Anak Amien Rais Nyalakan Gawai di Pesawat, PAN: Sesuatu yang Biasa

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 14 Agustus 2020
Anak Amien Rais Nyalakan Gawai di Pesawat, PAN: Sesuatu yang Biasa

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto. (ANTARA/Dewanto Samodro)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Susanto mengklarifikasi terkait insiden berujung pelaporan kepada polisi yang dilakukan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kepada fungsionaris PAN Mumtaz Rais.

Menurut Yandri, ada kesalahpahaman dan tingginya ego dari pihak-pihak yang terlibat dalam insiden tersebut di dalam pesawat. Sehingga sempat terjadi perdebatan antara Mumtaz Rais dengan kru pesawat, dan Nawawi Pomolango.

"Artinya proses untuk menuju runaway atau pengumuman dari pramugari belum ada sama sekali. Penumpang yang lain belum masuk, artinya itu sesuatu yang biasa sebenarnya," kata Yandri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Baca Juga

Garuda Indonesia Angkat Bicara Soal Ribut-Ribut Anak Amien Rais-Petinggi KPK

Yandri menjelaskan, Mumtaz memang menghidupkan gawai di atas pesawat, namun saat posisi pesawat sedang berhenti dan transit di Makassar sebelum melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

"Mumtaz ini menghidupkan handphone ketika pesawat sudah berhenti dan penumpang semua sudah keluar dan yang transit di Makassar tidak keluar," sambung dia.

"Tetapi karena ada kesalahpahaman dan mungkin ego masing-masing muncul terjadi debat lah kira-kira begitu dan saya kira itu sering terjadi di pesawat karena pemahaman penumpang berbeda, maunya kru kabin juga beda," lanjutnya.

Menurutnya, perdebatan terjadi karena ada kesalahpahaman dan ego masing-masing.

"Saya kira itu sering terjadi di pesawat karena pemahaman penumpang berbeda, maunya kru kabin juga beda," ucap Ketua Komisi VIII ini.

Anak ketiga Amien Rais, Ahmad Mumtaz Rais maju di Pilkada Sleman, Yogyakarta (Foto: MP/Teresa Ika)

Berdasarkan informasi dari Mumtaz, insiden tersebut sudah diselesaikan dengan baik-baik. Dia kaget, jika Mumtaz bakal dilaporkan ke polisi. PAN menilai keributan antara Mumtaz Rais dan Nawawi Pomolango tak perlu diperpanjang. PAN mengklaim kejadian itu sudah selesai.

"Dari klarifikasi Mumtaz dan kawan-kawan sebenarnya sudah selesai di atas, sudah saling memaafkan dan saling bercanda dan saling memahami satu sama lain," kata Yandri.

Yandri memastikan, Mumtaz Rais akan mengikuti proses atas pelaporan tersebut. Ia berharap insiden tersebut bisa menjadi pelajaran bagi putra bungsu Amien Rais itu.

Baca Juga

Anak Amien Rais dan Pimpinan KPK Ribut di Pesawat, Ini Kronologinya

"Intinya kalau itu memang diproses, Mumtaz sebagai warga negara yang baik pasti akan mengikuti proses. Tapi alangkah baiknya itu tidak dilanjutkan sehingga tidak ada kegaduhan atau tidak ada persepsi yang lain-lain," pungkas Yandri.

Kejadian itu diketahui terjadi pada 13 Agustus 2020 ketika pesawat Garuda GA 643 Rute Gorontalo-Makassar-Jakarta mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Adu mulut dipicu lantaran Mumtaz menggunakan ponsel ketika pesawat lepas landas dari Gorontalo dan ketika transit di Makassar. (Knu)

#PAN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Bagikan