Alasan UKM Indonesia Sulit Tembus Pasar Ekspor Versi Menkeu Sri

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 April 2021
Alasan UKM Indonesia Sulit Tembus Pasar Ekspor Versi Menkeu Sri

UMKM. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia, mayoritas sulit untuk menembus pasar global karena berabagai faktor. Padahal, UMKM memiliki peluang untuk berkembang dengan mengirimkan produknya ke luar negeri.

"UKM memiliki berbagai persoalan di dalam meningkatkan kinerja dan daya saing terutama untuk mendukung eskpor," kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi daring bertajuk ‘500K Eksportir Baru Memacu Ekspor UKM’ di Jakarta, Selasa (20/4).

Baca Juga:

Sejumlah Seniman Mural Warnai Kios UMKM Binaan Jakpreneur

Menkeu mengungkapkan, masalah legalitas, minimnya pengetahuan mengenai NPWP, pentingnya nomor induk usaha, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), izin prosedur ekspor impor, izin usaha, hingga sertifikasi keamanan pangan, serta sertifikasi halal merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah yang harus segera diselesaikan untuk mendukung eksositem eskpor.

Kendala kedua, sulitnya akses UKM untuk mendapatkan pembiayaan dan minimnya utilisasi dari program penugasan khusus ekspor.

“UKM kita memiiki agunan dan modal yang terbatas, selalu dihadapkan pada suku bunga tinggi serta proses dan waktu yang lama dan minimnya akan pembukuan. Pemerintah terus berupaya menurunkan suku bunga untuk UKM,” ungkap Sri Mulyani.

Persoalan ketiga ,lanjut Sri Mulyani, masalah pendampingan dalam meningkatkan Sumber Daya Alam (SDM) dan tata kelola perusahaan yang sangat menentukan peningkatan daya saing produk. Lalu pada area produksi, minimnya standar produk yang sesuai standar global turut menjadi penghalang UKM menembus pasar global.

"Dari sisi produksi terjadi inkonsistensi dari produksi dan tidak terjadi kontinuitas dari kualitas dan produknya. Hambatan dari sisi kapaitas produksi dan bahan baku menjadi faktor yang berkontribusi pada persoalan produksi," katanya seraya menegaskan, ada hambatan dari sisi penelitan dan pengembangan (Research and Development) yang turut dirasakan pelaku UKM.

Furnitur Indoneia
Produk Mebel Indonesia. (Foto: Antara)

Sedangkan kendala kelima adalah terbatasnya informasi pelaku UKM mengenai peluang pasar, jangkauan pemasaran, minimnya promosi, literasi digital, hingga market riset.

"Ketidakkonsistenan dalam meng-update produk di dalam marketplace juga menjadi salah satu faktor. Jalur logistik dengan kurangnya infrastruktur logistik, IT, dan konektivitas laut, darat, dan udara juga menyebebabkan mahalnya biaya logistik dan mahalnya biaya pengiriman," katanya.

Ia menegaskan, pemerintah berharap UKM dapat melakukan penterasi di pasar global, ini bukan sesuatu yang mustahil.

"Melalui berbagai upaya, maka UKM diharapkan akan memiliki kepercayaan diri, pengetahuan, dan siap berkompetisi di pasar global,” kata Menkeu Sri dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Internet untuk UMKM Desa

#UMKM #Ekspor #Ekspor Indonesia #Kemenkeu #Sri Mulyani #UKM/UMKM
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Purbaya Siapkan Rp 20 Triliun Buat Putihkan Tunggakan BPJS Kesehatan, Syaratnya Perbaiki Tata Kelola
Bendahara negara memastikan tak akan memberikan sanksi bila BPJS Kesehatan tidak bisa memenuhi mandat yang telah diamanatkan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Siapkan Rp 20 Triliun Buat Putihkan Tunggakan BPJS Kesehatan, Syaratnya Perbaiki Tata Kelola
Indonesia
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Dalam mengelola anggaran, Pemprov DKI mempunyai semangat yang sama dengan Pemerintah pusat berdasarkan perencanaan yang baik, belanja yang semakin efisien dan efektif, serta pengelolaan kas yang prudent demi menjamin kesinambungan fiskal.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Indonesia
Pajak Digital Sudah Capai Rp 10,21 Triliun Hingga September 2025, Bakal Semakin Dioptimalkan
Untuk PPN PMSE, total setoran sejak 2020 hingga 2025 mencapai Rp 32,94 triliun. Setoran itu diserahkan oleh 207 PMSE dari 246 PMSE yang telah ditunjuk.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Pajak Digital Sudah Capai Rp 10,21 Triliun Hingga September 2025, Bakal Semakin Dioptimalkan
Indonesia
Menkeu Bakal Terapkan Denda Bagi Importir Pakaian dan Tas Bekas
kebijakannya ini bertujuan untuk menghidupkan kembali pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) legal yang juga bisa menciptakan lapangan kerja, terutama produsen industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Menkeu Bakal Terapkan Denda Bagi Importir Pakaian dan Tas Bekas
Indonesia
Dana Pemda Mengendap di Bank Makin Tinggi, Ini Yang Dilakukan Menkeu Purbaya
Kemenkeu terus meningkatkan sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendalami persoalan dana mengendap pemda di bank.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Dana Pemda Mengendap di Bank Makin Tinggi, Ini Yang Dilakukan Menkeu Purbaya
Indonesia
Menkeu Purbaya Jadi ‘Idola’ Baru di Panggung Politik, Jadi Ancaman karena Gaya Koboi Bongkar Kejanggalan Keuangan Negara
Pengamat menyebut aksi dan tindakan Purbaya, kendati tanpa membawa tim media, tetap saja disorot publik.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Jadi ‘Idola’ Baru di Panggung Politik, Jadi Ancaman karena Gaya Koboi Bongkar Kejanggalan Keuangan Negara
Indonesia
Disorot Menkeu Endapkan Dana Rp 14,6 Triliun, Ini Kata Gubernur Pramono
Pramono pun mengaku setuju dengan Menteri Keluangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan bahwa uang pemerintah harus digunakan untuk menggerakkan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Disorot Menkeu Endapkan Dana Rp 14,6 Triliun, Ini Kata Gubernur Pramono
Indonesia
Menkeu Segera Alokasikan Dana Buat Produksi Mobil Maung Buatan Pindad
Pemerintah tahun ini telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan kendaraan jenis jip tersebut, namun pelaksanaannya ditunda lantaran kapasitas PT Pindad sebagai produsen belum memadai.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Menkeu Segera Alokasikan Dana Buat Produksi Mobil Maung Buatan Pindad
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Purbaya Yudhi Sadewa Kena Marah Sri Mulyani Gara-Gara Banyak Penggemar
Purbaya diminta untuk menjaga Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen penting negara
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Purbaya Yudhi Sadewa Kena Marah Sri Mulyani Gara-Gara Banyak Penggemar
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Bagikan