Anggota DPRD Jambi Kena OTT, Zola: Kita Tunggu Saja Berita Resmi KPK
Zumi Zola (foto: instagram)
MerahPutih.com - Gubernur Jambi Zumi Zola masih menunggu berita resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) beberapa pejabat dan anggota DPRD Provinsi Jambi.
"Saya kira sekarang kita tunggu saja berita resmi dari KPK, dengan demikian kita tahu kronologis dan semua-semuanya," katanya seperti dilansir Antara, Selasa (28/11) malam.
Zola belum menyebutkan siapa-siapa saja pejabat pemerintahannya yang terjaring OTT. Namun, menurutnya saat ini hormati dulu proses hukum yang berlaku dan biarkan berjalan sebagaimana mestinya.
"Karena ini suatu hal yang harus kita hormati, kalau hanya berbicara duluan berarti kita overlapping dengan yang punya kewenangan yakni petugas KPK. Biarkan dulu petugas menjalankan tugasnya," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston membenarkan ada anggota dewan yang terkena OTT dan sedang dilakukan pemeriksaan di Mapolda Jambi.
"Saya sangat prihatin atas kejadian ini, kita berdoa tidak banyak anggota yang terkena OTT," ujarnya.
Ditanya OTT anggota dewan dan pejabat daerah terkait kegiatan apa, Cornelis belum bisa pastikan namun katanya kuat dugaan operasi senyap itu terkait pengesahan APBD 2018.
"Yang jelas saya sebagai Ketua DPRD dan Ketua Banggar siap memberikan keterangan apabila dibutuhkan KPK," kata Cornelis. (*)
Bagikan
Berita Terkait
Tersangka Gus Alex Irit Bicara Usai Diperiksa KPK, 3 Pertanyaan Kasus Haji Dijawab Sama
Eks Direktur SMA Kemendikbud Akui Terima USD 7.000 dari Vendor Chromebook
Susah Dapat Kuota Haji, Bos Maktour: Terpaksa Berangkatkan Jemaah Pakai Furoda
KPK Periksa Pemilik Maktour terkait Kasus Korupsi Kuota Haji di Kemenag
KPK: Keterangan Eks Menpora Dito Perkuat Dugaan Korupsi Kuota Haji
Diperiksa KPK soal Kuota Haji, Eks Menpora Dito Ungkap Isi Pertemuan di Arab Saudi saat Dampingi Jokowi
Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK, Akui Ikut Rombongan Jokowi ke Arab Saudi
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Mantan Menpora Dito Dipanggil KPK di Kasus Kuota Haji
KPK Ungkap Sudewo sudah Dibidik Sejak 2025, sebelum OTT di Pati