Angkat Isu 'Jalur Rempah' di Rakernas, PDIP Yakini Kehebatan Politik Berdikari

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 23 Desember 2019
Angkat Isu 'Jalur Rempah' di Rakernas, PDIP Yakini Kehebatan Politik Berdikari

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengakui pihaknya menentang arus dengan mengangkat tema 'jalur rempah' dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2020 sekaligus perayaan HUT partai ke-47.

Hasto menyatakan pihaknya menyadari bahwa mengangkat isu 'jalur rempah' tidak seksi dalam konteks isu politik nasional. Namun, pihaknya juga tak ingin pentas politik nasional sekadar dikuasai oleh isu politik kekuasaan yang liberal.

Baca Juga

PDIP Masih Ragu Majukan Gibran di Solo

"Dimana media lebih suka melihat sesuatu yang bertarung berhadap-hadapan, meributkan gagasan-gagasan yang bisa memecah belah bangsa. Kami justru melihat bangsa kita sebenarnya lebih butuh gagasan yang menggelorakan kemajuan dan semangat berdikari," kata Hasto saat membuka diskusi di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (23/12).

Karena itu, kata Hasto, PDIP ingin mengajak seluruh rakyat dan pelaku pentas politik nasional berbicara soal kuliner Indonesia yang paling lengkap sedunia. Founding Father Sukarno bahkan pernah membuat buku Mustika Rasa berisi lebih dari seribu resep makanan dengan berbagai varian serta cita rasa khas Indonesia.

"Saking kayanya, bahkan makanan terenak di dunia versi CNN.com itu adalah rendang. Dan nomor dua adalah nasi goreng. Dan keduanya dari Indonesia," ujar Hasto.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Budi Lentera)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Budi Lentera)

Menurut Hasto, dengan mengangkat topik tersebut akan membuat rakyat Indonesia mengingat lagi bahwa kayu cendana, kayu manis, pala, kapulaga dan cengkeh, sebagai potensi pengembangan hulu hilir dapat hadir sebagai keuanggulan produk nusantara.

"Aroma cendana misalnya, ini memiliki fungsi healing, menyembuhkan. Jadi ketika jalanan macet, pusing mendengar Taman Ismail Marzuki dibangun hotel tanpa mengingat kebudayaan kerakyatan, aromanya bisa menyembuhkan," ungkap Hasto

Baca Juga

Politisi PDIP Ini Nilai Jokowi Beban Moral Gibran dan Bobby Ikut Pilkada

Dengan mengangkat tema yang tidak mainstream itu, kata Hasto, pihaknya sedang berusaha mengajak Indonesia untuk melihat keluar. Ada pesan kuat bahwa ketimbang terus ribut di dalam negeri sendiri, saling mencaci dan mengkafirkan, Indonesia justru butuh kemajuan untuk bisa bersaing di tingkat dunia.

"Maka kami mengajak untuk outward looking," imbuhnya.

Lewat kajian jalur rempah, PDIP ingin mengajak masyarakat melihat politik dari aspek substansi kekuatan sumber daya sendiri. Ke depan, yang disasar bukan ukuran kemakmuran berdasarkan indeks Bank Dunia, namun kemampuan riil masyarakat untuk hidup sehari-hari.

"Kita memilih tanah subur, cuaca yang mendukung. Maka berpolitik bagi kami adalah dalam pengertian membumi, bagaimana membentuk kehidupan kita berdasar apa yang kita punya itu," kata Hasto.

"Jadi ilmu yang kita gali bukan ilmu ke Mars, tapi bagaimana mengolah rempah dan sumber daya kita dengan berbasis ilmu dan teknologi kita sendiri. Dan kami mencari ruang berpolitik bukan berantem demi kekuasaan. Jadi politik yang substansi," tegas pria asal Yogyakarta itu.

Untuk diketahui, mayoritas ajang rapat kerja partai politik di Indonesia memang banyak menyangkut isu kekuasaan dan bagi-bagi jabatan. PDIP memang tercatat sebagai parpol yang pertama kali mengangkat isu seperti jalur rempah ini.

Baca Juga

Catat! PDIP Janji Tak Calonkan Kepala Daerah Eks Koruptor

Diskusi itu sendiri bertema "Potensi Rempah Nusantara untuk Kemajuan Indonesia", dilaksanakan di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. Hadir sebagai narasumber adalah Prihasto Setyanto dari Kementerian Pertanian, Devita Agus dari Mustika Ratu, dan Fadly Rahman dari Universitas Padjajaran. Hadir juga Ketua DPP PDIP Sri Rahayu. (Pon)

#PDIP #Hasto Kristiyanto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Bagikan