Anies Dinilai Sengaja Ingin Dikritik Demi Dapat Simpati Publik

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 31 Januari 2020
Anies Dinilai Sengaja Ingin Dikritik Demi Dapat Simpati Publik

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penebangan 200 pohon dalam revitalisasi Monas banyak kritik dan ancaman dikeluarkan banyak pihak kepada Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Sampai saat ini tidak perkembangan penyelesaian dari masalah penebangan 200 pohon.

Pengamat politik Azas Tigor Nainggolan menilai publik dan pemerintah pusat hanya meminta hentikan sejenak kritik dan membicarakan lagi rencana revitalisasi Monas.

Baca Juga

PSI Minta Inspektorat DKI Audit Penebangan Pohon Saat Revitalisasi Monas

"Sampai saat ini juga Anies tetap bersikap dengan pikirannya sendiri. Bahkan PT Bahana, si kontraktor yang merevitalisasi Monas melakukan pembangkangan terhadap pemerintah pusat dan menyatakan akan tetap terus melakukan pembangunan di Monas," kata Azas dalam keterangannya, Rabu (30/1).

Anies
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: MP/Asropih

Azas menlai, Anies seperti membuat strategi agar dikritik bahkan di bully agar terlihat menjadi korban dan mendapat simpati publik.

"Ya Anies memang pandai bermain kata-kata bagai pemain sinetron yang sexy menjadi bintang favorit penontonnya. Akhirnya mendapat simpati dan suara untuk persiapan Anies mengikuti Pilpres 2024 mendatang," jelas Azas.

"Berhati-hatilah mengkritik dan mengancam Anies di media publik karena memang itu skenario besarnya agar berhasilah permainannya sebagai korban yang perlu dikasihani publik," tambah dia.

Baca Juga

Kontraktor Ikhlas Revitalisasi Monas Dihentikan?

Azas melihat, Anies seperti bermain sebagai korban itu pula yang Anies lakukan dalam menutupi kegagalannya melindungi warga Jakarta dari peristiwa banjir Jakarta 1 Januari 2020 lalu.

"Anies bermain licik dan berhasil mempolitisasi peristiwa banjir Jakarta 1 Januari 2020. Anies berhasil menyeret pemerintah pusat sebagai si penjahat yang ingin menghalangi langkah Anies untuk pilpres 2024 dengan membiarkan Jakarta banjir," kata dia.

Azas melihat untuk peristiwa penebangan 200 pohon di Monas, seharusnya polisi sudah bisa masuk dan menangkap si penebang pohon karena sudah ada peristiwanya.

Begitu pula polisi sudah bisa juga menangkap gubenrur Jakarta Anies Baswedan sebagai pembuat kebijakan dalam peristiwa penebangan 200 pohon di Monas.

"Penangkapan terhadap si penebang dan gubenrur Jakarta sudah harus segera dilakukan karena penebangan 200 pohon di Monas itu adalah tindak Pidana Lingkungan Hidup," imbuh dia.

Baca Juga

Revitalisasi Kawasan Medan Merdeka, Pemprov DKI Pindahkan 190 Pohon

Kasus penebangan 200 pohon ini, lanjut Azas, sudah jelas ada peristiwanya, pelakunya dan korbannya sebagai peristiwa tindak pidana melanggar UU Lingkungan Hidup.

"Sekali lagi, harap segera polisi menangkap Gubernur Jakarta, Anies Baswedan sebagai pelaku tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup," tutup Azas. (Knu)

#Gubernur DKI Jakarta #Monas #DPRD DKI Jakarta #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Sekolah Lansia Jadi Prioritas, Gubernur Pramono: Saatnya Beri Ruang Bahagia bagi Warga Senior
Program pendidikan bagi lansia ini terselenggara melalui kerja sama Pemprov DKI dengan Universitas Respati Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Sekolah Lansia Jadi Prioritas, Gubernur Pramono: Saatnya Beri Ruang Bahagia bagi Warga Senior
Indonesia
1.618 Lansia Diwisuda di TMII, Pecahkan Rekor Wisudawan Terbanyak
Wisuda Akbar Sekolah Lansia SPP adalah bentuk penghargaan sekaligus pengakuan nyata terhadap para lansia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
1.618 Lansia Diwisuda di TMII, Pecahkan Rekor Wisudawan Terbanyak
Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
Tinjau RSUD Budi Asih, Gubernur Pramono Janji Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan
Pemprov DKI berkomitmen menjadikan RSUD Budi Asih sebagai rumah sakit rujukan terpercaya di Jakarta dengan fasilitas dan layanan prima.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
Tinjau RSUD Budi Asih, Gubernur Pramono Janji Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan
Indonesia
Gubernur Pramono Ungkap Ada 1.195 Kebakaran di Jakarta sepanjang 2025, 267 di Antaranya Berhasil Diatasi Warga
Pramono melalui Pemprov DKI berkomitmen memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui berbagai program.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Gubernur Pramono Ungkap Ada 1.195 Kebakaran di Jakarta sepanjang 2025, 267 di Antaranya Berhasil Diatasi Warga
Indonesia
Uji Coba Jalur Gratis di Tol Fatmawati 2, Gubernur Pramono Turun Langsung Pantau Kemacetan
Jika terbukti efektif mengurai kemacetan, kebijakan jalur gratis Tol Fatmawati 2 akan diperpanjang.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Uji Coba Jalur Gratis di Tol Fatmawati 2, Gubernur Pramono Turun Langsung Pantau Kemacetan
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Bagikan