Anggaran Jalur Sepeda Diharapkan Tidak Dipotong Anies

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 10 Juli 2021
Anggaran Jalur Sepeda Diharapkan Tidak Dipotong Anies

Jalur sepeda. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berharap proyek pembangunan jalur sepeda tidak terkena imbas refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Sebab, lajur sepeda di ibu kota merupakan program unggulan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami harapkan (proyek jalur sepeda) tidak ada refocusing, karena ini masuk dalam kegiatan strategis daerah," kata Kedishub DKI, Syafrin Liputo di Jakarta, Sabtu (10/7).

Syafrin mengatakan, adapun target pembangunan lintasan sepeda di ibu kota hingga akhir tahun 2021 ini mencapai 170 kilometer (KM). Meski demikian, Syafrin enggan merinci, alokasi anggaran yang disiapkan untuk membuat jalur olahraga mengayuh dengan kaki itu.

Baca Juga:

Wagub DKI Pelajari Permintaan Sahabatnya Agar Jalur Sepeda Permanen Dibongkar

Aanak buah Gubernur Anies Baswedan ini mengakui, jika pihaknya bakal lebih dulu fokus pada penanganan COVID-19 yang saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.

"Target terus kami upayakan. Tapi harus kami pahami bersama, di tengah PPKM Darurat kami fokus pada penanganan covid-19," papar Syafrin.

Syafrin mengungkapkan, pembuatan jalur sepeda tahun ini difokuskan di kawasan penataan stasiun, seperti di Stasiun Tebet, Stasiun Manggarai, Stasiun Gondangdia, dan Stasiun Palmerah.

"Jadi akan ada beberapa penerapan jalur sepeda yang akan terintegrasi dengan jaringan eksisting yang sudah ada di kawasan penataan stasiun," pungkasnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bakal membatalkan sejumlah proyek pembangunan di ibu kota untuk penanggulangan pandemi COVID-19.

Anies menuturkan, proyek yang bakal dikorbankan ialah program yang dinilai tidak memiliki urgensi tinggi dan bukan prioritas.

"Tentu (ada refocusing), tapi anggaran akan menyesuaikan terus menerus," ujar Anies Kamis (8/7) lalu.

Jalur Sepeda. (Foto: Antara)
Jalur Sepeda. (Foto: Antara)

Realokasi anggaran atau refocusing anggaran sejatinya bukan hal baru, pada 2020 lalu Anies juga sempat melakukan hal yang sama. Banyak alokasi anggaran yang dipangkas dan dialihkan dananya untuk Belanja Tak Terduga (BTT). Salah satunya potong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan DKI.

"Bila dibutuhkan untuk menyelamatkan warga Jakarta, maka kami akan alokasikan sesuai untuk kebutuhannya," jelasnya.

Draf refocusing anggaran pun disebut Anies, kini tengah disusun oleh jajaran Pemprov DKI. Draf ini bakal diserahkan untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD DKI.

Tapi orang nomor satu di Jakarta ini belum bisa memastikan jumlah anggaran yang bakal dialokasikan lantaran pergerakan penyebaran virus sangat dinamis. (Asp)

Baca Juga:

Kapolri Setuju Jalur Sepeda di Jakarta Dibongkar, Begini Respon Anies

#Jalur Sepeda #Sepeda #APBD #APBD DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Gowes sepeda ini digelar dengan rute Jakarta - Cirebon - Semarang - Tuban - Surabaya - Banjarmasin - Penajam- Balikpapan - IKN sepanjang 1.500 kilometer.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
ASN yang murung bikin Gubernur enggak semangat.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
DBH DKI Dipotong Rp 15 Triliun, Tunjangan tak Dipangkas biar ASN Full Senyum
Indonesia
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Purbaya sebut penempatan dana dalam bentuk giro bank justru kurang menguntungkan karena bunga yang dihasilkan lebih kecil.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Bagikan