Alasan Poros Ke-4 dalam Pilpres 2024 Bakal Sulit Terwujud

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 04 September 2023
Alasan Poros Ke-4 dalam Pilpres 2024 Bakal Sulit Terwujud

Pengamat politik yang juga pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Raja Muda Bataona (ANTARA/Berna

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Koalisi partai politik (parpol) tanah air masih cair jelang Pemilu 2024. Salah satunya muncul wacana poros keempat, pasca-keluarnya Demokrat dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Pengamat politik yang juga pengajar Ilmu Komunikasi Politik dan Teori Kritis pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Raja Muda Bataona mengatakan, poros ke-4 dalam Pilpres 2024 agak sulit muncul dalam ruang publik. Hal itu karena wacana yang diproduksi secara framing selama ini hanya mengkandidatkan tiga tokoh sebagai calon presiden.

"Peluang koalisi untuk terbentuknya poros politik ke-4 dalam Pilpres ini bukannya tidak mungkin, karena dalam politik semuanya selalu mungkin. Tapi dari bacaan saya, akan sangat sulit, sebab ruang publik dan wacana yang diproduksi selama ini hanya mengkandidatkan secara framing untuk tiga tokoh yakni Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anies. Di luar itu belum ada, apalagi sudah memasuki injuri time masa pendaftaran," kata Mikhael Bataona di Kupang, Senin (4/9).

Baca Juga:

Bawaslu Daerah Diminta Waspadai Celah Terjadinya Pelanggaran Pemilu 2024

"Persoalannya bukan pada partai atau kendaraan politiknya itu ada atau tidak, tapi pada potensi menang atau tidak dari si kandidat capres. Nah, jika AHY atau Sandi diluncurkan sebagai capres poros baru maka itu sama sekali tidak potensial secara branding, citra maupun elektoral," kata Bataona yang juga pengajar Investigatif News dan Jurnalisme Konflik pada Fisip Unwira Kupang, seperti dikutip Antara.

Jadi, dua nama baru yang diajukan sebagai capres itu akan cenderung lemah dalam hal elektabilitas, karena mereka akan sulit menembus hukum alam dalam politik pemilihan langsung yang selama ini ditentukan oleh pencitraan, branding dan asosiasi atau persepsi publik terhadap seorang figur.

Ketika dua tokoh ini hanya diasosiasikan sebagai Ccawapres maka secara elektoral mereka sangat tidak menjual.

"Itulah hukum alamnya. Meskipun politik praktis bisa melawan hukum alam ini dengan menggunakan isu atau ketokohan seseorang yang luar biasa, tapi dalam kasus ini AHY dan Sandi bukanlah tokoh seperti itu," katanya.

Baca Juga:

Bawaslu Prediksi Puncak Hoaks Pemilu 2024 akan Terjadi di Februari 2024

Mereka hanyalah tokoh lapis kedua dalam framing media dan persepsi publik. Mereka bukanlah tokoh utama dan pemain kunci dalam branding politik pilpres selama ini. Jadi, poros ini sama sekali tidak potensial dan sangat tidak berpeluang untuk menang kecuali hanya untuk meramaikan pilpres.

Hal yang paling rasional secara politik adalah mengajukan AHY atau Sandi sebagai calon wakil. Jika tidak terpilih oleh Prabowo maupun Ganjar, partai-partai seperti PPP dan Demokrat, namun hal itu lebih rasional jika hanya menjadi pengusung salah satu dari Prabowo maupun Ganjar.

Karena poros Pilpres ini sudah terbentuk dalam tiga poros yang tidak akan melebur atau bubar. Ketiganya ini kemungkinan besar akan bertarung tanpa ada tambahan poros baru karena hanya tiga tokoh ini yang potensial menang.

Meskipun Sandi Uno mempunyai cukup dana untuk melakukan kejutan politik dengan membuat poros baru, dia tetap bukan tokoh yang mengejutkan secara branding. Dia sudah mentok dari aspek marketing politik karena sudah diasosiasikan selama ini sebagai cawapres.

Jika pun dia bisa membentuk poros baru, dia dan pasangannya akan tetap sulit untuk melampaui elektabilitas tiga pasangan Capres-cawapres yang lain. Itu fakta karena persepsi publik sudah dikunci pada tiga poros yang ada.

"Meruntuhkan atau mengubah kerangkeng/kunci persepsi ini sangatlah sulit. Meskipun dengan menggunakan sumber daya uang yang besar dan masif melakukan kampanye. Selain waktu sudah sangat mepet tapi psikologi publik sudah mengakar dan mengkristal hanya pada Ganjar, Anies, dan Prabowo sebagai capres. Ini yang menjadi penghalang bagi Sandi dan AHY," katanya menjelaskan. (*)

Baca Juga:

KPU DKI Ingatkan Parpol dan Caleg Tak Pasang Alat Peraga Pemilu

#Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Indonesia
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Selain itu, pemisahan pemilu juga dinilai akan memperkuat otonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Pada Pemilu 2019, sedikitnya ada 12 dapil DPR RI yang jumlah suara terbuangnya bahkan melampaui jumlah suara yang terkonversi menjadi kursi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Indonesia
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Selain membahas strategi politik juga dibahas kesiapan kader untuk kembali maju pada periode mendatang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Bagikan