Fredy Wansyah
MerahPutih Nasional - Anggaran untuk pertahanan tahun 2016 dipotong hingga Rp7 triliun dari tahun sebelumnya. Hal ini dinilai akan menghambat pencapaian visi poros maritim dunia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
"Padahal, visi tersebut mampu menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim di dunia. Sehingga, memerlukan dukungan sumber daya yang besar, salah satunya pendanaan yang memadai,” ujar Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).
Mahfudz mengatakan, anggaran yang disampaikan pemerintah untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) hanya Rp95,9 Triliun. Angka tersebut paling rendah dibanding negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara apabila diukur dari prosentase Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Rendahnya anggaran pertahanan, kata Mahfudz, berdampak pada ancaman berdimensi maritim, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Sehingga membutuhkan kapasitas pertahanan maritim yang mumpuni.
Politisi PKS ini menambahkan, hambatan lainnya adalah kemampuan yang dimiliki TNI Angkatan Laut (TNI AL) belum cukup dalam melakukan pengawasan wilayah laut, terutama di bagian timur. Keberadaan radar deteksi maritim, misalnya, sangat kurang dimiliki TNI AL.
“Sehingga, hal ini perlu diperhatikan Pemerintah apabila hendak melindungi kekayaan alam dan memenuhi keamanan maritim” tegas Mahfudz.
Mahfudz berharap pemerintah mencermati kembali ihwal anggaran untuk pertahanan ini, khususnya yang berkaitan dengan alutsista. Sebab, kondisi lingkungan strategis Indonesia cenderung tidak stabil. Jika alutsista dimodernisasi, akan sangat mendukung pengamanan wilayah dan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. (
"Jika alutsista kita dimodernisasi, akan sangat mendukung pengamanan wilayah dan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional,” tandasnya. (mad)
Baca Juga:
Kodam Jaya Gelar Pameran Alutsista
