Anies Belum Berencana Kampanye dan Kunjungi IKN Nusantara

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye dijadwalkan mulai berlangsung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Tahapan selanjutnya yakni pemungutan suara yang diagendakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Dalam masa kampanye ini, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3, mengungkapkan dukunganya dalam pembangunan dan pemindahan ibu kota negara dan berkunjung ke IKN Nusantara. Berbeda dengan Anies Baswedan.

Baca Juga:

Gibran Kunjungi IKN dalam Kampanye ke Kalimantan Akhir Pekan Ini

Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Muhammad Syaugi Alaydrus mengatakan, sampai saat ini belum ada rencana dari calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Sampai sekarang belum (ada agenda ke IKN)," ujar Syaugi di Jakarta, Sabtu.

Syaugi menegaskan, sikap Anies untuk proyek IKN yang berada di Kalimantan sudah sering diutarakan dan ia merasa hal itu telah dijelaskan berulangkali oleh capres nomor urut 1.

Sehingga Timnas AMIN, mengikuti apa yang menjadi pandangan calonnya yaitu lebih mementingkan hal mendasar ketimbang membangun satu kota yang tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

"Permasalahan IKN sudah sering dijawab Pak Anies," kata mantan penerbang tempur TNI AU itu.

Syaugi menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan apakah akan ke IKN atau tidak, namun intinya terkait persolan IKN, capres Anies masih melakukan kajian terlebih dahulu sebelum menentukan apakah akan dilanjut atau tidak.

"Jadi nanti kami lihat apakah ada rencana kesana atau tidak. Tapi yang disampaikan Pak Anies itu akan dikaji terlebih dahulu, intinya itu," ujar Syaugi.

Pada debat perdana, capres Anies Baswedan menyatakan bahwa pembangunan IKN perlu dikaji ulang, karena proses pembangunannya tidak melibatkan masyarakat dan pakar, sehingga menjadi pertanyaan.

Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Indonesia jangan sampai meniru pemerintah kolonial Belanda yang memindahkan pusat pemerintahan ketika ada masalah.

"Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan," kata Anies saat merespons pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait rencana kepindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam debat pertama Pilpres 2024.

Ia mengatakan, awalnya pemerintah kolonial Belanda berpusat di daerah Kota Tua, Jakarta. Tetapi karena di wilayah itu permukaan tanahnya turun, mereka memindahkan ke arah selatan dan membangun pusat pemerintahan di sekitar kawasan yang sekarang berdiri Monumen Nasional (Monas).

Jakarta memiliki masalah lingkungan hidup, lalu lintas, kepadatan penduduk. Apabila itu ditinggalkan dengan kepindahan ke IKN, maka masalah di Jakarta tidak akan otomatis terselesaikan.

Kontribusi kemacetan akibat ASN di Jakarta hanya menyumbang 4-7 persen. Sehingga migrasi ASN ke IKN baru menurutnya tidak akan mengurangi kemacetan secara signifikan.

Selain itu, jika yang pindah hanya pemerintahan, dia yakin keluarga para ASN dan pusat bisnis masih tetap berada di Jakarta, sehingga Jakarta masih tetap ada permasalahan.
Oleh karena itu, Anies mengatakan, permasalahan di Jakarta harus diselesaikan antara lain dengan mengatasi masalah transportasi umum dan menambah pembangunan taman.

"Dan itu dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang aman nyaman," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Jubir AMIN Sebut Bangunan IKN Telah Ada untuk Masyarakat Kalimantan Timur