Alasan Poros Ke-4 dalam Pilpres 2024 Bakal Sulit Terwujud

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 04 September 2023
Alasan Poros Ke-4 dalam Pilpres 2024 Bakal Sulit Terwujud

Pengamat politik yang juga pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Raja Muda Bataona (ANTARA/Berna

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi partai politik (parpol) tanah air masih cair jelang Pemilu 2024. Salah satunya muncul wacana poros keempat, pasca-keluarnya Demokrat dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Pengamat politik yang juga pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan, poros ke-4 dalam Pilpres 2024 agak sulit muncul dalam ruang publik. Hal itu karena wacana yang diproduksi secara framing selama ini hanya mengkandidatkan tiga tokoh sebagai calon presiden.

"Peluang koalisi untuk terbentuknya poros politik ke-4 dalam Pilpres ini bukannya tidak mungkin, karena dalam politik semuanya selalu mungkin. Tapi dari bacaan saya, akan sangat sulit, sebab ruang publik dan wacana yang diproduksi selama ini hanya mengkandidatkan secara framing untuk tiga tokoh yakni Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies. Di luar itu belum ada, apalagi sudah memasuki injuri time masa pendaftaran," kata Mikhael Bataona di Kupang, Senin (4/9).

Baca Juga:

Bawaslu Daerah Diminta Waspadai Celah Terjadinya Pelanggaran Pemilu 2024

"Persoalannya bukan pada partai atau kendaraan politiknya itu ada atau tidak, tapi pada potensi menang atau tidak dari si kandidat capres. Nah, jika AHY atau Sandi diluncurkan sebagai capres poros baru maka itu sama sekali tidak potensial secara branding, citra maupun elektoral," kata Bataona yang juga pengajar Investigatif News dan Jurnalisme Konflik pada Fisip Unwira Kupang, seperti dikutip Antara.

Jadi, dua nama baru yang diajukan sebagai capres itu akan cenderung lemah dalam hal elektabilitas, karena mereka akan sulit menembus hukum alam dalam politik pemilihan langsung yang selama ini ditentukan oleh pencitraan, branding dan asosiasi atau persepsi publik terhadap seorang figur.

Ketika dua tokoh ini hanya diasosiasikan sebagai Ccawapres maka secara elektoral mereka sangat tidak menjual.

"Itulah hukum alamnya. Meskipun politik praktis bisa melawan hukum alam ini dengan menggunakan isu atau ketokohan seseorang yang luar biasa, tapi dalam kasus ini AHY dan Sandi bukanlah tokoh seperti itu," katanya.

Baca Juga:

Bawaslu Prediksi Puncak Hoaks Pemilu 2024 akan Terjadi di Februari 2024

Mereka hanyalah tokoh lapis kedua dalam framing media dan persepsi publik. Mereka bukanlah tokoh utama dan pemain kunci dalam branding politik pilpres selama ini. Jadi, poros ini sama sekali tidak potensial dan sangat tidak berpeluang untuk menang kecuali hanya untuk meramaikan pilpres.

Hal yang paling rasional secara politik adalah mengajukan AHY atau Sandi sebagai calon wakil. Jika tidak terpilih oleh Prabowo maupun Ganjar, partai-partai seperti PPP dan Demokrat, namun hal itu lebih rasional jika hanya menjadi pengusung salah satu dari Prabowo maupun Ganjar.

Karena poros Pilpres ini sudah terbentuk dalam tiga poros yang tidak akan melebur atau bubar. Ketiganya ini kemungkinan besar akan bertarung tanpa ada tambahan poros baru karena hanya tiga tokoh ini yang potensial menang.

Meskipun Sandi Uno mempunyai cukup dana untuk melakukan kejutan politik dengan membuat poros baru, dia tetap bukan tokoh yang mengejutkan secara branding. Dia sudah mentok dari aspek marketing politik karena sudah diasosiasikan selama ini sebagai cawapres.

Jika pun dia bisa membentuk poros baru, dia dan pasangannya akan tetap sulit untuk melampaui elektabilitas tiga pasangan Capres-cawapres yang lain. Itu fakta karena persepsi publik sudah dikunci pada tiga poros yang ada.

"Meruntuhkan atau mengubah kerangkeng/kunci persepsi ini sangatlah sulit. Meskipun dengan menggunakan sumber daya uang yang besar dan masif melakukan kampanye. Selain waktu sudah sangat mepet tapi psikologi publik sudah mengakar dan mengkristal hanya pada Ganjar, Anies, dan Prabowo sebagai capres. Ini yang menjadi penghalang bagi Sandi dan AHY," katanya menjelaskan. (*)

Baca Juga:

KPU DKI Ingatkan Parpol dan Caleg Tak Pasang Alat Peraga Pemilu

#Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Bagikan