Andika Pratama
MerahPutih,com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku bahwa anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) kali ini bukan berasal dari pihak swasta khususnya dari segi pembiayaan.
Menurut Anies, hal itu ia lakukan agar anggaran TGUPP tahun 2018 lebih transparan dan hal tersebut diambil agar tak menjadi konflik kepentingan bagi pihak swasta.
"Jadi alhamdulillah kita akan menghentikan praktek-praktek pembiayaan yang tidak menggunakan APBD untuk orang-orang yang bekerja membantu gubernur. Kalo mereka yang bekerja membantu gubernur, menyusun kebijakan, membantu, percepatan, pembangunan justru dibiayai swasta maka potensi ada konflik kepentingan menjadi tinggi karena itu sekarang kita buat transparan," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (21/11)
Lebih dalam, Anies membandingkan kebijakan tersebut pada pemerintahan terdahulu. Menurut Anies agak sedikit unik karena mereka bekerja untuk Pemprov tetapi dibiayai oleh swasta.
"Sekarang anda cek aja di berita-berita dulu, dulu dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik anda bandingkan, dan lihat dulu dibiayai dengan siapa sekarang dengan siapa. Dengan sekarang kita menggunakan dana dari APBD pertanggungjawabannya jelas. Mereka bekerja 100 persen untuk pemprov," jelasnya.
Diketahui sebelumnya, anggaran Tim Gubernur Untuk Percepat pembangunan (TGUPP) melangami kenaikan sebesar Rp 2,35 miliar pada tahun 2018.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah membenarkan soal kenaikkan anggaran TGUPP sempai 12 kali lipat, dari yang sebelumnya hanya sebesar Rp 2,35 miliar menjadi Rp 28,99 miliar.
"Ya benar (naik jadi Rp 28,99 miliar)," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (20/11). (Asp)
