Anggaran Jalur Sepeda Diharapkan Tidak Dipotong Anies


Jalur sepeda. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berharap proyek pembangunan jalur sepeda tidak terkena imbas refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Sebab, lajur sepeda di ibu kota merupakan program unggulan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kami harapkan (proyek jalur sepeda) tidak ada refocusing, karena ini masuk dalam kegiatan strategis daerah," kata Kedishub DKI, Syafrin Liputo di Jakarta, Sabtu (10/7).
Syafrin mengatakan, adapun target pembangunan lintasan sepeda di ibu kota hingga akhir tahun 2021 ini mencapai 170 kilometer (KM). Meski demikian, Syafrin enggan merinci, alokasi anggaran yang disiapkan untuk membuat jalur olahraga mengayuh dengan kaki itu.
Baca Juga:
Wagub DKI Pelajari Permintaan Sahabatnya Agar Jalur Sepeda Permanen Dibongkar
Aanak buah Gubernur Anies Baswedan ini mengakui, jika pihaknya bakal lebih dulu fokus pada penanganan COVID-19 yang saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.
"Target terus kami upayakan. Tapi harus kami pahami bersama, di tengah PPKM Darurat kami fokus pada penanganan covid-19," papar Syafrin.
Syafrin mengungkapkan, pembuatan jalur sepeda tahun ini difokuskan di kawasan penataan stasiun, seperti di Stasiun Tebet, Stasiun Manggarai, Stasiun Gondangdia, dan Stasiun Palmerah.
"Jadi akan ada beberapa penerapan jalur sepeda yang akan terintegrasi dengan jaringan eksisting yang sudah ada di kawasan penataan stasiun," pungkasnya.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bakal membatalkan sejumlah proyek pembangunan di ibu kota untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
Anies menuturkan, proyek yang bakal dikorbankan ialah program yang dinilai tidak memiliki urgensi tinggi dan bukan prioritas.
"Tentu (ada refocusing), tapi anggaran akan menyesuaikan terus menerus," ujar Anies Kamis (8/7) lalu.

Realokasi anggaran atau refocusing anggaran sejatinya bukan hal baru, pada 2020 lalu Anies juga sempat melakukan hal yang sama. Banyak alokasi anggaran yang dipangkas dan dialihkan dananya untuk Belanja Tak Terduga (BTT). Salah satunya potong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan DKI.
"Bila dibutuhkan untuk menyelamatkan warga Jakarta, maka kami akan alokasikan sesuai untuk kebutuhannya," jelasnya.
Draf refocusing anggaran pun disebut Anies, kini tengah disusun oleh jajaran Pemprov DKI. Draf ini bakal diserahkan untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD DKI.
Tapi orang nomor satu di Jakarta ini belum bisa memastikan jumlah anggaran yang bakal dialokasikan lantaran pergerakan penyebaran virus sangat dinamis. (Asp)
Baca Juga:
Kapolri Setuju Jalur Sepeda di Jakarta Dibongkar, Begini Respon Anies
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

DPRD bersama Pemprov DKI Sepakati APBD 2026 Sebesar Rp 95 Triliun

Sah! APBD DKI Jakarta Meroket Jadi Rp 95,351 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal Jadi Prioritas Utama?

Gubernur Pramono Pastikan Pembangunan Taman Bendera Pusaka Tak Pakai APBD DKI

PSI DKI Bongkar Anggaran Proyektor Rp 50 Juta Dianggarkan Rp 214 Juta

PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun

Wagub Rano Ajukan Rancangan APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp 91,86 triliun

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Butuh Biaya Gede, Duit Semua Dari APBD

Pramono Buka Kartu, Tiap Penumpang Transjabodetabek 'Makan' Subsidi APBD Rp 11.500

Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail
