Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Sebulan Rp 50 Juta, Take Home Pay Jadi Rp 70 Juta
Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Setiap anggota DPR RI kini bisa membawa pulang gaji dan tunjangan mencapai Rp 70 juta tiap bulannya, dengan adanya tambahan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan.
"Saat ini mungkin terima hampir Rp 69-70 juta," kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, kepada media di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (19/8).
Adies mengatakan tambahan tunjangan itu menggantikan rumah dinas DPR RI yang kini sudah tidak ada. Dengan begitu, tunjangan rumah dinas itu diberikan dengan nominal yang disesuaikan tersebut.
Baca juga:
Anggota Fraksi Golkar Sebut Gaji DPRD Rp 550 Juta Itu Pendapat Pribadi
"Jadi tunjangan perumahan DPR itu Rp 50 juta, tepatnya kurang lebih Rp 58 juta dipotong itu mereka terima sekitar Rp50 juta," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Adies membantah adanya isu kenaikkan gaji DPR yang kini berkembang di publik. "Gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik," imbuh politikus Golkar itu.
Baca juga:
Tak Peka Kondisi Rakyat, Venna Melinda Tolak Tunjangan DPR Naik
Komponen Take Home Pay Anggota DPR Rp 70 Juta per Bulan
Lebih jauh, Adies merinci take home pay yang diterima setiap bulan Rp 70 jutaan itu terdiri dari sejumlah komponen, yakni:
1. Gaji pokok sekitar Rp 7 juta
2. Tunjangan BBM sekitar Rp 7 juta
3. Tunjangan beras Rp 12 juta
4. Tunjangan rumah Rp 50 juta
5. Sisanya komponen-komponen tunjangan lainnya.
(*)
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Varian Super Flu Mengintai Anak dan Lansia, Pemerintah Diminta Siapkan Puskesmas, Bukan Narasi
DPR Dukung Pembentukan Pokja Buat Percepat Pemulihan Warga Terdampak Banjir Sumatera
Soroti Dugaan Intimidasi Warga di Garut, Anggota DPR Minta Perangkat Desa Jangan Antikritik
Kemenag Samakan Antrean Haji Nasional, DPR Pastikan Daerah yang Kuotanya Turun Akan Kembali Normal
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Wakil Ketua DPR Dasco Dikabarkan Konsolidasikan Dukungan Pilkada Oleh DPRD