Anggota DPR Sebut Anggaran BRIN untuk Riset, bukan Bangun Ruang Tidur

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 18 Juli 2022
Anggota DPR Sebut Anggaran BRIN untuk Riset, bukan Bangun Ruang Tidur

Ruang kerja anggota BRIN. Foto: Humas BRIN

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Program renovasi ruang kerja Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 6,1 miliar mendapat kecaman dari legislator Senayan.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai, program tersebut tidak pantas dilaksanakan karena menghabiskan biaya yang relatif besar. Menurutnya, anggaran BRIN sebesar itu, seharusnya digunakan untuk kegiatan riset yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat.

Baca Juga

Menkeu Sri Mulyani Paparkan soal BRIN di Hadapan Kepala Daerah PDIP

"Bukan untuk menyediakan ruang tidur bagi pimpinannya. Sebaiknya memang ditunda dulu kalau memang tidak mendesak. Mengingat kondisi keuangan negara yang terbatas," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (18/7).

Desain Ruang Dewan Pengarah BRIN. Foto: Istimewa

Apalagi, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN, umumnya adalah tokoh atau pejabat di lembaga lain, yang sudah memiliki ruang kerja.

"Jadi yang dibutuhkan mereka adalah ruang pertemuan untuk mendiskusikan berbagai hal yang dapat bersifat co-working space. Jadi tidak perlu pengadaan baru," ujarnya.

Mulyanto menilai angka Rp 6 miliar untuk renovasi ruang kerja tersebut cukup fantastis. Mengingat kondisi keuangan negara saat ini sedang kembang-kempis akibat mensubsidi komoditas migas.

Baca Juga

Peneliti BRIN Prediksi 1 Syawal 1443 Hijriah Jatuh pada 2 Mei

Politikus partai dakwah ini menyarankan ketimbang untuk merenovasi ruang kerja Dewan Pengarah BRIN, lebih baik anggaran sebesar itu dipakai untuk kegiatan lain yang lebih penting.

"Dewan Pengarah harusnya memberikan arah yang bernas dan jitu bagi pengembangan riset dan teknologi di tanah air. Bukan malah menjadi beban baru bagi BRIN," ujarnya.

Ia mengingatkan saat ini masih banyak kegiatan prioritas lain yang perlu dituntaskan BRIN. Misalnya proses penggabungan lembaga penelitian di berbagai kementerian yang masih belum selesai, soal administrasi pemindahan orang (peneliti), barang, laboratoriun, gedung, termasuk program dan anggaran, yang masih terlihat amburadul.

"Ini perlu diselesaikan dan ditata sampai tuntas," imbuhnya.

Lebih lanjut Mulyanto menambahkan saat ini BRIN harus bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) tersebut. Karena itu, menurutnya, dibutuhkan komitmen dari seluruh pimpinan BRIN agar dapat mengejar ketertinggalannya.

"Bukan malah menambah PR baru yang tidak dapat diselesaikan. BRIN membutuhkan orang yang mau kerja keras. Bukan orang yang mau leyeh-leyeh, duduk manis di ruang kerja yang mahal," tegas Mulyanto. (Pon)

Baca Juga

Idul Adha 2022 Muhammadiyah dan Pemerintah Berpotensi Beda, Berikut Penjelasan BRIN

#BRIN #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Lifestyle
Manusia Purba Obati Sakit Gigi Pakai Biji Pinang, Menenangkan Saraf
Para arkeolog dan ilmuwan internasional bersama BRIN menemukan bukti empiris praktik ini telah dilakukan sejak 25.000 tahun lalu.
Dwi Astarini - Senin, 05 Oktober 2026
Manusia Purba Obati Sakit Gigi Pakai Biji Pinang, Menenangkan Saraf
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Bagikan