Anggaran Infrastruktur Naik, Tol Padang-Sicincin Ditargetkan Fungsional Saat Musim Mudik 2025

Foto udara Gerbang Tol Padang yang berada di perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. ANTARA/HO-Humas Hutama Karya
Merahputih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolando, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengoperasikan Jalan Tol Padang-Sicincin secara fungsional pada mudik Lebaran 2025.
"Saya menginstruksikan Kementerian PUPR agar Jalan Tol Padang-Sicincin segera dioperasikan secara fungsional untuk mudik Lebaran 2025, guna mengurai kemacetan di jalur Padang-Bukittinggi," tegas Zigo dalam keterangan tertulis, Minggu (16/3).
Zigo menambahkan bahwa kesiapan tol ini telah dibahas dalam rapat Komisi V DPR RI pada 11 Maret 2025. Rapat tersebut juga menekankan percepatan preservasi jalan dan jembatan nasional, serta penyiapan posko di titik rawan bencana.
Baca juga:
Ia menjelaskan bahwa dalam rapat kerja dengan Kementerian PUPR di Gedung Parlemen DPR RI pada 6 Februari 2025, pagu anggaran Kementerian PUPR disepakati sebesar Rp29,57 triliun setelah efisiensi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, merinci bahwa anggaran tersebut terdiri dari Rp16,31 triliun non-rupiah murni dan Rp13,26 triliun rupiah murni. Namun, setelah penyesuaian anggaran pada 13 Februari 2025, pagu meningkat menjadi Rp50,4 triliun, membuka peluang untuk proyek prioritas seperti penanganan longsor sebesar Rp16 miliar dan pembangunan jembatan pengganti bailey sebesar Rp20,4 miliar.
Sementara itu, PT Hutama Karya, pelaksana proyek Jalan Tol Padang-Sicincin, melalui Executive Vice President Sekretaris Perusahaan, Adjib Al Hakim, menyatakan bahwa tol tersebut akan dioperasikan dengan dua jalur selama Lebaran 2025.
"Kami akan menyiapkan fasilitas pendukung seperti posko kesehatan dan kendaraan operasional," ujar Adjib (13/3).
Baca juga:
808 Ribu Tempat Duduk Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tersedia untuk Pemudik saat Lebaran
Zigo menegaskan bahwa efisiensi anggaran Kementerian PUPR, yang semula Rp110,9 triliun dalam APBN 2025 dan dipangkas menjadi Rp81,3 triliun, tidak boleh disalahartikan.
"Fokus pemerintah beralih ke pengembangan sumber daya manusia, namun program untuk masyarakat seperti pembangunan tol ini tetap berjalan," pungkas politikus Fraksi Partai Golkar ini.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta

Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Drainase Diduga Jadi Penyebab Banjir di Bali, DPR: Jika Dibiarkan Bisa Rugikan Masyarakat

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR
![[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR](https://img.merahputih.com/media/df/92/f7/df92f72b6654ca72e44ade13c4d171f3_182x135.png)
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
