Anggota DPR Sebut Pembelian Kebutuhan Pokok dan BBM Gunakan Aplikasi Bikin Sulit
Antrean kendaraan saat pengisian bahan bakar di SPBU, wilayah Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Pemerintah belakangan ini mendorong pembelian beberapa kebutuhan dasar lewat aplikasi. Seperti pembelian minyak goreng curah lewat aplikasi PeduliLindungi hingga solar dan Pertalite dengan syarat mengunduh MyPertamina.
Anggota Komisi IX PR RI Netty Prasetiyani meminta agar kebijakan pembelian menggunakan aplikasi ditinjau kembali.
Ia menilai, program itu bakal menyulitkan masyarakat. Sebab, minyak goreng dan BBM adalah komoditas primer yang sangat dibutuhkan masyarakat. Proses distribusinya harus praktis dan memudahkan masyarakat.
Baca Juga:
Aplikasi MyPertamina Diklaim untuk Mitigasi Kecurangan dan Mencegah Kelangkaan BBM
"Jangan malah dipersulit,” kata Netty dalam rilis kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/7).
Ia mencontohkan, soal minyak goreng. Berdasarkan temuan di lapangan, membeli minyak goreng curah harga subsidi dengan menggunakan NIK dan PeduliLindungi, membuat warga khawatir terjadinya penyalahgunaan data pribadi.
Apalagi, beberapa waktu lalu ada isu dugaan kebocoran data pribadi melalui aplikasi PeduliLindungi.
"Jadi banyak yang enggan menggunakan aplikasi tersebut. Jika kemudian menjadi syarat dalam mendapatkan minyak goreng subsidi, tentunya ini membebani masyarakat," kata politisi dari F-PKS ini.
Netty juga menanyakan fungsi Kartu Sembako Murah yang telah diluncurkan oleh pemerintah.
"Apa fungsi Kartu Sembako Murah yang diinisiasi pemerintah jika pembelian minyak goreng curah wajib harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi?” katanya.
Baca Juga:
DPR Ingatkan Pemerintah soal Aplikasi PeduliLindungi Jangan Jadi Alat Pelacak Warga
Netty juga menilai, penggunaan aplikasi MyPertamina sebagai syarat mengisi atau membeli bahan bakar akan menyulitkan masyarakat di pelosok.
Khususnya mereka yang belum memiliki akses jaringan untuk menggunakan aplikasi di smartphone.
"Penggunaan aplikasi memerlukan koneksi internet yang stabil. Ini akan menyulitkan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah,” kata istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ini.
Pembelian BBM, tambah Netty, harusnya dapat dijangkau dan diakses masyarakat dengan mudah dan merata. Sehingga tidak terjadi ketimpangan antara penduduk kota dan desa pelosok.
“Pertimbangkan juga efisiensi waktu saat mengantre di pom bensin. Jangan sampai aktivitas scanning aplikasi membuat antrean padat dan panjang," tutup Netty. (Knu)
Baca Juga:
Anggota DPR Ingatkan Pembelian Pertalite dan Solar Pakai Aplikasi Jangan Sulitkan Rakyat
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Perusahaan Otomotif Jepang Bakal Investasi Bangun Pabrik Etanol di Indonesia, Mobil Jepang Sudah Bisa Pakai BBM Capuran Etanol
Etanol 10 Persen di BBM Diwajibkan Mulai 2027
Bahlil Dikecam Karena 'Memaksa' SPBU Swasta Beli BBM Pertamina, Pengamat Nilai Ada Kekacauan Logika Tata Kelola Energi
Warga Berebut BBM dari Truk Tangki Terguling, 30 Orang Tewas 40 Luka-Luka
Nasib E10 Tergantung Tebu dan Pabrik Gula, Begini Peringatan Profesor ITB
Pakar Otomotif ITB Jelaskan Higroskopis Beda Jauh dari Korosif, Jamin E10 Ramah Mesin
BBM E10 Rusak Mesin? Guru Besar UB Bongkar Mitos yang Bikin Rugi
BBM 'Hijau' Bikin Was-Was, Kementerian ESDM 'Paksa' Industri Otomotif Uji Ketahanan E10
Bye-Bye Knocking! BBM E10 Bikin Mobil Modern Senyum, Mesin Tua Auto Menangis
Guru Besar ITB Sebut Campuran 10 Persen Etanol Langkah Visoner Optimalkan Bahan Naku Lokal Indonesia