Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta memastikan menunda rapat pembahasan anti kekerasan pada perempuan dan anak yang mana undangan acara tersebut viral di media sosial.
Rapat itu ditunda lantaran adanya kekeliuran dalam penentuan peserta kegiatan. Dimana ada organisasi yang diundang telah dinyatakan terlarang di Indonesia yakni Muslimah HTI.
BACA JUGA: HTI Diundang, Rapat Pembahasan Anti Kekerasan Perempuan dan Anak Batal
Kepala DPPAP DKI Jakarta, Tuty Kusumawati adanya kekeliruan dalam undangan rapat tersebut mengundang organisasi yang telah terlarang oleh pemerintah.
"Kami akui ada kesalahan," kata Tuty di Jakarta, Jumat (14/6).
Tuty menjelaskan, pihaknya berencana mengadakan rapat perihal adanya permohonan dari komunitas perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Komunitas tersebut menganggap bahwa konten poster mengenai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dipasang di MRT Jakarta bias gender.
Untuk itu, DPPAPP DKI Jakarta lantas mengundang sejumlah unsur organisasi masyarakat yang terkait dengan perempuan. "Tujuannya untuk mendapatkan masukan dan pendapat utuh mengenai perempuan dan anak," jelas Tuty.
Namun, terjadi kekeliruan bahwa penyusun undangan tidak menyadari bahwa salah satu peserta yang diundang adalah dari organisasi yang telah dilarang oleh pemerintah.
"Saya juga tidak melihat secara detil daftar undangan saat menandatangani. Sebab, sudah melalui pemeriksaan Plt. Kabid dan Sekretaris Dinas," cetusnya.
BACA JUGA:
Rapat yang seyogyanya akan dilaksanakan Jumat (14/6) ini dinyatakan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Tuty sendiri memastikan bahwa organisasi yang terlarang tersebut akan dihapus dari daftar undangan.
"Kami juga akan melakukan pemeriksaan internal untuk menentukan tingkat kesalahan dan sanksi yang berlaku bagi semua yang terlibat dalam pembuatan undangan. Selama pemeriksaan, penyusun undangan akan dibebastugaskan," tegasnya.
DPPAPP DKI Jakarta, lanjut Tuty, berkomitmen untuk mentaati ketentuan dari pemerintah. Pihaknya memastikan melakukan koreksi dan mengakui telah terjadi kekeliruan yang tidak akan terulang lagi. (Asp)
