Anggaran Jalur Sepeda Diharapkan Tidak Dipotong Anies

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 10 Juli 2021
Anggaran Jalur Sepeda Diharapkan Tidak Dipotong Anies

Jalur sepeda. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berharap proyek pembangunan jalur sepeda tidak terkena imbas refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Sebab, lajur sepeda di ibu kota merupakan program unggulan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami harapkan (proyek jalur sepeda) tidak ada refocusing, karena ini masuk dalam kegiatan strategis daerah," kata Kedishub DKI, Syafrin Liputo di Jakarta, Sabtu (10/7).

Syafrin mengatakan, adapun target pembangunan lintasan sepeda di ibu kota hingga akhir tahun 2021 ini mencapai 170 kilometer (KM). Meski demikian, Syafrin enggan merinci, alokasi anggaran yang disiapkan untuk membuat jalur olahraga mengayuh dengan kaki itu.

Baca Juga:

Wagub DKI Pelajari Permintaan Sahabatnya Agar Jalur Sepeda Permanen Dibongkar

Aanak buah Gubernur Anies Baswedan ini mengakui, jika pihaknya bakal lebih dulu fokus pada penanganan COVID-19 yang saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.

"Target terus kami upayakan. Tapi harus kami pahami bersama, di tengah PPKM Darurat kami fokus pada penanganan covid-19," papar Syafrin.

Syafrin mengungkapkan, pembuatan jalur sepeda tahun ini difokuskan di kawasan penataan stasiun, seperti di Stasiun Tebet, Stasiun Manggarai, Stasiun Gondangdia, dan Stasiun Palmerah.

"Jadi akan ada beberapa penerapan jalur sepeda yang akan terintegrasi dengan jaringan eksisting yang sudah ada di kawasan penataan stasiun," pungkasnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bakal membatalkan sejumlah proyek pembangunan di ibu kota untuk penanggulangan pandemi COVID-19.

Anies menuturkan, proyek yang bakal dikorbankan ialah program yang dinilai tidak memiliki urgensi tinggi dan bukan prioritas.

"Tentu (ada refocusing), tapi anggaran akan menyesuaikan terus menerus," ujar Anies Kamis (8/7) lalu.

Jalur Sepeda. (Foto: Antara)
Jalur Sepeda. (Foto: Antara)

Realokasi anggaran atau refocusing anggaran sejatinya bukan hal baru, pada 2020 lalu Anies juga sempat melakukan hal yang sama. Banyak alokasi anggaran yang dipangkas dan dialihkan dananya untuk Belanja Tak Terduga (BTT). Salah satunya potong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan DKI.

"Bila dibutuhkan untuk menyelamatkan warga Jakarta, maka kami akan alokasikan sesuai untuk kebutuhannya," jelasnya.

Draf refocusing anggaran pun disebut Anies, kini tengah disusun oleh jajaran Pemprov DKI. Draf ini bakal diserahkan untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD DKI.

Tapi orang nomor satu di Jakarta ini belum bisa memastikan jumlah anggaran yang bakal dialokasikan lantaran pergerakan penyebaran virus sangat dinamis. (Asp)

Baca Juga:

Kapolri Setuju Jalur Sepeda di Jakarta Dibongkar, Begini Respon Anies

#Jalur Sepeda #Sepeda #APBD #APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
DPRD bersama Pemprov DKI Sepakati APBD 2026 Sebesar Rp 95 Triliun
Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Khoirudin bersyukur karena angka inflasi di Jakarta berada di bawah rata-rata inflasi nasional.
Frengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
DPRD bersama Pemprov DKI Sepakati APBD 2026 Sebesar Rp 95 Triliun
Indonesia
Sah! APBD DKI Jakarta Meroket Jadi Rp 95,351 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal Jadi Prioritas Utama?
Khoirudin optimistis bahwa APBD 2026 akan mampu meningkatkan kualitas layanan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bagi warganya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Agustus 2025
Sah! APBD DKI Jakarta Meroket Jadi Rp 95,351 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal Jadi Prioritas Utama?
Indonesia
Gubernur Pramono Pastikan Pembangunan Taman Bendera Pusaka Tak Pakai APBD DKI
Pramono menyampaikan bahwa pembangunan taman ini merupakan wujud komitmen Jakarta dalam menjaga warisan sejarah, budaya, dan lingkungan hidup.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 09 Agustus 2025
Gubernur Pramono Pastikan Pembangunan Taman Bendera Pusaka Tak Pakai APBD DKI
Indonesia
PSI DKI Bongkar Anggaran Proyektor Rp 50 Juta Dianggarkan Rp 214 Juta
Pemprov DKI harus sensitif terhadap perasaan masyarakat dalam melakukan pembelian dengan menggunakan pendapatan-pendapatan pajak dan retribusinya.
Dwi Astarini - Jumat, 25 Juli 2025
PSI DKI Bongkar Anggaran Proyektor Rp 50 Juta Dianggarkan Rp 214 Juta
Indonesia
PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun
Penambahan BTT sebesar Rp 2,89 triliun dalam APBD TA 2025 disebut tidak didasari adanya kebutuhan nyata dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 21 Juli 2025
PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun
Indonesia
Wagub Rano Ajukan Rancangan APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp 91,86 triliun
Rano mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 91,86 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 Juli 2025
Wagub Rano Ajukan Rancangan APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp 91,86 triliun
Indonesia
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Butuh Biaya Gede, Duit Semua Dari APBD
Fase 1B menelan biaya sebesar Rp5,36 triliun, lalu Fase 2A dengan pembiayaan sebesar Rp 8,66 triliun, sementara Fase 2B dan 3B masing-masing Rp 3,65 triliun serta Rp 4,6 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 Juli 2025
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Butuh Biaya Gede, Duit Semua Dari APBD
Indonesia
Pramono Buka Kartu, Tiap Penumpang Transjabodetabek 'Makan' Subsidi APBD Rp 11.500
Pramono Anung buka-bukaan biaya operasional layanan Transjabodetabek sebetulnya Rp 15.000 per penumpang.
Wisnu Cipto - Kamis, 12 Juni 2025
Pramono Buka Kartu, Tiap Penumpang Transjabodetabek 'Makan' Subsidi APBD Rp 11.500
Indonesia
Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail
Ahok diperiksa atas kasus korupsi lahan di Cengkareng. Namun, ia mengaku tak tahu secara detail mengenai dugaan tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 12 Juni 2025
Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail
Bagikan