Anggaran Infrastruktur Naik, Tol Padang-Sicincin Ditargetkan Fungsional Saat Musim Mudik 2025

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 17 Maret 2025
Anggaran Infrastruktur Naik, Tol Padang-Sicincin Ditargetkan Fungsional Saat Musim Mudik 2025

Foto udara Gerbang Tol Padang yang berada di perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. ANTARA/HO-Humas Hutama Karya

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolando, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengoperasikan Jalan Tol Padang-Sicincin secara fungsional pada mudik Lebaran 2025.

"Saya menginstruksikan Kementerian PUPR agar Jalan Tol Padang-Sicincin segera dioperasikan secara fungsional untuk mudik Lebaran 2025, guna mengurai kemacetan di jalur Padang-Bukittinggi," tegas Zigo dalam keterangan tertulis, Minggu (16/3).

Zigo menambahkan bahwa kesiapan tol ini telah dibahas dalam rapat Komisi V DPR RI pada 11 Maret 2025. Rapat tersebut juga menekankan percepatan preservasi jalan dan jembatan nasional, serta penyiapan posko di titik rawan bencana.

Baca juga:

Aktivis Tolak Revisi UU TNI Diadukan Pasal Penghinaan Terhadap Penguasa Setelah Geruduk Rapat di Hotel

Ia menjelaskan bahwa dalam rapat kerja dengan Kementerian PUPR di Gedung Parlemen DPR RI pada 6 Februari 2025, pagu anggaran Kementerian PUPR disepakati sebesar Rp29,57 triliun setelah efisiensi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Menteri PUPR, Dody Hanggodo, merinci bahwa anggaran tersebut terdiri dari Rp16,31 triliun non-rupiah murni dan Rp13,26 triliun rupiah murni. Namun, setelah penyesuaian anggaran pada 13 Februari 2025, pagu meningkat menjadi Rp50,4 triliun, membuka peluang untuk proyek prioritas seperti penanganan longsor sebesar Rp16 miliar dan pembangunan jembatan pengganti bailey sebesar Rp20,4 miliar.

Sementara itu, PT Hutama Karya, pelaksana proyek Jalan Tol Padang-Sicincin, melalui Executive Vice President Sekretaris Perusahaan, Adjib Al Hakim, menyatakan bahwa tol tersebut akan dioperasikan dengan dua jalur selama Lebaran 2025.

"Kami akan menyiapkan fasilitas pendukung seperti posko kesehatan dan kendaraan operasional," ujar Adjib (13/3).

Baca juga:

808 Ribu Tempat Duduk Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tersedia untuk Pemudik saat Lebaran

Zigo menegaskan bahwa efisiensi anggaran Kementerian PUPR, yang semula Rp110,9 triliun dalam APBN 2025 dan dipangkas menjadi Rp81,3 triliun, tidak boleh disalahartikan.

"Fokus pemerintah beralih ke pengembangan sumber daya manusia, namun program untuk masyarakat seperti pembangunan tol ini tetap berjalan," pungkas politikus Fraksi Partai Golkar ini.

#Jalur Mudik #Mudik Lebaran #Jalan Tol #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Baleg DPR Tegaskan RUU Hak Cipta Harus Perkuat Perlindungan bagi Pencipta dan Pemegang Hak
Perlu pendalaman terkait dengan sistem manajemen kolektif yang selama ini menjadi sorotan dalam tata kelola royalti di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
Baleg DPR Tegaskan RUU Hak Cipta Harus Perkuat Perlindungan bagi Pencipta dan Pemegang Hak
Indonesia
DPR Dorong Pembentukan TGPF Ungkap Misteri Kasus Kerangka Farhan dan Reno di Kwitang
Komisi III DPR mendorong pembentukan TGPF untuk mengusut kasus penemuan kerangka Farhan dan Reno di Gedung ACC, Kwitang, Jakarta Pusat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
DPR Dorong Pembentukan TGPF Ungkap Misteri Kasus Kerangka Farhan dan Reno di Kwitang
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Advokat Usul RUU KUHAP Atur Hak Tersangka dan Sumpah Hakim sebelum Putusan Dibacakan
Memperkuat posisi tersangka agar proses penyidikan berlangsung dengan adil, transparan, dan berprinsip pada kemanusiaan.
Dwi Astarini - Senin, 10 November 2025
Advokat Usul RUU KUHAP Atur Hak Tersangka dan Sumpah Hakim sebelum Putusan Dibacakan
Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Bagikan