Anggota DPRD Tanggapi Langkah Pemprov DKI Tutup Tebet Eco Park

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 17 Juni 2022
Anggota DPRD Tanggapi Langkah Pemprov DKI Tutup Tebet Eco Park

Warga berjalan di dekat spanduk informasi penutupan sementara Tebet Eco Park di Tebet, Jakarta, Rabu (15/6/2022). . ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Langkah Pemerintah Provinsi DKI menutup Taman Tebet Eco Park, Jakarta Selatan dinilai merupakan keputusan yang tidak tepat.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Ima Mahdiah mengatakan, semestinya pemprov lebih dahulu memastikan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas Tebet Eco Park benar-benar rampung. Bukan setelah warga berbondong-bondong datang, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI malah melakukan penutupan.

"Pemprov gagal melakukan mitigasi sebelum revitalisasi taman dilakukan, sehingga mereka gagap melihat euforia masyarakat dan akhirnya menutup Taman Tebet," ujar Ima Mahdiah saat dihubungi, Jumat (17/6).

Baca Juga:

Tebet Eco Park Ditutup hingga Akhir Juni

Seharusnya, lanjut Ida, Pemerintah DKI melanjutkan program pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di setiap kelurahan bahkan hingga tingkat RW. Sehingga, masyarakat tidak perlu terkonsentrasi di satu taman saja atau hanya di Tebet Eco Park.

"Sebetulnya program RPTRA itu seharusnya dilanjutkan saja dengan target satu kelurahan mempunyai satu RPTRA, kalau bisa sampai satu RW mempunyai satu RPTRA," ungkapnya.

Baca Juga:

Dishub DKI Ancam Angkut Kendaraan Parkir Liar di Tebet Eco Park

Sebelumnya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta resmi menutup sementara Tebet Eco Park ketika polemik kemacetan yang muncul sejak diresmikan pada 23 April lalu.

Menurut Distamhut DKI, penutupan tersebut dilakukan untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas yang ada di taman. (Asp)

Baca Juga:

PSI Kritik Cara Dishub DKI Tangani Parkir Liar Tebet Eco Park dengan Kempeskan Ban

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Bagikan