat Simpati Publik

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 31 Januari 2020
Anies Dinilai Sengaja Ingin Dikritik Demi Dapat Simpati Publik

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penebangan 200 pohon dalam revitalisasi Monas banyak kritik dan ancaman dikeluarkan banyak pihak kepada Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Sampai saat ini tidak perkembangan penyelesaian dari masalah penebangan 200 pohon.

Pengamat politik Azas Tigor Nainggolan menilai publik dan pemerintah pusat hanya meminta hentikan sejenak kritik dan membicarakan lagi rencana revitalisasi Monas.

Baca Juga

PSI Minta Inspektorat DKI Audit Penebangan Pohon Saat Revitalisasi Monas

"Sampai saat ini juga Anies tetap bersikap dengan pikirannya sendiri. Bahkan PT Bahana, si kontraktor yang merevitalisasi Monas melakukan pembangkangan terhadap pemerintah pusat dan menyatakan akan tetap terus melakukan pembangunan di Monas," kata Azas dalam keterangannya, Rabu (30/1).

Anies
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: MP/Asropih

Azas menlai, Anies seperti membuat strategi agar dikritik bahkan di bully agar terlihat menjadi korban dan mendapat simpati publik.

"Ya Anies memang pandai bermain kata-kata bagai pemain sinetron yang sexy menjadi bintang favorit penontonnya. Akhirnya mendapat simpati dan suara untuk persiapan Anies mengikuti Pilpres 2024 mendatang," jelas Azas.

"Berhati-hatilah mengkritik dan mengancam Anies di media publik karena memang itu skenario besarnya agar berhasilah permainannya sebagai korban yang perlu dikasihani publik," tambah dia.

Baca Juga

Kontraktor Ikhlas Revitalisasi Monas Dihentikan?

Azas melihat, Anies seperti bermain sebagai korban itu pula yang Anies lakukan dalam menutupi kegagalannya melindungi warga Jakarta dari peristiwa banjir Jakarta 1 Januari 2020 lalu.

"Anies bermain licik dan berhasil mempolitisasi peristiwa banjir Jakarta 1 Januari 2020. Anies berhasil menyeret pemerintah pusat sebagai si penjahat yang ingin menghalangi langkah Anies untuk pilpres 2024 dengan membiarkan Jakarta banjir," kata dia.

Azas melihat untuk peristiwa penebangan 200 pohon di Monas, seharusnya polisi sudah bisa masuk dan menangkap si penebang pohon karena sudah ada peristiwanya.

Begitu pula polisi sudah bisa juga menangkap gubenrur Jakarta Anies Baswedan sebagai pembuat kebijakan dalam peristiwa penebangan 200 pohon di Monas.

"Penangkapan terhadap si penebang dan gubenrur Jakarta sudah harus segera dilakukan karena penebangan 200 pohon di Monas itu adalah tindak Pidana Lingkungan Hidup," imbuh dia.

Baca Juga

Revitalisasi Kawasan Medan Merdeka, Pemprov DKI Pindahkan 190 Pohon

Kasus penebangan 200 pohon ini, lanjut Azas, sudah jelas ada peristiwanya, pelakunya dan korbannya sebagai peristiwa tindak pidana melanggar UU Lingkungan Hidup.

"Sekali lagi, harap segera polisi menangkap Gubernur Jakarta, Anies Baswedan sebagai pelaku tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup," tutup Azas. (Knu)

#Gubernur DKI Jakarta #Monas #DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Cuma Ada 5.000 Slot Parkir di Acara Haul Akbar Ulama Betawi 2026 Monas, Mending Naik Transum!
Dishub DKI Jakarta melarang parkir di bahu jalan saat Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi 2026 di Monas. Disediakan 1.840 slot mobil dan 3.180 motor, serta imbauan gunakan Transjakarta.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Cuma Ada 5.000 Slot Parkir di Acara Haul Akbar Ulama Betawi 2026 Monas, Mending Naik Transum!
Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Pramono Ungkap RW Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, Tapi Masih Tersisa 211 Titik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap jumlah RW kumuh di Jakarta turun 52,58% sejak 2017. Masih ada 211 RW kumuh yang jadi fokus penanganan Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Pramono Ungkap RW Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, Tapi Masih Tersisa 211 Titik
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Bagikan