Anggap Perkara Hasto Receh, Pengurus PDIP Yogyakarta Bawa Koin ke Pengadilan

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 25 Juli 2025
Anggap Perkara Hasto Receh, Pengurus PDIP Yogyakarta Bawa Koin ke Pengadilan

Anggap Perkara Hasto Receh, Pengurus PDIP Yogyakarta Bawa Koin ke Pengadilan.(foto: Merahputih.com/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - SEJUMLAH pengurus PDI Perjuangan (PDIP) dari berbagai wilayah seperti NTT, Banten, Maluku, Jawa Barat, Riau, Aceh, Lampung, hingga Yogyakarta memadati Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (25/7). Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat ini melaksanakan sidang dengan agenda putusan kasus dugaan suap PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
?
Tampak pula hadir ke Pengadilan Tipikor Jakarta sejumlah bupati dan wali kota yang berasal dari PDIP demi memberikan semangat bagi Hasto yang bakal disidang. Istri Hasto, Maria Stevani Ekowati, juga terlihat datang untuk menguatkan Hasto yang akan menjalani sidang putusan. Sejumlah elite PDIP seperti Ganjar Pranowo, Djarot Saiful Hidayat, Ribka Tjiptaning, Sri Rayahu, hingga Lasarus hadir ke Pengadilan Tipikor Jakarta.
?
Ketua Fraksi PDIP di DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung dari PDIP Rieke Suryaningsih, anggota DPRD Kota Depok dari PDIP Indah Ariani, hingga Ketua Komisi A DPRD Yogyakarta dari PDIP Eko Suwanto juga ikut hadir.
?
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo serta Wawan Harmawan hingga Ketua DPRD Yogyakarta Wisnu Sabdono Putra juga hadir ke Pangadilan Tipikor Jakarta. Kader PDIP Yogyakarta bahkan membawa 25 juta koin receh menggunakan kereta api untuk diserahkan ke Hasto. Eko menyatakan koin dibawa dengan kereta demi mengingat sejarah perjuangan Proklamator RI Bung Karno melawan ketidakadilan.
?
"Mengapa naik kereta? Kita belajar dari sejarah ketika Bung Karno naik kereta saat pindah ibu kota dari Jakarta ke Yogya, dengan penuh semangat, Bung Karno dan para pendiri bangsa melawan kezaliman dan ketidakadilan melawan penjajah yang berupaya menguasai Indonesia," katanya.

Baca juga:

Hasto Sidang Vonis Hari Ini, Ratusan Kader PDIP Solo Doa Bersama Ikhtiar Semoga Bebas


?
Koin diserahkan sebagai simbol perkara yang menyeret Hasto berstatus receh karena tuntutan dari jaksa penuntut umum bermuatan politik. Ia berharap hakim bisa membuat putusan adil dalam perkara Hasto karena perkara yang ditangani jaksa tak kuat bukti. "Kita semua hadir berjuang memberikan doa dan dukungan. Semoga Allah membebaskan Sekjen Mas Hasto dari semua tuntutan. Mohon doa masyarakat se-Indonesia," kata Eko Suwanto.
?
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDIP di DPRD Kota Yogyakarta Ipung Purwandari menyatakan koin receh yang dikumpulkan sebagai simbol perlawanan dari ketidakadilan yang dialami Hasto.
?
"Ini simbol perlawanan atas ketidakadilan, politisasi, dan kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Uang receh ini berasal dari tokoh dan masyarakat Yogyakarta yang berharap dan mendoakan agar Majelis Hakim Tipikor PN Jakarta berikan putusan bebas," kata Ipung melalui layanan pesan, Jumat (25/7).(Pon)

Baca juga:

1.658 Polisi Kawal Sidang Vonis Hasto, Massa Pro-Kontra Diarahkan Demo di Jalan Bungur

?

#PDIP #Kasus Hasto #Sidang Hasto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan