Angkat Isu 'Jalur Rempah' di Rakernas, PDIP Yakini Kehebatan Politik Berdikari

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 23 Desember 2019
Angkat Isu 'Jalur Rempah' di Rakernas, PDIP Yakini Kehebatan Politik Berdikari

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengakui pihaknya menentang arus dengan mengangkat tema 'jalur rempah' dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2020 sekaligus perayaan HUT partai ke-47.

Hasto menyatakan pihaknya menyadari bahwa mengangkat isu 'jalur rempah' tidak seksi dalam konteks isu politik nasional. Namun, pihaknya juga tak ingin pentas politik nasional sekadar dikuasai oleh isu politik kekuasaan yang liberal.

Baca Juga

PDIP Masih Ragu Majukan Gibran di Solo

"Dimana media lebih suka melihat sesuatu yang bertarung berhadap-hadapan, meributkan gagasan-gagasan yang bisa memecah belah bangsa. Kami justru melihat bangsa kita sebenarnya lebih butuh gagasan yang menggelorakan kemajuan dan semangat berdikari," kata Hasto saat membuka diskusi di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (23/12).

Karena itu, kata Hasto, PDIP ingin mengajak seluruh rakyat dan pelaku pentas politik nasional berbicara soal kuliner Indonesia yang paling lengkap sedunia. Founding Father Sukarno bahkan pernah membuat buku Mustika Rasa berisi lebih dari seribu resep makanan dengan berbagai varian serta cita rasa khas Indonesia.

"Saking kayanya, bahkan makanan terenak di dunia versi CNN.com itu adalah rendang. Dan nomor dua adalah nasi goreng. Dan keduanya dari Indonesia," ujar Hasto.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Budi Lentera)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Budi Lentera)

Menurut Hasto, dengan mengangkat topik tersebut akan membuat rakyat Indonesia mengingat lagi bahwa kayu cendana, kayu manis, pala, kapulaga dan cengkeh, sebagai potensi pengembangan hulu hilir dapat hadir sebagai keuanggulan produk nusantara.

"Aroma cendana misalnya, ini memiliki fungsi healing, menyembuhkan. Jadi ketika jalanan macet, pusing mendengar Taman Ismail Marzuki dibangun hotel tanpa mengingat kebudayaan kerakyatan, aromanya bisa menyembuhkan," ungkap Hasto

Baca Juga

Politisi PDIP Ini Nilai Jokowi Beban Moral Gibran dan Bobby Ikut Pilkada

Dengan mengangkat tema yang tidak mainstream itu, kata Hasto, pihaknya sedang berusaha mengajak Indonesia untuk melihat keluar. Ada pesan kuat bahwa ketimbang terus ribut di dalam negeri sendiri, saling mencaci dan mengkafirkan, Indonesia justru butuh kemajuan untuk bisa bersaing di tingkat dunia.

"Maka kami mengajak untuk outward looking," imbuhnya.

Lewat kajian jalur rempah, PDIP ingin mengajak masyarakat melihat politik dari aspek substansi kekuatan sumber daya sendiri. Ke depan, yang disasar bukan ukuran kemakmuran berdasarkan indeks Bank Dunia, namun kemampuan riil masyarakat untuk hidup sehari-hari.

"Kita memilih tanah subur, cuaca yang mendukung. Maka berpolitik bagi kami adalah dalam pengertian membumi, bagaimana membentuk kehidupan kita berdasar apa yang kita punya itu," kata Hasto.

"Jadi ilmu yang kita gali bukan ilmu ke Mars, tapi bagaimana mengolah rempah dan sumber daya kita dengan berbasis ilmu dan teknologi kita sendiri. Dan kami mencari ruang berpolitik bukan berantem demi kekuasaan. Jadi politik yang substansi," tegas pria asal Yogyakarta itu.

Untuk diketahui, mayoritas ajang rapat kerja partai politik di Indonesia memang banyak menyangkut isu kekuasaan dan bagi-bagi jabatan. PDIP memang tercatat sebagai parpol yang pertama kali mengangkat isu seperti jalur rempah ini.

Baca Juga

Catat! PDIP Janji Tak Calonkan Kepala Daerah Eks Koruptor

Diskusi itu sendiri bertema "Potensi Rempah Nusantara untuk Kemajuan Indonesia", dilaksanakan di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. Hadir sebagai narasumber adalah Prihasto Setyanto dari Kementerian Pertanian, Devita Agus dari Mustika Ratu, dan Fadly Rahman dari Universitas Padjajaran. Hadir juga Ketua DPP PDIP Sri Rahayu. (Pon)

#PDIP #Hasto Kristiyanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru akan bertentangan dengan semangat reformasi yang bertujuan membatasi kekuasaan.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Hari Santri merupakan waktu yang tepat untuk menggali kembali gagasan-gagasan Islam Bung Karno yang berakar pada spiritualitas dan nasionalisme.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad
Bagikan