Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Politikus Nasdem Ahmad Sahroni menilai bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 1 di Jakarta yang berakhir pada 23 April masih perlu diperbaiki.
Kekurangan PSBB Jakarta karena semakin meningkatnya angka pasien positif COVID-19. PSBB jilid kedua akan berlangsung hingga 22 Mei.
Baca Juga:
"PSSB kemarin saya lihat masih perlu banyak perbaikan, karena jika kita lihat angka positif COVID-19 di DKI sendiri belum ada tanda-tanda penurunan malah terus meningkat," kata Sahroni dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (23/4).
Sahroni menilai, sampai saat ini, transportasi masih dipadati penumpang, masyarakat masih banyak yang berkerumun karena belum begitu terinformasi terkait COVID-19.
Lalu, masih ada ketidaksinkronan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait kebijakan dan berakibat pelaksanaan di lapangan menjadi kurang optimal.
PSBB tahap pertama kemarin juga masih banyaknya benturan aturan atau adanya dualisme kebijakan yang menyebabkan kebingungan aparat di lapangan.
"Sehingga menurut saya ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dari PSBB tahap pertama," ujarnya.
Menurut Sahroni, penyampaian informasi PSBB sekaligus menindak tegas masyarakat yang masih berkumpul, sepatutnya diterapkan.
"Perlu ada penyampaian informasi secara terus-menerus ke masyarakat terkait COVID-19 ini. Mengapa sangat penting untuk masyarakat agar diam di rumah," katanya.
Aparat juga harus tegas menindak masyarakat yang masih berkumpul di luar rumah. Karena kalau tidak, akan terus tercipta kerumunan masyakarat.
"Jadi, bukan hanya imbauan, melainkan juga penegakan kedisiplinan sehingga ada ketegasan aparat di lapangan," tutur Wakil Ketua Komisi III DPR ini.
Baca Juga:
ODP dan PDP yang Meninggal Tidak Dihitung Dalam Jumlah Pasien Corona
Selama PSBB tahap II, Sahroni juga meminta agar Gubernur DKI Anies Baswedan memperhatikan permasalahan logistik bantuan sosial (bansos) karena dilaksanakan selama Ramadan.
Selain itu, hal terpenting jangan sampai ada masyakarat DKI Jakarta yang kelaparan atau kekurangan makanan. Harus ada kepastian bahwa tidak ada hambatan distribusi logistik di lapangan.
"Stok pangan dan kebutuhan pokok masyarakat harus mencukupi, terlebih saat Ramadan," tegas Sahroni.
Nantinya, pembagian bantuan sosial kepada masyakarat harus diawasi agar tepat sasaran.
"Harus ada pengecekan di lapangan, sehingga bantuan dapat diterima dan tepat sasaran," tutup Sahroni. (Knu)
Baca Juga:
