Anggaran Jalur Sepeda Diharapkan Tidak Dipotong Anies
Jalur sepeda. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berharap proyek pembangunan jalur sepeda tidak terkena imbas refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Sebab, lajur sepeda di ibu kota merupakan program unggulan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kami harapkan (proyek jalur sepeda) tidak ada refocusing, karena ini masuk dalam kegiatan strategis daerah," kata Kedishub DKI, Syafrin Liputo di Jakarta, Sabtu (10/7).
Syafrin mengatakan, adapun target pembangunan lintasan sepeda di ibu kota hingga akhir tahun 2021 ini mencapai 170 kilometer (KM). Meski demikian, Syafrin enggan merinci, alokasi anggaran yang disiapkan untuk membuat jalur olahraga mengayuh dengan kaki itu.
Baca Juga:
Wagub DKI Pelajari Permintaan Sahabatnya Agar Jalur Sepeda Permanen Dibongkar
Aanak buah Gubernur Anies Baswedan ini mengakui, jika pihaknya bakal lebih dulu fokus pada penanganan COVID-19 yang saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.
"Target terus kami upayakan. Tapi harus kami pahami bersama, di tengah PPKM Darurat kami fokus pada penanganan covid-19," papar Syafrin.
Syafrin mengungkapkan, pembuatan jalur sepeda tahun ini difokuskan di kawasan penataan stasiun, seperti di Stasiun Tebet, Stasiun Manggarai, Stasiun Gondangdia, dan Stasiun Palmerah.
"Jadi akan ada beberapa penerapan jalur sepeda yang akan terintegrasi dengan jaringan eksisting yang sudah ada di kawasan penataan stasiun," pungkasnya.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bakal membatalkan sejumlah proyek pembangunan di ibu kota untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
Anies menuturkan, proyek yang bakal dikorbankan ialah program yang dinilai tidak memiliki urgensi tinggi dan bukan prioritas.
"Tentu (ada refocusing), tapi anggaran akan menyesuaikan terus menerus," ujar Anies Kamis (8/7) lalu.
Realokasi anggaran atau refocusing anggaran sejatinya bukan hal baru, pada 2020 lalu Anies juga sempat melakukan hal yang sama. Banyak alokasi anggaran yang dipangkas dan dialihkan dananya untuk Belanja Tak Terduga (BTT). Salah satunya potong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan DKI.
"Bila dibutuhkan untuk menyelamatkan warga Jakarta, maka kami akan alokasikan sesuai untuk kebutuhannya," jelasnya.
Draf refocusing anggaran pun disebut Anies, kini tengah disusun oleh jajaran Pemprov DKI. Draf ini bakal diserahkan untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD DKI.
Tapi orang nomor satu di Jakarta ini belum bisa memastikan jumlah anggaran yang bakal dialokasikan lantaran pergerakan penyebaran virus sangat dinamis. (Asp)
Baca Juga:
Kapolri Setuju Jalur Sepeda di Jakarta Dibongkar, Begini Respon Anies
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan