Anggaran Infrastruktur Naik, Tol Padang-Sicincin Ditargetkan Fungsional Saat Musim Mudik 2025
Foto udara Gerbang Tol Padang yang berada di perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. ANTARA/HO-Humas Hutama Karya
Merahputih.com - Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolando, mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengoperasikan Jalan Tol Padang-Sicincin secara fungsional pada mudik Lebaran 2025.
"Saya menginstruksikan Kementerian PUPR agar Jalan Tol Padang-Sicincin segera dioperasikan secara fungsional untuk mudik Lebaran 2025, guna mengurai kemacetan di jalur Padang-Bukittinggi," tegas Zigo dalam keterangan tertulis, Minggu (16/3).
Zigo menambahkan bahwa kesiapan tol ini telah dibahas dalam rapat Komisi V DPR RI pada 11 Maret 2025. Rapat tersebut juga menekankan percepatan preservasi jalan dan jembatan nasional, serta penyiapan posko di titik rawan bencana.
Baca juga:
Ia menjelaskan bahwa dalam rapat kerja dengan Kementerian PUPR di Gedung Parlemen DPR RI pada 6 Februari 2025, pagu anggaran Kementerian PUPR disepakati sebesar Rp29,57 triliun setelah efisiensi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, merinci bahwa anggaran tersebut terdiri dari Rp16,31 triliun non-rupiah murni dan Rp13,26 triliun rupiah murni. Namun, setelah penyesuaian anggaran pada 13 Februari 2025, pagu meningkat menjadi Rp50,4 triliun, membuka peluang untuk proyek prioritas seperti penanganan longsor sebesar Rp16 miliar dan pembangunan jembatan pengganti bailey sebesar Rp20,4 miliar.
Sementara itu, PT Hutama Karya, pelaksana proyek Jalan Tol Padang-Sicincin, melalui Executive Vice President Sekretaris Perusahaan, Adjib Al Hakim, menyatakan bahwa tol tersebut akan dioperasikan dengan dua jalur selama Lebaran 2025.
"Kami akan menyiapkan fasilitas pendukung seperti posko kesehatan dan kendaraan operasional," ujar Adjib (13/3).
Baca juga:
808 Ribu Tempat Duduk Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tersedia untuk Pemudik saat Lebaran
Zigo menegaskan bahwa efisiensi anggaran Kementerian PUPR, yang semula Rp110,9 triliun dalam APBN 2025 dan dipangkas menjadi Rp81,3 triliun, tidak boleh disalahartikan.
"Fokus pemerintah beralih ke pengembangan sumber daya manusia, namun program untuk masyarakat seperti pembangunan tol ini tetap berjalan," pungkas politikus Fraksi Partai Golkar ini.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Baleg DPR Tegaskan RUU Hak Cipta Harus Perkuat Perlindungan bagi Pencipta dan Pemegang Hak
DPR Dorong Pembentukan TGPF Ungkap Misteri Kasus Kerangka Farhan dan Reno di Kwitang
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Advokat Usul RUU KUHAP Atur Hak Tersangka dan Sumpah Hakim sebelum Putusan Dibacakan
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal