Anies Diminta Gerindra Tak Perpanjang PSBB, Alasannya Bisa Bikin Warga Stres

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 03 Juni 2020
Anies Diminta Gerindra Tak Perpanjang PSBB, Alasannya Bisa Bikin Warga Stres

Warga memilih mainan tanpa menjaga jarak di Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (31/5/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rany Maulani meminta Gubernur Anies Baswedan untuk tidak melanjutkan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pasalnya, kondisi perekonomian Jakarta memasuki masa krisis sehingga pelonggaran PSBB mutlak diperlukan.

"Kita berharap PSBB segera diakhiri, tapi juga bukan berarti langsung bedol desa gitu ya. Tapi di bikin satu sistem di mana protap kesehatan dan lain lainnya diterapkan, dibikin aturan supaya semuanya berjalan sesuai dengan masa pandemi sekarang," kata Rany di Jakarta, Selasa (2/6).

Baca Juga:

Bersama Pusat, Pemprov DKI Rampungkan Penataan Empat Stasiun

Ia pun menilai, perpanjangan PSBB akan membuat masyarakat semakin stres. Meski tidak terpapar corona, masyarakat secara umum tidak bisa beraktivitas secara normal untuk menunjang kebutuhannya sehari-hari.

"Tapi stresnya sakit jiwa, bisa juga meningkatkan kriminalitas. Terutama orang kan kalau berbuat kejahatan karena ada permasalahan ekonomi lah pastinya. Entah lapar, entah buat pengobatan dan lain-lain. Jadi pertimbangannya, kalau bisa keputusan (penghentian PSBB) itu diambil mempertimbangkan kondisi masyarakat, terutama masyarakat di bawah," ungkapnya.

Petugas Satpol PP Jatinegara menutup toko mainan di Pasar Gembrong, Jakarta Timur, Selasa (2/6/2020), sebab masih beroperasi selama masa pandemi COVID-19. (ANTARA/HO-Satpol PP Jatinegara)
Petugas Satpol PP Jatinegara menutup toko mainan di Pasar Gembrong, Jakarta Timur, Selasa (2/6/2020), sebab masih beroperasi selama masa pandemi COVID-19. (ANTARA/HO-Satpol PP Jatinegara)

Anggota Komisi E DPRD DKI ini berpendapat, perpanjangan pembatasan aktivitas warga tidak menjamin bisa menihilkan COVID-19 di DKI. Namun, pengetatan protokol kesehatan di masyarakat diyakini bisa mengendalikan penyebaran penyakit corona lebih meluas.

Baca Juga:

Ungkap Sulitnya Tertibkan Warga Jakarta Patuh Protokol Kesehatan, Polisi: Kadang Sampai Berantem

"Saat ini, tetap terjadi paparan (Covid-19), berarti kalau misalnya melihat itu, bisa dibilang PSBB bukan solusi yang tepat, mengingat waktu PSBB nya sudah cukup panjang, sudah hampir 3 bulan. Kalau saya melihatnya seberapa kuat orang bertahan, urusan perut terutama bertahan tanpa penghasilan," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Pengemudi Bus AKAP Asal Majalengka Diisolasi

#Virus Corona #DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dalam 5 Tahun Seluruh Kabel di Jakarta Ditanam di Bawah Tanah
Bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta mengubah wajah kota agar lebih rapi, aman, dan nyaman bagi warga.
Yusuf Abdillah - Kamis, 10 September 2026
Dalam 5 Tahun Seluruh Kabel di Jakarta Ditanam di Bawah Tanah
Indonesia
Pemprov DKI Jamin Mahasiswa Terimbas Desil masih Tetap Kuliah
Ada 147 mahasiswa penerima KJMU yang mengeluhkan pemutakhiran desil.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Pemprov DKI Jamin Mahasiswa Terimbas Desil masih Tetap Kuliah
Indonesia
Kronologi Pria Diduga Bunuh Diri di GBK, Sempat Kirim Sinyal SOS ke Temannya
Rekan korban menerima sinyal 'SOS' itu melalui fitur jam di salah satu aplikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Kronologi Pria Diduga Bunuh Diri di GBK, Sempat Kirim Sinyal SOS ke Temannya
Indonesia
Pramono Akui Sejumlah Wilayah Jakarta Alami Kekeringan, tapi sudah Teratasi
Masih bisa diatasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI karena ketersediaan air masih mencukupi.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Pramono Akui Sejumlah Wilayah Jakarta Alami Kekeringan, tapi sudah Teratasi
Indonesia
DPRD DKI Usulkan Penaikan Tarif Masuk Ragunan hingga Rp 10 Ribu
Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Taman Margasatwa Ragunan memerlukan penyesuaian tarif.
Dwi Astarini - Jumat, 04 September 2026
DPRD DKI Usulkan Penaikan Tarif Masuk Ragunan hingga Rp 10 Ribu
Indonesia
Kadishub DKI Jakarta Minta Maaf Tarif Parkir Naik Rp 60 Ribu Bikin Gaduh
Diketahui, tarif parkir di Jakarta diusulkan mengalami penyesuaian.
Dwi Astarini - Kamis, 03 September 2026
Kadishub DKI Jakarta Minta Maaf Tarif Parkir Naik Rp 60 Ribu Bikin Gaduh
Indonesia
Polusi Udara Jakarta Memburuk, Dinkes Imbau Kelompok Rentan Kurangi Aktivitas di Luar
Dinkes DKI Jakarta mengimbau bayi, balita, dan lansia mengurangi aktivitas di luar rumah saat polusi udara Jakarta sedang tidak baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 03 September 2026
Polusi Udara Jakarta Memburuk, Dinkes Imbau Kelompok Rentan Kurangi Aktivitas di Luar
Indonesia
Pria Tewas Tersengat Listrik di Gardu LRT Pancoran, Polisi Selidiki Dugaan Pencurian Kabel
Polisi menduga pria tersebut masuk ke area gardu untuk mengambil kabel.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Pria Tewas Tersengat Listrik di Gardu LRT Pancoran, Polisi Selidiki Dugaan Pencurian Kabel
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Gubernur Pramono Anung Larang Warga Non-DKI Kerja di Jakarta
Ketentuan KTP DKI Jakarta tersebut berlaku khusus bagi pendaftar program padat karya, bukan larangan untuk seluruh warga KTP non-DKI untuk bekerja di Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Gubernur Pramono Anung Larang Warga Non-DKI Kerja di Jakarta
Indonesia
Jakarta Hasilkan 9.000 Ton Sampah Sehari, DPRD Buka Opsi Buangan Hotel hingga Restoran Dikelola di Luar
Wilayah sekitar Jakarta seperti Tangerang dan Bekasi dapat menjadi salah satu opsi lokasi pengelolaan sampah.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Jakarta Hasilkan 9.000 Ton Sampah Sehari, DPRD Buka Opsi Buangan Hotel hingga Restoran Dikelola di Luar
Bagikan