Anies-Cak Imin Resmi Deklarasi Capres-Cawapres, Puan: Mau Diapakan Lagi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 02 September 2023
Anies-Cak Imin Resmi Deklarasi Capres-Cawapres, Puan: Mau Diapakan Lagi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Puan Maharani. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah resmi deklarasi sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024, di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu (2/9).

Keduanya bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang diusung Partai NasDem dan PKB.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Puan Maharani angkat bicara dengan menyebut deklarasi itu tidak bisa diapa-apakan lagi. Ia pun pasrah karena sebelumnya Cak Imin masuk bursa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo.

Baca Juga:

Cak Imin Sempat Deg-degan Belum Minta Restu Kiai Berduet dengan Anies

"Deklarasi (Anies-Cak Imin), ya sudah (pasrah), kita mau diapakan lagi," ujar Puan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (2/9).

Disinggung mengenai sikap Partai Demokrat yang cabut dari KPP dan kemungkinan gabung PDIP mendukung capres Ganjar Pranowo, Puan menegaskan segala sesuatu masih mungkin terjadi dalam demokrasi politik.

"Ya mungkin saja (Demokrat gabung PDIP dukung capres Ganjar) lihat saja nanti," kata dia.

Baca Juga:

Deklarasi Anies-Cak Imin, Surya Paloh: Selamat Tinggal Politik Cebong Kampret

Puan mengaku komunikasi dengan Partai Demokrat terus dilakukan. Dia juga mengungkapkan cawapres yang mendampingi Ganjar di Pipres 2024 sudah ada nama-namanya.

"Komunikasi (Demokrat) pasti. Cawapres Ganjar ada lah, nama-namanya yang masuk bursa," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Pendukung Ganjar Aksi Berjoget dan Bernyanyi di Sekitar Lokasi Deklarasi Anies-Cak Imin

#Puan Maharani #Partai Politik #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Puan menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam mendapatkan akses pembangunan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Indonesia
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Tahapan pemilu untuk 2029 kini sudah semakin dekat. Namun, RUU Pemilu harus dirancang agar bisa membuat sistem pemilu yang terbaik bagi rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Bagikan