Anggaran Sekolah Swasta Gratis Pemprov DKI Lebih dari Rp 2 Triliun
Ilustrasi (DPRD DKI Jakarta)
Merahputih.com - Pemprov DKI Jakarta tengah menggodok program sekolah swasta gratis. Progeam tersebut rencananya akan dimulai pada Juli 2025.
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengatakan total anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut mencapai Rp2,3 triliun.
"Itu (anggaran sekolah swasta gratis) Rp1,6 (triliun)," kata Ima dikutip Antara, Kamis (7/11).
Baca juga:
RK Janji Teruskan KJP dan Sekolah Gratis ketika Blusukan di Menteng
Dari anggaran tersebut, ada tambahan sebesar Rp700 miliar untuk bantuan berupa seragam dan buku-buku. "Tapi harus dipakainya untuk seragam sama alat-alat sekolah. Jadi kita lebih memprioritaskan keperluan sekolah," katanya.
Ima menyebutkan bahwa Kartu Jakarta Pintar (KJP) banyak disalahgunakan oleh pihak orang tua siswa. Misalnya, untuk membayar cicilan motor atau untuk hal lainnya di luar keperluan sekolah siswa.
Karena itu, mekanisme pemberian bantuan untuk siswa tidak mampu akan terus dievaluasi agar hal serupa tidak terus terjadi.
Baca juga:
"Langsung dibayar (bantuan kebutuhan siswa). Cuma mekanismenya masih dievaluasi terus. Tapi kalau saran saya, tetap pakai kartu, uangnya dialokasikan," katanya.
Jadi, menurut dia, nanti dimonitor karena Bank DKI harus "cross-check". "Kalau tiba-tiba di ATM-nya transaksinya dipakai untuk yang lain, itu harus jadi sinyal," katanya.
Ima juga menyarankan agar Dinas Pendidikan dan Bank DKI harus benar-benar kerja sama dengan baik dalam menjalankan program ini. "Sehingga ketika terjadi penyelewengan, harus segera ditindaklanjuti," katanya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
