Ancaman Kebijakan Tarif Impor AS, Pemerintah Indonesia Perlu Beri Insentif Pajak hingga Kemudahan Izin Usaha

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Minggu, 06 April 2025
Ancaman Kebijakan Tarif Impor AS, Pemerintah Indonesia Perlu Beri Insentif Pajak hingga Kemudahan Izin Usaha

Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmad Gobel. (Foto: Media Nasdem)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia perlu diselamatkan dari dampak kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Terlebih, ekonomi Indonesia sendiri telah mengalami deindustrialisasi yang ditandai dengan tutupnya sejumlah pabrik dan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sehingga kemungkinan kondisi tersebut bisa terus berlanjut, jika tarif impor 32 persen diterapkan terhadap produk Indonesia yang masuk Amerika Serikat, dan nilai rupiah akan terus melemah.

“Dengan demikian, pengangguran bisa semakin meningkat. Pada sisi lain juga ada kecenderung nilai rupiah terus melemah terhadap sejumlah mata uang asing," kata Anggota Komisi VI DPR RI Rachmad Gobel dalam keteranganya kepada wartawan di Jakarta dikutip Minggu (6/4).

Baca juga:

Prabowo dan Pemimpin Negara ASEAN Bahas Strategi Hadapi Tarif Resiprokal Trump, Para Menteri Keuangan Sepakat Bertemu Pekan Depan

Gobel menyampaikan sejumlah saran, pertama, berikan kemudahan dan deregulasi perizinan bagi yang akan berinvestasi di Indonesia.

“Kedua, berikan insentif pajak dan tarif bagi dunia usaha,” jelas Gobel yang juga mantan Wakil Ketua DPR ini.

Ketiga, jaga pintu-pintu masuk Indonesia dari barang selundupan.

“Keempat, melarang secara permanen impor tekstil dan produk tekstil bermotif kain tradisional Indonesia seperti batik, tenun, maupun sulam,” sebut Gobel.

Kelima, melarang secara permanen impor pakaian bekas.

“Keenam, pemerintah membantu mencarikan pasar ekspor baru bagi industri Indonesia,” ungkap Gobel yang juga politikus Nasdem ini.

Baca juga:

Indonesia Terpukul Kebijakan Tarif Resiprokal AS Sebesar 32 Persen, Lebih Tinggi dari India

Ketujuh, pemerintah harus melakukan perundingan dengan pemerintah Amerika Serikat untuk menurunkan tarif. Kedelapan, lindungi dan jaga pasar dalam negeri dari serbuan produk impor.

Dia berharap, kebijakan AS ini mesti dijadikan momen sebagai kebangkitan.

“Tantangan dan ancaman kita ubah menjadi peluang untuk membangun spirit kebersamaan, cinta Tanah Air, dan perilaku bersih dari korupsi dan nepotisme,” tutup Gobel yang juga pengusaha nasional dan mantan Menteri Perdagangan ini.

Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan penerapan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Kebijakan ini mulai diberlakukan secara bertahap, dimulai dengan tarif umum sebesar 10 persen untuk semua negara per 5 April 2025.

Selanjutnya, tarif khusus (resiprokal) diberlakukan untuk negara-negara tertentu mulai 9 April 2025. Berdasarkan data resmi, Indonesia terkena tarif impor Trump sebesar 32 persen. (knu)

#Ekonomi #Rachmad Gobel #Tarif Resiprokal #Donald Trump #Impor
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Indonesia
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
BI merupakan bank sentral yang wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
Dunia
Trump Mulai Operasi Serangan Penghancuran Ekonomi Iran
Trump mengatakan AS akan berupaya memutus jalur keuangan dan perdagangan yang memberikan dukungan ekonomi kepada Iran.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 Agustus 2026
Trump Mulai Operasi Serangan Penghancuran Ekonomi Iran
Dunia
Balas Klaim Trump atas Selat Hormuz, Iran Sebut California Wilayah Barunya
Iran membalas pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebut Selat Hormuz sebagai "wilayah baru AS".
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
Balas Klaim Trump atas Selat Hormuz, Iran Sebut California Wilayah Barunya
Indonesia
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
BI melaporkan ULN Indonesia triwulan II-2026 naik 4,4% yoy menjadi USD 453,4 miliar dengan rasio ULN terhadap PDB 30,6%.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
Dunia
Trump Ancam Bombardir Oman Jika Ikut Campur Kesepakatan Selat Hormuz
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan ancaman keras terhadap Oman.
Yusuf Abdillah - Selasa, 18 Agustus 2026
Trump Ancam Bombardir Oman Jika Ikut Campur Kesepakatan Selat Hormuz
Lifestyle
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
BPS mencatat 1,03 juta pengangguran terdidik per Mei 2026. Simak 6 jurusan kuliah dengan lulusan paling banyak menganggur dan penyebabnya.
ImanK - Senin, 17 Agustus 2026
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi dalam 13 Tahun, Mengapa Prabowo Patok Target Luar Biasa di 2027?
Sepanjang semester I 2026, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,45 persen (yoy)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 Agustus 2026
Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi dalam 13 Tahun, Mengapa Prabowo Patok Target Luar Biasa di 2027?
Indonesia
Prabowo Ungkap Ekonomi Indonesia Tetap Berdiri Tegak, Pertumbuhan Semester I 2026 Tertinggi dalam 13 Tahun
Prabowo menyebut ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh pada level tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pendapatan negara hingga Juli tumbuh 21,3%.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Prabowo Ungkap Ekonomi Indonesia Tetap Berdiri Tegak, Pertumbuhan Semester I 2026 Tertinggi dalam 13 Tahun
Dunia
Trump Siapkan Hantaman Ekonomi Baru ke Iran
Iran selama beberapa dekade telah menunjukkan bahwa negara tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan langkah-langkah semacam itu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Trump Siapkan Hantaman Ekonomi Baru ke Iran
Bagikan