Anggaran Infrastruktur Naik, Tol Padang-Sicincin Ditargetkan Fungsional Saat Musim Mudik 2025

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 17 Maret 2025
Anggaran Infrastruktur Naik, Tol Padang-Sicincin Ditargetkan Fungsional Saat Musim Mudik 2025

Foto udara Gerbang Tol Padang yang berada di perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. ANTARA/HO-Humas Hutama Karya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolando, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengoperasikan Jalan Tol Padang-Sicincin secara fungsional pada mudik Lebaran 2025.

"Saya menginstruksikan Kementerian PUPR agar Jalan Tol Padang-Sicincin segera dioperasikan secara fungsional untuk mudik Lebaran 2025, guna mengurai kemacetan di jalur Padang-Bukittinggi," tegas Zigo dalam keterangan tertulis, Minggu (16/3).

Zigo menambahkan bahwa kesiapan tol ini telah dibahas dalam rapat Komisi V DPR RI pada 11 Maret 2025. Rapat tersebut juga menekankan percepatan preservasi jalan dan jembatan nasional, serta penyiapan posko di titik rawan bencana.

Baca juga:

Aktivis Tolak Revisi UU TNI Diadukan Pasal Penghinaan Terhadap Penguasa Setelah Geruduk Rapat di Hotel

Ia menjelaskan bahwa dalam rapat kerja dengan Kementerian PUPR di Gedung Parlemen DPR RI pada 6 Februari 2025, pagu anggaran Kementerian PUPR disepakati sebesar Rp29,57 triliun setelah efisiensi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Menteri PUPR, Dody Hanggodo, merinci bahwa anggaran tersebut terdiri dari Rp16,31 triliun non-rupiah murni dan Rp13,26 triliun rupiah murni. Namun, setelah penyesuaian anggaran pada 13 Februari 2025, pagu meningkat menjadi Rp50,4 triliun, membuka peluang untuk proyek prioritas seperti penanganan longsor sebesar Rp16 miliar dan pembangunan jembatan pengganti bailey sebesar Rp20,4 miliar.

Sementara itu, PT Hutama Karya, pelaksana proyek Jalan Tol Padang-Sicincin, melalui Executive Vice President Sekretaris Perusahaan, Adjib Al Hakim, menyatakan bahwa tol tersebut akan dioperasikan dengan dua jalur selama Lebaran 2025.

"Kami akan menyiapkan fasilitas pendukung seperti posko kesehatan dan kendaraan operasional," ujar Adjib (13/3).

Baca juga:

808 Ribu Tempat Duduk Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tersedia untuk Pemudik saat Lebaran

Zigo menegaskan bahwa efisiensi anggaran Kementerian PUPR, yang semula Rp110,9 triliun dalam APBN 2025 dan dipangkas menjadi Rp81,3 triliun, tidak boleh disalahartikan.

"Fokus pemerintah beralih ke pengembangan sumber daya manusia, namun program untuk masyarakat seperti pembangunan tol ini tetap berjalan," pungkas politikus Fraksi Partai Golkar ini.

#Jalur Mudik #Mudik Lebaran #Jalan Tol #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Indonesia
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Pencapaian medali yang telah diraih sejauh ini merupakan hasil dari kerja keras para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh pihak yang mendukung persiapan kontingen Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Komisi X DPR Dorong Kontingen Indonesia Kejar Emas Asian Games 2026
Indonesia
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Upaya negara memulihkan aset hasil tindak pidana harus dibarengi dengan sistem pengelolaan yang jelas.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Peringatkan jangan Sampai Aset Sitaan Malah Merugikan Negara
Bagikan