Anggota DPR Minta Rakyat Objektif Soal Kunjungan Luar Negeri

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 26 Oktober 2015
Anggota DPR Minta Rakyat Objektif Soal Kunjungan Luar Negeri

Gedung MPR DPR DPD (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini meminta rakyat objektif menilai kunjungan kerja (kunker) anggota DPR ke luar negeri. Ketika rakyat menyoroti anggota DPR kunker ke luar negeri, hal sama pun harus dilakukan terhadap eksekutif.

Jazuli Juwaini mengatakan, DPR kerap disalahkan ketika melakukan kunjungan ke luar negeri. Sementara, rakyat tidak mempermasalahkan ketika eksekutif melakukan hal yang sama.

"Rakyat juga harus objektif, jangan cuma yang dilakukan DPR itu salah. Anda tahu pemerintah dan presiden bolak-balik ke luar negeri biasa, tapi giliran DPR heboh, kita harus objektif," kata Jazuli Juwaini di gedung DPR, Jakarta, Senin (26/10).

Sementara itu, DPR mengakui kinerja mereka belum terlalu menggembirakan. Terutama, kinerja yang berkaitan dengan pembuatan undang-undang. Meksi demikian, DPR ogah disalahkan. Ia mencontohkan, keberhasilan DPR dalam hal pengawasan terhadap pemerintah perlu diapresiasi.

"Jangan cuma DPR seakan-akan tertuduh, padahal ada kerja DPR yang perlu diapresiasi, di bidang pengawasan dan budgeting (fungsi anggaran)," kata Jazuli. (mad)

 

Baca Juga:

  1. Survei CSIS: DPR Institusi Paling Tidak Dipercaya Publik
  2. Tjipta Lesmana Tantang DPR Hukum Mati Koruptor
  3. DPR: Kasus Risma Ada Unsur Politik
  4. DPR Siap Panggil Jaksa Agung Dalam Waktu Dekat
  5. Penarikan Kementerian LHK dari Komisi VII DPR Ditolak
#Anggota DPR #DPR #Kunjungan Kerja #Jazuli Juwaini
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa (27/1) menetapkan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi menggantikan posisi Arief.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Berita Foto
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 03 Februari 2026
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Berita Foto
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Korban pelanggaran HAM Saudah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 Februari 2026
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Indonesia
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Forum rakornas memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk mendengar secara langsung arahan Presiden terkait dengan program prioritas pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Indonesia
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Kondisi ini menuntut penanganan komprehensif dari pemerintah agar produk domestik bisa berjaya di pasar global
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 31 Januari 2026
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Rentang waktu tiga tahun sejak pengesahan regulasi merupakan durasi yang lebih dari cukup untuk proses sosialisasi dan pemahaman substansi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Indonesia
Komisi XI Nilai Mundur Dirut BEI Alarm Pasar Modal
Pengunduran diri ini enggak bisa dilihat semata sebagai persoalan individu, tetapi memang menjadi alarm untuk semua pemangku kepentingan,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi XI Nilai Mundur Dirut BEI Alarm Pasar Modal
Indonesia
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Lebih jauh, muncul usulan untuk menaikkan angka ambang batas dari yang berlaku saat ini sebesar 4 persen menjadi kisaran 5 hingga 7 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Indonesia
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Puteri menekankan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan kerja sama yang solid antar lini kebijakan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Bagikan