Anggaran Sekolah Swasta Gratis Pemprov DKI Lebih dari Rp 2 Triliun

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 07 November 2024
Anggaran Sekolah Swasta Gratis Pemprov DKI Lebih dari Rp 2 Triliun

Ilustrasi (DPRD DKI Jakarta)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Pemprov DKI Jakarta tengah menggodok program sekolah swasta gratis. Progeam tersebut rencananya akan dimulai pada Juli 2025.

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengatakan total anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut mencapai Rp2,3 triliun.

"Itu (anggaran sekolah swasta gratis) Rp1,6 (triliun)," kata Ima dikutip Antara, Kamis (7/11).

Baca juga:

RK Janji Teruskan KJP dan Sekolah Gratis ketika Blusukan di Menteng

Dari anggaran tersebut, ada tambahan sebesar Rp700 miliar untuk bantuan berupa seragam dan buku-buku. "Tapi harus dipakainya untuk seragam sama alat-alat sekolah. Jadi kita lebih memprioritaskan keperluan sekolah," katanya.

Ima menyebutkan bahwa Kartu Jakarta Pintar (KJP) banyak disalahgunakan oleh pihak orang tua siswa. Misalnya, untuk membayar cicilan motor atau untuk hal lainnya di luar keperluan sekolah siswa.

Karena itu, mekanisme pemberian bantuan untuk siswa tidak mampu akan terus dievaluasi agar hal serupa tidak terus terjadi.

Baca juga:

Pramono Ingin Bangun Hunian di Atas Sekolah hingga Kantor Kelurahan, RK: Paling Realistis di Atas Pasar

"Langsung dibayar (bantuan kebutuhan siswa). Cuma mekanismenya masih dievaluasi terus. Tapi kalau saran saya, tetap pakai kartu, uangnya dialokasikan," katanya.

Jadi, menurut dia, nanti dimonitor karena Bank DKI harus "cross-check". "Kalau tiba-tiba di ATM-nya transaksinya dipakai untuk yang lain, itu harus jadi sinyal," katanya.

Ima juga menyarankan agar Dinas Pendidikan dan Bank DKI harus benar-benar kerja sama dengan baik dalam menjalankan program ini. "Sehingga ketika terjadi penyelewengan, harus segera ditindaklanjuti," katanya.

#Sekolah Gratis #DPRD DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Visi dari program Sekolah Rakyat adalah membentuk agen-agen perubahan dari keluarga miskin
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan