Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bakal mengumumkan evaluasi pelaksanaan Instruksi Gubernur No. 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara dalam kurun waktu tiga bulan sekali.
Menurut Anies, untuk mengukur efektifitas kerja Ingub tersebut tak cukup hanya waktu satu bulan.
Baca Juga
"Nanti komprehensifnya akan kita berikan tapi saya rasa tak cukup hanya satu bulan, kita akan berikan triwulanan. Datanya. Kalau data dikumpulkan tiap hari seperti data lalu lintas dikumpulkan tiap hari kemudian udara tiap hari. Nanti kita laporkan berkala," ucap Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/9).
Setiap dinas yang berwenang diminta punya andil dalam pengendalian udara dan sudah melakukan evaluasi di masing-masing instansi.
"Yang terkait dengan, misalnya (Dinas) Lingkungan Hidup, mereka sudah melakukan evaluasi atas cerobong-cerobong asap, contohnya. Kemudian tempat-tempat yang tidak punya alat ukur, dipasangi alat ukur," tuturnya.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara yang diteken pada Kamis 1 Agustus 2019 lalu.
Dalam instruksi tersebut, Anies memerintahkan Dinas Binas Marga DKI Jakarta melakukan percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki. Sedangkan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI diminta menyiapkan rekayasa lalu lintas di lokasi yang tengah dilakukan pembangunan fasilitas pejalan kaki.
Anies juga memerintahkan Dishub DKI untuk menerapkan pelaksanaan perluasan ganjil genap di 25 ruas Ibu Kota. Ia memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, agar bekerja sama dengan kepolisian dalam rangka mengawasi dan melakukan penindakan terhadap kendaraan yang menyerobot trotoar.
Orang nomor satu di Jakarta itu juga mendorong masyarakat agar beralih ke moda transportasi umum.
"Mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki melalui percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki di 25 ruas jalan protokol, arteri dan penghubung ke angkutan umum massal pada tahun 2020," kata Anies dalam salinan Ingub, Kamis (1/8) lalu.
Selain itu, Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, diperintahkan mengadakan tanaman berdaya serap polutan tinggi pada sarana dan prasarana publik.
"Mengoptimalisasikan penghijauan pada sarana dan prasarana publik dengan mengadakan tanaman berdaya serap polutan tinggi mulai pada tahun 2019, serta mendorong adopsi prinsip green building oleh seluruh gedung melalui penerapan insentif," ujar Anies.
Baca Juga
Perluasan Ganjil Genap Cetak Rekor, 1 Juta Warga Beralih ke Transportasi Umum
Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga serta Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga diminta mengadakan tanaman berdaya serap polutan tinggi di seluruh gedung sekolah, fasilitas olahraga dan fasilitas kesehatan milik Pemprov DKI.
"Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI agar merintis dan menyusun konsep dan mekanisme offsetting atau pengimbangan emisi melalui penanaman pohon," ucapnya. (Asp)
