Anggota DPRD Tanggapi Langkah Pemprov DKI Tutup Tebet Eco Park


Warga berjalan di dekat spanduk informasi penutupan sementara Tebet Eco Park di Tebet, Jakarta, Rabu (15/6/2022). . ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
MerahPutih.com - Langkah Pemerintah Provinsi DKI menutup Taman Tebet Eco Park, Jakarta Selatan dinilai merupakan keputusan yang tidak tepat.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Ima Mahdiah mengatakan, semestinya pemprov lebih dahulu memastikan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas Tebet Eco Park benar-benar rampung. Bukan setelah warga berbondong-bondong datang, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI malah melakukan penutupan.
"Pemprov gagal melakukan mitigasi sebelum revitalisasi taman dilakukan, sehingga mereka gagap melihat euforia masyarakat dan akhirnya menutup Taman Tebet," ujar Ima Mahdiah saat dihubungi, Jumat (17/6).
Baca Juga:
Tebet Eco Park Ditutup hingga Akhir Juni
Seharusnya, lanjut Ida, Pemerintah DKI melanjutkan program pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di setiap kelurahan bahkan hingga tingkat RW. Sehingga, masyarakat tidak perlu terkonsentrasi di satu taman saja atau hanya di Tebet Eco Park.
"Sebetulnya program RPTRA itu seharusnya dilanjutkan saja dengan target satu kelurahan mempunyai satu RPTRA, kalau bisa sampai satu RW mempunyai satu RPTRA," ungkapnya.
Baca Juga:
Dishub DKI Ancam Angkut Kendaraan Parkir Liar di Tebet Eco Park
Sebelumnya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta resmi menutup sementara Tebet Eco Park ketika polemik kemacetan yang muncul sejak diresmikan pada 23 April lalu.
Menurut Distamhut DKI, penutupan tersebut dilakukan untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas yang ada di taman. (Asp)
Baca Juga:
PSI Kritik Cara Dishub DKI Tangani Parkir Liar Tebet Eco Park dengan Kempeskan Ban
Bagikan
Berita Terkait
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
