Anies-Cak Imin Resmi Deklarasi Capres-Cawapres, Puan: Mau Diapakan Lagi
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Puan Maharani. (MP/Ismail)
MerahPutih.com - Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah resmi deklarasi sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2024, di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu (2/9).
Keduanya bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang diusung Partai NasDem dan PKB.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Puan Maharani angkat bicara dengan menyebut deklarasi itu tidak bisa diapa-apakan lagi. Ia pun pasrah karena sebelumnya Cak Imin masuk bursa cawapres mendampingi Ganjar Pranowo.
Baca Juga:
Cak Imin Sempat Deg-degan Belum Minta Restu Kiai Berduet dengan Anies
"Deklarasi (Anies-Cak Imin), ya sudah (pasrah), kita mau diapakan lagi," ujar Puan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (2/9).
Disinggung mengenai sikap Partai Demokrat yang cabut dari KPP dan kemungkinan gabung PDIP mendukung capres Ganjar Pranowo, Puan menegaskan segala sesuatu masih mungkin terjadi dalam demokrasi politik.
"Ya mungkin saja (Demokrat gabung PDIP dukung capres Ganjar) lihat saja nanti," kata dia.
Baca Juga:
Deklarasi Anies-Cak Imin, Surya Paloh: Selamat Tinggal Politik Cebong Kampret
Puan mengaku komunikasi dengan Partai Demokrat terus dilakukan. Dia juga mengungkapkan cawapres yang mendampingi Ganjar di Pipres 2024 sudah ada nama-namanya.
"Komunikasi (Demokrat) pasti. Cawapres Ganjar ada lah, nama-namanya yang masuk bursa," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)
Baca Juga:
Pendukung Ganjar Aksi Berjoget dan Bernyanyi di Sekitar Lokasi Deklarasi Anies-Cak Imin
Bagikan
Berita Terkait
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Maharani usul Pajak Dinaikan agar Uangnya Bisa Bantu Korban Bencana, Menkeu Purbaya Langsung Menolak
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021