Anggota DPRD Tanggapi Langkah Pemprov DKI Tutup Tebet Eco Park

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 17 Juni 2022
Anggota DPRD Tanggapi Langkah Pemprov DKI Tutup Tebet Eco Park

Warga berjalan di dekat spanduk informasi penutupan sementara Tebet Eco Park di Tebet, Jakarta, Rabu (15/6/2022). . ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Langkah Pemerintah Provinsi DKI menutup Taman Tebet Eco Park, Jakarta Selatan dinilai merupakan keputusan yang tidak tepat.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Ima Mahdiah mengatakan, semestinya pemprov lebih dahulu memastikan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas Tebet Eco Park benar-benar rampung. Bukan setelah warga berbondong-bondong datang, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI malah melakukan penutupan.

"Pemprov gagal melakukan mitigasi sebelum revitalisasi taman dilakukan, sehingga mereka gagap melihat euforia masyarakat dan akhirnya menutup Taman Tebet," ujar Ima Mahdiah saat dihubungi, Jumat (17/6).

Baca Juga:

Tebet Eco Park Ditutup hingga Akhir Juni

Seharusnya, lanjut Ida, Pemerintah DKI melanjutkan program pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di setiap kelurahan bahkan hingga tingkat RW. Sehingga, masyarakat tidak perlu terkonsentrasi di satu taman saja atau hanya di Tebet Eco Park.

"Sebetulnya program RPTRA itu seharusnya dilanjutkan saja dengan target satu kelurahan mempunyai satu RPTRA, kalau bisa sampai satu RW mempunyai satu RPTRA," ungkapnya.

Baca Juga:

Dishub DKI Ancam Angkut Kendaraan Parkir Liar di Tebet Eco Park

Sebelumnya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta resmi menutup sementara Tebet Eco Park ketika polemik kemacetan yang muncul sejak diresmikan pada 23 April lalu.

Menurut Distamhut DKI, penutupan tersebut dilakukan untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas yang ada di taman. (Asp)

Baca Juga:

PSI Kritik Cara Dishub DKI Tangani Parkir Liar Tebet Eco Park dengan Kempeskan Ban

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan